Panitia PTSL Disumpah, Ditargetkan Oktober Selesai

Panitia PTSL Disumpah, Ditargetkan Oktober Selesai

1201
0
BERBAGI

Cirebon (R) – Program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL, red) di Kabupaten Cirebon, terus berjalan sesuai dengan agenda yang sudah dirancang.

Baru – baru ini, Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Cirebon, melantik dan mengambil sumpah Panitia PTSL, yang berasal dari 49 desa di 20 kecamatan se kabupaten Cirebon.

Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Cirebon, Riswan Suhendi SH mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang Katentuan Pelaksanaan PP 24 tahun 1997.

“Peraturannya seperti itu. Setiap petugas pendaftaran tanah harus di ambil sumpah. Tujuannya, supaya lebih meningkatkan komitmen, membantu masyarakat. Menjalankan tugas sesuai peraturan dan bertanggung jawab kepada hukum,” katanya, usai acara pelantikan panitia PTSL, Selasa (6/3/2018) di gedung PGRI Kabupaten Cirebon.

Diterangkannya, tahun 2018 ini, BPN Kabupaten Cirebon diberikan kepercayaan, menyelesaikan program PTSL sebanyak 61.200 bidang, yang tersebar di 49 desa di 20 kecamatan se Kabupaten Cirebon. Ditargetkannjumlah tersebut bisa selesai di bulan Oktober 2018.

“Dari total bidang keseluruhan yang kami dapat, sebanyak 60.300 bidang untuk prona dan 900 bidang untuk lintor, yang diantaranya, pendaftaran sertifikat UMKM sebanyak 500 bidang, nelayan, 200 bidang dan 200 bidang sisanya, untuk sertifikasi lahan pertanian,” terangnya.

Kepala Kantor BPN Riswan menjelaskan, mekanisme pengukuran tanah  dilapangan akan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB), yang telah ditunjuk oleh BPN Pusat melalui tender lelang.

“KJSKB ini akan membantu tugas kita untuk melakukan pengukuran area bidang tanah dilapangan. Dari 60.300 bidang tanah, 30.000 bidang dikerjakan oleh KJSKB dan sisanya 30.300bidang dikerjakan oleh petugas BPN,” imbuhnya.

Dirinya juga mengungkapkan, tugas KJSKB hanya sebatas melakukan pengukuran bidangnya dan menerbitkan peta bidang, perihal pengumpulan data yuridis sampai dengan terbit sertifikat, semuanya dikerjakan oleh BPN.

“Pola kerjanya, tim KJSKB turun ke lapangan, mengukur luas area bidang, menerbitkan peta bidang, kemudian menyerahkannya ke kami. Sementara swakelola, dibantu juga oleh pihak ketiga, tapi hanya sebatas pengukuran patoknya dan gambar ukur. Peta bidang sampai dengan terbit sertifikat, BPN yang kerjakan,” paparnya.

Terkait biaya pengurusan program PTSL, Kepala BPN/ATR Kabupaten Cirebon Riswan Suhendi, tidak mentelolir pungutan apapun selain yang sudah ditetapkan oleh peraturan, baik Inpres nomor 2 tahun 2018 maupun Perbup Cirebon nomor 5 tahun 2018.

“Peraturannya sudah ada. Biaya pengurusan sertifikasi PTSL hanya Rp 150 ribu perbidang. Jika ada yang memungut lebih besar dari jumlah tersebut, berarti sudah melanggar peraturan. Perbup Kabupaten Cirebon sudah mengatur tentang biaya PTSL. Tidak boleh memungut lebih,” tegasnya.

Diungkapkannya, biaya Rp 150 ribu per bidang tersebut, digunakan untuk penyiapan dokumen, patok, materai dan operasional petugas di desa. Tidaknada satu peser pun dari jumlah biaya tersebut yang masuk ke kantor BPN.

“Istilah kami itu gratis. Jadi tidak dianjurkan untuk memungut, sepeser rupiahpun dari jumlah yang sudah ditetapkan. Jika dilapangan ditemukan seperti itu, tolong catat namanya nanti biar kami panggil untuk BAP. Jika terbukti akan dikenakan sanksi Terkait aparatur desa yang terlibat, BPN akan melaporkan kepada Bupati,” pungkasnya. (NR)

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia PTSL di Kabupaten Cirebon

LEAVE A REPLY

16 + 3 =