Pungutan Di Sekolah Jadi Dilema Pendidikan Ditengah Covid-19

Pungutan Di Sekolah Jadi Dilema Pendidikan Ditengah Covid-19

330
0
BERBAGI
Ilustrasi : Dunia pendidikan masih rentan menjadi objek pungutan liar oleh oknum pihak sekolah meskipun dalam kondisi Covid-19.

CIREBON (rq) – Sistem pembelajaran secara daring saat ini dianggap menjadi solusi tepat ditengah pandemi wabah Virus Covid-19 agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Namun, meski telah disepakati, hal tersebut justru menuai kendala bagi siswa tidak mampu, yang tidak memiliki fasilitas untuk mengikuti metode pembelajaran tersebut, seperti Handphone bahkan kuota untuk mengakses jaringan internet agar bisa terhubung dengan pengajar atau guru.

Menyikapi hal tersebut, Herman, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Kesehatan (LSM PP&KES) mengatakan, dalam tahun ajaran baru di setiap sekolah dari mulai PAUD sampai dengan tingkatan SMA/SMK para orangtua siswa/wali murid selalu dibebankan dengan adanya biaya dengan dalil rapat komite bersama orangtua siswa.

“Apakah itu untuk pembelian buku, bahan ajar ataupun pakaian seragam, bahkan infaq dan lain-lain. Apalagi sekarang dengan belajar dirumah, orang tua siswa ada beban lagi untuk beli kuota untuk mengakses pelajaran,” ujar Herman kepada Republiqu.com, Jum’at, (17/7/2020).

Namun ia menduga sampai saat ini masih ada sebagian sekolah nakal yang mencari cela-cela agar terhindar dari jerat hukum dalam kondisi tersebut untuk dapat meraup keuntungan financial.

Selain itu, Herman menyebutkan, aturan larangan atau rambu-rambu yang dibuat pemerintah terkait penyelenggara pendidikan dasar, komite sekolah dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun.

“Padahal dalam peraturan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yg diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, dilarang memungut biaya satuan pendidikan, apapun bentuknya. Satuan pendidikan dasar di bawah pemerintah dilarang memungut,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 12 huruf (a) menyebutkan komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif di larang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Herman juga meminta komite sekolah agar bisa mencari alternatif lain dalam melakukan penggalangan dana, agar tidak selalu mengandalkan dari orangtua siswa/wali murid.

“Dengan di bentuknya komite sekolah, seharusnya komite sekolah mencari terobosan lain, dengan mengajukan ke perusahaan-perusahaan, baik ke perusahaan swasta, perusahaan BUMN maupun Perusahaan BUMD yg ada di wilayahnya,” tegas Herman.

Karena, menurut Herman, ada dana-dana CSR untuk membantu dan memajukan dunia pendidikan. Jadi ia menghimbau jangan hanya membebankan terhadap org tua siswa saja.

“Seharusnya komite sekolah mencarikan jalan keluar bagi siswa yang tidak mampu, yang ada di lingkungan sekolah untuk meringankan beban sekolah atau beban pendidikannya,” pungkas Herman. (on)

LEAVE A REPLY

3 × three =