Pelantikan Pilwu Serentak Telan Biaya Rp 215 Juta, Untuk Apa Saja?

Pelantikan Pilwu Serentak Telan Biaya Rp 215 Juta, Untuk Apa Saja?

253
0
BERBAGI

CIREBON (R) – Tahapan pemilihan kuwu serentak Kabupaten Cirebon tahun 2019, memasuki tahap akhir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon tengah mempersiapkan pelaksanaan pelantikan kuwu terpilih dari 176 desa yang melaksanakan pilwu.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, sekaligus Plt Sekretaris DPMD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengungkapkan, total anggaran dari seluruh pelaksaan pilwu serentak tahun 2019 adalah sebesar kurang lebih Rp 20,5 Milyar. Menurutnya dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 20 Milyar di distribusikan ke masing – masing desa yang melaksanakan pilwu sebagai dana pelaksanaan pilwu serentak. Sementara sisanya, dikelola oleh DPMD untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelantikan.

“Kalo anggaran Rp 20 Milyar itu tidak dikelola DPMD. Itu mekanismenya bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Anggaran Rp 20 M itu kita salurkan kepada 177 desa yang ikut pilwu serentak. Terendah dapat Rp 90 jutaan lebih. Tertinggi dapat Rp 140 jutaan lebih. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung dari rekening kas daerah ke rekening desa (yang melaksanakan pilwu). Tidak di DPA nya DPMD,” jelas Nanan, melalui pesan singkatnya, Senin (23/12/2019).

Sementata itu, berdasarkan keterangan Kasi Aparatur Perintahan Desa dan BPD, Permana Iswara mengungkapkan, sisa anggaran dari total Rp 20,5 Milyar, dilaksanakan oleh DPMD  dalam bentuk kegiatan sosialisasi selama pelaksanaan dan kegiatan pengesahan pelantikan kuwu terpilih, yang dilaksanakan pada 28 Desember 2019 di The Radiant Hotel Beber.

“Sisa anggaran yang dikelola DPMD adalah untuk Monev Pilwu sebesar Rp 105.375.000,- Pembekalan persiapan pilwu Rp 176.000.000,- dan Pengesahan kuwu terpilih Rp 215.500.000,- rinciannya tertuang semua dalam DPA pelaksaan pilwu,” terang Permana Iswara.

Sementara itu, terkait rincian DPA Pelaksanaan Pilwu, Kasi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan bidang Pemerintahan Desa DPMD, Sunanto mengungkapkan, informasi rincian DPA tersebut harus dengan seijin Kepala Dinas DPMD. Ia mengaku takut disalahkan apabila memberikan informasi rincian DPA tanpa seijin pimpinan.

“Silahkan ajukan surat permohonan saja. Di ijinkan atau tidak, itu kewenangan pimpinan. Kami takut disalahkan. Yang pasti anggaran pelantikan sudah termasuk biaya hotel dan kebutuhan lain – lain. Silahkan klarifikasi saja langsung ke pihak hotelnya,” terang Sunanto.

Sementara itu, menyikapi persoalan tersebut, Kusmin selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Gerakan Aspirasi Masyarakat Independen (LSM AGAMI) Kabupaten Cirebon, yang sekaligus sebagai Komisioner Forum LSM Kabupaten Cirebon, mengharapkan adanya keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran pelaksanaan pilwu.

Menurutnya, anggaran pelaksanaan tersebut bersumber dari keuangan pemerintah daerah, yang pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Terkait persoalan tersebut, pihak Forum LSM Kabupaten Cirebon berencana secepatnya akan meminta audensi dengan DPMD, terkait pengelolaan anggaran pelaksanaan pilwu sejak pelaksanaan tahap awal, sampai dengan selesai seluruh tahapannya.

“Hasil pantauan Forum, informasi yang selama ini terpublikasi hanya soal teknis pelaksanaannya saja. Sementara terkait anggaran pelaksanaannya, baik yang dikelola langsung oleh panitia di masing – masing desa, maupun yang di kelola oleh dinas DPMD, jarang terpublikasi. Malah hampir tidak ada yang menjelaskannya secara rinci. Maka dari itu, kami Forum LSM Kabupaten Cirebon, akan meminta audensi dengan panitia pelaksana pilwu serentak Kabupaten Cirebon untuk mempertanyakan hal itu,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

eighteen + twelve =