PHK Sepihak, PT. MPK Disengketakan Ke Disnakertans

PHK Sepihak, PT. MPK Disengketakan Ke Disnakertans

513
0
BERBAGI
Ketua DPW LSM BARET, Satori (ketiga kanan) bersama jajaran pengurus usai melakukan mediasi sengketa ketenagakerjaan yang dilakukan PT. Multi Primantara Kontraktor.

CIREBON (rq) – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kembali terjadi. Kali ini menimpa pekerja PT. Multi Primantara Kontraktor (MPK) yang berlokasi di Kedawung Kabupaten Cirebon.

Sebanyak 69 pekerja yang di PHK tersebut meminta pendampingan kepada DPW LSM BARET Kabupaten Cirebon untuk memperjuangkan Hak Pesangonnya agar dibayarkan oleh PT. Multi Primantara Kontraktor.

Ketua DPW LSM BARET Kabupaten Cirebon, Satori kepada Republiqu.com mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebersihan tersebut, diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan memPHK pekerjanya tanpa melalui mekanisme yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Sebanyak kurang lebih 69 pekerja PT. MPK dirumahkan tanpa status yang jelas. Bahkan mereka tidak mendapatkan haknya berupa pesangon. Kami menduga pihak perusahaan sengaja melakukan itu untuk menghindari tanggung jawabnya mengeluarkan uang untuk pesangon bagi para pekerjanya,” jelas Satori, Selasa (28/7/2020).

Ia juga mengatakan, ada kejanggalan mengenai perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan para pekerja. Pasalnya, diantara 69 pekerja tersebut mengaku berstatus karyawan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tetapi perjanjian tersebut justru setiap tahun diperbarui oleh pihak perusahaan.

“Menurut analisa kami, PKWT itu kan paling lama dua kali perjanjian. Ketika ketiga kalinya kan secara otomatis harus PKWTT atau karyawan tetap. Artinya ketika ada pekerja yang dari tahun 2010, tahun 2014 sampai masa kerja tahun 2020, jelas secara otomatis statusnya menjadi karyawan tetap, walaupun tidak ada ucapan lisan maupun tulisan,” ungkapnya.

Satori menjelaskan, para pekerja tersebut sudah tidak bekerja sejak bulan Maret 2020 dan sampai saat ini tidak ada kepastian yang jelas, terkait pemberian hak pesangonnya. Ia menduga pemberhentian tersebut bukanlah habis masa kontrak melainkan PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak PT. Multi Primantara Kontraktor.

“Karena kami berpendapat itu adalah PHK sepihak, maka kami LSM BARET mendorong PT. MPK melaksanakan kewajibannya terkait masalah THR, Cuti, Pesangon dan uang Penghargaan. Apa yang kami tuntut itu sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Satori juga mengungkapkan, dengan adanya pengaduan tersebut, LSM BARET sudah melayangkan surat pengaduan sengketa ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, atas dugaan PHK sepihak dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Multi Primantara Kontraktor.

“Pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2020 kami diminta untuk mediasi dengan pihak PT. MPK, tapi karna waktu itu pihak perusahaan berhalangan jadi mundur pada Senin kemaren tanggal 27 Juli 2020. Intinya dalam mediasi itu kami diminta untuk mengajukan tuntutan yang diminta pekerja, baik pesangon, THR, cuti dan uang penghargaan,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

8 + 8 =