Pemkab Cirebon Awasi Kinerja ASN Lewat Online

Pemkab Cirebon Awasi Kinerja ASN Lewat Online

723
0
BERBAGI

Cirebon (R) – Menindaklajuti salah satu rencana aksi KPK mengenai single sallery atau penghasilan tunggal, Pemkab Cirebon melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD, red) melakukan sosialisasi, tentang sistem pelaporan kinerja ASN melalui Online.

Kepala Sub Bidang Analisa, Pengendalian Pendapatan dan Belanja pada Bidang Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, Maman Sutisman mengatakan, saat ini tim sedang melakukan roadshow ke sejumlah wilayah untuk mensosialisasikan program tersebut, salah satunya di Kecamatan Weru, Selasa (20/2).

“Aturannya tertuang dalam Perbup 97 tahun 2017 tentang pedoman pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan non PNS di Kabupaten Cirebon. Sistem pelaporan kinerja online ini, akan berdampak pada, besar kecilnya tunjangan pegawai,” ujar Maman.

Ditambahkannya, pegawai dituntut untuk melaporkan rutinitas pekerjaan kesehariannya melalui sistem yang disediakan oleh pemda tersebut. Masing – masing pegawai, akan diberikan user id dan password, agar bisa mengakses layanan sistem kinerja online secara mandiri.

“Layanan ini terintegrasi dengan beberapa SKPD, seperti BKPSDM, Inspektorat dan BKAD. Semua bisa memantau dan mengawasi kinerja pegawai di Kabupaten Cirebon. Semuanya akan terlihat dalam sistem ektronik tersebut,” terangnya.

Ditegaskan Maman, sistem ini sangat efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai agar lebih berprestasi. Dengan sistem tersebut, pegawai akan lebih terpacu dalam bekerja, hal itu dikarenakan bukan hanya atasannya yang melihat kinerjanya, melainkan juga bagian kepegawaian dan inspektorat juga bisa melihat.

“Pegawai hanya tinggal memilih, mau berprestasi atau biasa saja, tentu mereka sendiri yang menentukan. Jika berprestasi, pasti akan ada reward. Bisa juga naik pangkat atau jabatan. Penghasilannya juga pasti akan meningkat,” jelasnya.

Maman juga mengingatkan, jika seandainya pegawai tidak melaporkan agenda pekerjaannya dalam sistem kinerja online tersebut, konsekuensinya tunjangan akan tertahan dan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.

“Sistem ini intinya sama seperti buku agenda pegawai secara manual, hanya saja ini dikerjakan secara online dan lebih terkontrol. Semua itu pasti ada resikonya. Konsekuensinya bisa penundaan tunjangan, bahkan jika malas bisa berujung pemecatan,” pungkasnya. (Isno)

LEAVE A REPLY

four − three =