Hindari Penyelewengan, Aparatur Desa Di Cirebon Dilatih Pengelolaan Keudes

Hindari Penyelewengan, Aparatur Desa Di Cirebon Dilatih Pengelolaan Keudes

387
0
SHARE
Pelatihan pengelolaan keuangan desa bagin Aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon.

CIREBON (R) – Besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa, mewajibkan aparaturnya memahami soal pengelolaan keuangan desa. Sejak dana desa digelontorkan Pemerintah Pusat, banyak desa mengalami perubahan. Baik di bidang infrastruktur, pelayanan administrasi desa, pemberdayaan masyarakat desa, juga fasilitas umum lainnya seperti, kesehatan, olahraga dan sarana pendidikan anak usia dini.

Sadar akan manfaatnya yang sangat besar, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan desa, bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2019. Kegiatan tersebut bertempat di salah satu hotel di kawasan Kedawung Kabupaten Cirebon, Senin (21/1/2019).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, H. Memet Surachmat, sebelum resmi membuka acara tersebut, menyampaikan, pada hakikatnya Undang – Undang Desa memberikan kewenangan luas kepada Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Seluruh kegiatan tadi, tentu saja harus berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa, yang tujuannya diharapkan, segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat di akomodir dengan lebih baik, melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.

Dikatakan H. Memet, bantuan keuangan desa yang begitu besar, baik melalui anggaran pusat dan daerah, memiliki resiko dan konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara transparan.

“Artinya, segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, dapat diketahui oleh pihak lain yang berwenang. Dikelola secara Akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya. Serta parsitipatif dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” terangnya.

H. Memet juga menambahkan, pemerintah desa juga wajib melaksanakan tertib anggaran. Artinya, bahwa anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga terhindarkan dari resiko penyimpangan, penyelewengan dan juga korupsi.

“Kami menyadari SDM aparatur desa, rata – rata masih belum memiliki kompetensi, dalam penatausahaan keuangan yang baik, sesuai ketentuan dan peraturan yang terbaru dan berlaku. Untuk mencapai itulah, pelatihan pengelolaan keuangan desa ini dilaksanakan,” paparnya.

Dijelaskannya, melalui kegiatan pelatihan tersebut, para aparatur desa akan diberikan pengetahuan seputar regulasi dan pengawasan penggunaan dana desa. Karena menurutnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, masih banyak temuan dalam pemeriksaan reguler oleh auditor Inspektorat, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maupun masuk ke ranah aparat penegak hukum.

“Banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait penggunaan bantuan keuangan desa. Saya berharap setelah pelatihan ini, aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman dalam perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sehingga bisa meminimalisir permasalahan, baik yang berdampak sosial maupun berdampak hukum, akibat pengelolaan keuangan desa yang tidak benar,” jelasnya.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh aparatur desa yang hadir, untuk berhati – hati dalam pengelolaan keuangan desa. Ia meminta aparatur desa menjadikan pelajaran dari permasalahan hukum yang sedang terjadi, atau dialami oleh desa lain. Dan menjadikannya bahan instrospeksi diri, dalam penggunaan bantuan keuangan desa di kemudian hari.

“Kami mendorong desa agar selalu berinovasi serta mampu meningkatkan pembangunan, terutama dalam hal insfrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan sistem pengelolaan bantuan keuangan desa yang transparan, profesional dan akuntabel, saya optimis, kemajuan desa akan sangat terlihat dan kesejahteraan masyarakat desa pun akan meningkat,” pungkasnya. (is)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

4 × four =