Program PTSL 2019, BPN Rangkul Kejaksaan Untuk Mengawasi

Program PTSL 2019, BPN Rangkul Kejaksaan Untuk Mengawasi

380
0
SHARE
Kepala ATR/BPN Riswan Suhendi SH, (tengah) bersama Sekda Kab. Cirebon Rahmat Sutrisno (kiri) dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon (kanan) memaparkan tentang sosialisasi pelaksanaan program PTSL tahun 2019.

CIREBON (R) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, menggelar kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di aula ruang Nyimas Gandasari gedung Setda kabupaten Cirebon, Selasa (12/2/2019).

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN kabupaten Cirebon, Riswan Suhendi SH, usai kegiatan mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut meliputi panitia Ajudikasi, satgas fisik, satgas yuridis dan satgas aplikasi, dalam rangka mendukung dan mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program PTSL di tahun sekarang yang meliputi 44 desa, di 23 kecamatan se – kabupaten Cirebon, dengan target 45.000 bidang. Mereka nantinya bertugas dan berfungsi sebagai panitia urusan tanah, untuk pengumpulan data fisik dan yuridis. Kemudian pemberkasannya, penguat data hingga sampai terbit sertifikat,” ungkapnya.

Riswan juga menjelaskan, dalam pelantikan tersebut terdata ada 198 satgas yang terdiri dari unsur pegawai BPN dan unsur desa atau kuwu setempat, yang desanya mengajukan program tersebut.

“Di tahun ini kami menargetkan 45.000 bidang yang termasuk didalamnya ada sertifikasi lintas sektor yaitu ada 750 bidang, yang terdiri untuk sertifikasi UKM ada 450, untuk nelayan tangkap ada 200 dan yang lain 100,” terangnya.

Ia menjelaskan, meskipun secara target program PTSL tahun sekarang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 61.200 bidang, akan tetapi pihaknya siap mensukseskan program tersebut, meskipun beberapa pegawai ada yang pensiun.

“Intinya kami siap dalam menjalankan program ini, walau terkendala ada 6 orang pegawai kami yang memasuki masa pensiun. Sedangkan penambahan pegawai baru belum ada. Kami dalam hal ini juga meminta bantuan kepada masyarakat dan Bupati, agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses,” pungkasnya.

Selaras dengan kepala kantor BPN kabupaten Cirebon, Kasi Inteljen Kejaksaan Negeri kabupaten Cirebon, Aditya Rakatama, SH. yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan, pihak kejaksaan dalam hal ini ikut dilibatkan, karena sejak program tersebut digaungkan sejak tahun 2017, seringkali dilapangan banyak terjadi masalah yang berkaitan dengan pembiayaan.

“Pemerintah dalam hal ini, melalui SK 3 menteri sudah menetapkan bahwa pagu pembiayaan pendaftaran PTSL, untuk Jawa dan Bali sebesar 150 ribu rupiah. Oleh karena itu, kami hadir dalam rangka ikut mengawal dan mengawasi agar program tersebut betul – betul dilaksanakan tanpa harus di ciderai oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,” paparnya.

Ia juga menjelaskan, pembiayaan pendaftaran PTSL sesuai keputusan SK 3 Menteri sebesar 150 ribu rupiah, hal tersebut bukan termasuk pembiayaan pembuatan akte perolehan hak atas tanah atau BPHTB atau pajak penghasilan. Sehingga pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur nilai pembiayaan diluar keputusan pemerintah yang sudah di tetapkan.

“Kejaksaan juga memiliki tugas berdasarkan Inpres Nomer 2 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL yang di dalamnya menjelaskan bahwa Kejaksaan dan kepolisian mengedepankan proses administrasi, apabila ada pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan dalam pelaksanaan PTSL. Berikutnya kami juga akan melaporkan mengenai itu, kepada Inspektorat sehingga inspektoratlah yang menilai apakah sifatnya administratif, atau ada temuan tindak pidana. Apabila ada ditemukan unsur pidana, maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses selanjutnya,” tegasnya.

Dirinya berharap, pelaksanaan PTSL tersebut betul – betul dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan jangan sampai di ciderai. Karena program tersebut merupakan salah satu program pemerintah yang menjadi prioritas. Karena dengan adanya program tersebut, masyarakat sangat terbantu dalam proses administrasi pertanahan agar mendapatkan haknya sesuai dengan bukti dan hak asal usul pertanahannya. (ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

12 + 7 =