PGTC Panas Lagi, Kantor Satpol PP Dikepung Massa

PGTC Panas Lagi, Kantor Satpol PP Dikepung Massa

635
0
BERBAGI

Cirebon (R) – Permasalahan pembangunan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC, red) yang berada tak jauh dari pasar sandang Tegalgubug kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, kembali memanas.

Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tegalgubug Bersatu (AMTB, red), kembali menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah daerah kabupaten Cirebon.

Kali ini, giliran kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, yang menjadi sasaran, dan di kepung oleh ribuan massa pendemo, Senin (5/3/2018) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemicunya, terkait masih banyaknya spanduk maupun baligho PGTC, yang masih terpampang di sejumlah tempat.

Hal tersebut, memancing pertanyaan bagi masyarakat, khususnya warga Tegalgubug, soal sikap tegas Satpol PP,  dalam menertibkan spanduk dan baligho milik PGTC.

Koordinator aksi massa, Muhlisin mengatakan, masyarakat Tegalgubug menginginkan Satpol PP bersikap tegas, dengan mentertibakan semua atribut ataupun baligho, milik PGTC yang disinyalir telah melanggar Perda.

“Kami meminta ketegasan Satpol PP, untuk menegakkan aturan. Ini bukan sekedar himbauan, tapi juga tuntutan masyarakat. Kami menginginkan baligho semua ditertibkan. Katanya melanggar Perda, tapi terus dibiarkan,” kata Muhlisin.

Dikatakan Muhlisin, sesuai dengan tupoksi, yang mempunyai kewenangan untuk mentertibkan, adalah Satpol PP. Oleh sebab itu, masyarakat memohon kepada Satpol PP, untuk membersihkan baligho maupun spanduk milik PGTC.

“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban lagi. Karena jika mereka bertindak, pasti akan berbuntut hukum. Biar yang berwenang saja yang menindak tegas. Kami siap mengawal Satpol PP untuk menertibkan baligho dan spanduk PGTC,” terangnya.

Menyikapi aspirasi masyarakat tersebut, Kasatpol PP Kabupaten Cirebon, Ade Setiadi mengatakan, secepatnya akan menurunkan anggota Satpol PP untuk membersihkan baligho PGTC yang masih terpasang.

“Hari ini juga kita akan turun ke lapangan. Ini salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menegakkan perda. Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi. Jaga kondusifitas supaya tidak ada yang dirugikan,” jelas Ade.

Permasalahan PGTC bukan pertama ini saja memanas. Pada tahun 2017 lalu, masyarakat Tegalgubug juga mengepung kantor Bupati Cirebon. Mereka menuntut Bupati Cirebon H. Sunjaya Purwadi Sastra, untuk mencabut ijin PGTC dan menandatangani petisi penolakan.

Saat itu, ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tegalgubug (AMTG), mengepung kantor Bupati Cirebon untuk menolak pembangunan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC), Senin (2/10/2017).

Massa berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon menuntut agar ijin pembangunan PGTC dicabut. Bupati Cirebon yang saat itu menemui langsung perwakilan massa, mengaku siap mencabut izin pembangunan PGTC.

“Saya siap mencabut fatwa izin pembangunannya, asalkan masyarakat mencabut dulu izin lokasi dan izin tetangga itu,” tegas Sunjaya di hadapan massa pendemo, 2 Oktober 2017 lalu. (NR)

LEAVE A REPLY

7 − 4 =