PN Sumber Sosialisasi Pelayanan Perkara Secara Elektronik

PN Sumber Sosialisasi Pelayanan Perkara Secara Elektronik

456
0
BERBAGI
Ketua PN Sumber Paskatu Hardinata SH., MH (tengah) menjelaskan tentang pelayanan administrasi secara elektronik.

CIREBON (R) – Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan, pemerintah melalui Mahkamah Agung meluncurkan program pelayanan administrasi digital atau E-Court, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, Paskatu Hardinata SH., MH mengatakan, sosialisasi tersebut adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pelayanan E-Court administrasi elektronik yang diterapkan oleh pengadilan.

“Peraturan MA ini adalah implementasi Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengadilan yang modern, sederhana, cepat dan murah. Ini adalah inovasi pelayanan pengadilan yang diluncurkan Mahkamah Agung yang akan diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia,” ungkapnya.

Dikatakan Ketua PN, melalui PerMA tersebut, mewajibkan Pengadilan untuk menyediakan platfrom pelayanan elektronik atau digital, yang bisa diakses oleh para pencari keadilan, khususnya para advokat dan lawyer.

“Kedepan dengan adanya E-Court ini, para advokat ataupun lawyer yang sudah terdaftar di pengadilan, bisa mendaftarkan perkara hanya lewat online. Jadi tidak perlu lagi datang ke pengadilan,” jelasnya.

Ketua PN menjelaskan, pelayanan gugatan yang dulunya konvensonial, sekarang lebih dipermudah. Melalui perangkat digital E – Court, pengacara atau lawyer tidak harus datang langsung mendaftarkan perkaranya ke pengadilan, sekarang cukup melalui online.

“Syaratnya mudah, lawyer atau pengacara dan juga kantor hukumnya, harus mendaftarkan identitasnya kepada pengadilan. Setelah terdaftar, pengacara akan memiliki account yang bisa digunakan untuk mendaftarkan perkara gugatan ke pengadilan secara online,” terangnya.

Lebih jauh Ketua PN mengatakan, dengan adanya E – Court, akan lebih memudahkan pelayanan perkara gugatan, khususnya masyarakat pencari keadilan. Sehingga akan lebih transparan dan lebih cepat.

“Lewat pelayanan eletronik E – Court ini, pemberitahuan gugatan, jawaban, replik dan duplik akan disampaikan kepada pengacara atau lawyer, lewat pesan elektronik atau e – mail. Sehingga bisa lebih cepat, tanpa harus datang langsung ke Pengadilan,” tuturnya.

Bukan hanya itu, menurutnya melalui aplikasi digital E – Court, Mahkamah Agung menginginkan Pengadilan tidak bersentuhan dengan pembayaran perkara yang berbentuk uang tunai. Semuanya dilakukan secara online melalui virtual account.

“Dulu pembayaran perkara itu melalui kasir. Sekarang melalui E – Court, bisa bayar sendiri ke bank yang sudah bekerjasama dengan pengadilan melalui online. Rinciannya akan dikirimkan sesuai dengan biaya perkara. Uangnya akan dikelola secara profesional oleh Bank,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, PerMA merupakan payung hukum untuk menyempurnakan hukum acara yang ada pengadilan. Selain urusan administrasi secara online, peraturan tersebut memberi kewenangan kepada juru sita, untuk memanggil para pihak yang berperkara melalui online menggunakan surat elektronik.

“Nantinya hampir semua pelayanan di Pengadilan bisa melalui online. PN sumber dalam waktu dekat sudah menyiapkan perangkat aplikasi dan sumber daya, mudah – mudahan awal Oktober 2018 ini, aplikasi E – Court sudah bisa digunakan oleh pencari keadilan,” timpalnya.

Dalam beracara secara elektronik, Ketua PN menjelaskan, yang wajib adalah Persetujuan yang disepakati bersama antara pengacara atau lawyer dengan principalnya.

“Pengacara lawyer harus disetujui oleh prinsipalnya. Demikian juga pihak tergugatnya. Jadi mulai dari gugatan jawaban replik dan duplik yang dulu harus hadir, sekarang bisa melalui online,” paparnya.

Dengan adanya layanan E – Court ini, Ketua PN berharap pelayanan di Pengadilan Negeri Sumber, dapat lebih efektif dan efisien. Sehingga asas sederhana, cepat dan murah dapat terealisasi secara profesional.

“Dalam PerMA yang diatur secara detail adalah perkara gugatan dan permohonan misalnya perbaikan nama, akta kelahiran atau sebagainya. Setiap perkara yang didaftarkan secara online, nantinya akan mendapat virtual acount dari bank tertentu. Satu perkara satu virtual acount. Semua biaya akan disampaikan melalui online,” pungkasnya. (if/ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

1 + fourteen =