Kasus Disdik dan Global Insani, GMBI Sebut Polres Cirebon Terindikasi Masuk Angin

Kasus Disdik dan Global Insani, GMBI Sebut Polres Cirebon Terindikasi Masuk Angin

1299
0
SHARE
Sekretaris Distrik DPD LSM GMBI Cirebon Raya, Heri Suhardi dan jajarannya, bersama sejumlah petugas Polres Cirebon sesaat sebelum audensi dimulai.

CIREBON (R) – Dalam surat permintaan audensi LSM GMBI Distrik Cirebon Raya Nomor : 135/LSM-GMBI/Distrik-Crb/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019, DPD LSM GMBI Cirebon Raya, menyebut Polres Cirebon terindikasi sudah masuk angin secara berjamaah.

Kata – kata tersebut tertulis bukan tanpa alasan. Dalam surat tersebut, DPD LSM GMBI Cirebon Raya meminta kejelasan dan kepastian hukum kepada Kapolres Cirebon terkait 2 kasus hukum yang dilaporkan oleh DPD LSM GMBI Cirebon Raya diantaranya, kasus BMT Global Insani dan PT. Surabraja Mandiri serta kasus dengan nomor perkara LPB/312/VII/2018/JABAR/RES CRB tanggal 12 Juli 2018, dengan terlapor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan jajarannya.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Distrik DPD LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi, meminta Kepala Kepolisian Resor Cirebon agar bertindak tegas, responsip, transparan dan mengutamakan pelayanan publik yang prima, sebagai bentuk perwujudan Polres Cirebon profesional, modern dan terpercaya (promoter).

Melayangnya surat itu diduga lantaran, DPD LSM GMBI belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari pihak Polres Cirebon, selaku institusi penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Sehingga DPD LSM GMBI Cirebon Raya selaku pelapor, tidak mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut, apakah masih berjalan prosesnya atau sudah dihentikan.

Audensi yang dilaksanakan pada Senin (21/10/2019) bertempat di Mapolres Cirebon itu, dihadiri oleh Sekretaris Distrik DPD LSM GMBI Cirebon Raya, Heri Suhardi beserta jajarannya, kurang lebih sebanyak 10 orang yang ditemui langsung oleh Kasat Reskrim Polres Cirebon beserta jajarannya.

Usai audensi tersebut, Sekretaris Distrik DPD LSM GMBI Cirebon Raya, Heri Suhardi mengatakan, kedatangan LSM GMBI ke Mapolres Cirebon adalah sesuai dengan surat yang sudah dikirimkan sebelumnya, yaitu perihal permintaan audensi terkait 2 kasus yang dilaporkan oleh DPD LSM GMBI Cirebon Raya diantaranya, kasus BMT Global Insani dan PT. Surabraja Mandiri serta kasus dengan nomor perkara LPB/312/VII/2018/JABAR/RES CRB tanggal 12 Juli 2018, dengan terlapor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan jajarannya.

“Jika berbicara tugas pokok dan fungsi Kepolisian┬áNegara Republik Indonesia adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kami sebagai warga negara dan lembaga masyarakat selaku kontrol sosial, hanya mempertanyakan hak kami terkait 2 permasalahan hukum yang DPD LSM GMBI Cirebon Raya laporkan ke pihak Polres Cirebon,” ujarnya.

Surat permintaan audensi DPD LSM GMBI Cirebon Raya yang ditujukan kepada Kapolres Cirebon.

Sejumlah kasus yang dipertanyakan itu adalah terkait kasus BMT Global Insani dan PT. Surabraja Mandiri serta kasus dengan nomor perkara LPB/312/VII/2018/JABAR/RES CRB tanggal 12 Juli 2018, dengan terlapor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan jajarannya. Ia mewakili Ketua Distrik mempertanyakan kepada Kapolres Cirebon beserta jajarannya, perihal perkembangan 2 kasus yang dilaporkannya itu.

“Kami intinya menanyakan, sudah sejauh mana kasus itu ditangani oleh pihak Polres Cirebon. Karena sampai dengan saat ini, kami belum menerima SP2HP dari Polres Cirebon. Belum ada informasi terkait perkembangan perkaranya. Apakah masih berjalan atau sudah dihentikan ? Makanya kami bertanya ke pihak Polres Cirebon,” ungkapnya.

Dari hasil audensi itu, Heri mengatakan pihak Polres Cirebon masih mendalami kasus tersebut dan mengatakan prosesnya masih dalam penyelidikan dan penyidikan. Menurutnya dari audensi tadi, pihak Polres masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi ahli dan bukti – bukti.

“Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 17 ayat (4) menerangkan, tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria ; perkara mudah, sedang, sulit dan sangat sulit. Hal ini juga menjadi bahan pertanyaan bagi kami, untuk memahami tingkat kesulitan pihak Polres Cirebon. Intinya kami hanya berharap pihak Kepolisian Resor Cirebon dapat menjalankan tupoksinya dengan profesional, tegas dan terpercaya,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

5 × 1 =