Peduli Buruh, Otih Beri Penyuluhan Hukum Terkait Masalah Ketenagakerjaan

Peduli Buruh, Otih Beri Penyuluhan Hukum Terkait Masalah Ketenagakerjaan

656
0
BERBAGI
Otih Handayani, Tenaga Ahli Partai NasDem untuk Komisi IX DPR RI dan Caleg DPRD Propinsi Jawa Barat Partai NasDem Dapil Jabar 12, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu.

CIREBON (R) – Peduli akan nasib kesejahteraan dan hak pekerja di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cirebon, Otih Handayani memberikan penyuluhan hukum kepada puluhan anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang bertempat di Padepokan FSPS kecamatan Arjawinangun, Sabtu (16/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Otih Handayani selaku Tenaga Ahli Partai NasDem untuk Komisi IX DPR RI dan juga calon legislatif DPRD Propinsi Jawa Barat Dapil 12 menegaskan, permasalahan Ketenagakerjaan khususnya di Jawa Barat, terus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam penerapan hak – hak normatif pekerja, sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Namun sayangnya, menurut Otih,  sampai dengan saat ini masih banyak pekerja yang justru hak normatifnya tidak diberikan, bahkan seolah – olah dirampas oleh para pengusaha atau pemilik perusahaan.

“Sebenarnya masalah perburuhan atau ketenagakerjaan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena buruh dan pemberi kerja adalah partner. Tidak ada rejeki yang diperoleh kepada si pemberi kerja, apabila tidak ada kontribusi dari buruh. Dan juga sebaliknya, buruh tidak akan mendapatkan haknya apabila kewajibannya tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh si pemberi kerja. Jadi semuanya saling berkaitan,” ungkapnya.

Dikatakan Otih, hak dan kewajiban perusahaan sebagai pemberi kerja adalah sesuatu yang mutlak. Dalam Undang – Undang nomor 13 Tahun 2003 tertulis jelas Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan – badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

“Tadi kita membahas mengenai pidana terkait ketenagakerjaan. Hak – hak perusahaan, kewajiban perusahaan adalah membayar upah atau imbalan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 50 UU13/2003, yaitu Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Terkait besaran upah, ataupun hak lainnya, diatur dalam pasal yang lain dalam UU tersebut sebagai payung hukum yang memayungi itu,” jelas Otih.

Ia melanjutkan, permasalahan buruh itu tidak hanya berkaitan dengan hukum privat tetapi juga hukum publik, diantaranya pidana. Karena menurutnya terhadap pelanggaran – pelanggaran Ketenagakerjaan itu, ada sanksinya. Selama ini masyarakat belum paham atau familiar dengan adanya sanksi pidana ketenagakerjaan itu. Makanya pada kesempatan tersebut, ia mencoba memaparkan kepada buruh, bahwa selain haknya dilindungi oleh Undang – Undang, ada pula sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketenagakerjaan.

“Kita harus memahami bersama bahwa pidana adalah ultimum remedium. Artinya dia adalah upaya terakhir. Karena kita berharap permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan ditingkat mediasi atau bipartit saja. Itupun jika permasalahan yang dipersoalkan adalah sebatas hak normatif, bukan perbudakan. Namun berbeda halnya jika perusahaan memperlakukan tenaga kerja atau buruhnya dengan semena – mena. Tentu upaya hukum menjadi pilihan terakhir yang tidak bisa ditawar untuk terus kita perjuangkan,” ungkapnya.

Otih berharap besar, penyuluhan hukum terhadap buruh tidak berhenti sampai disitu. Karena menurutnya, sampai saat ini masih banyak buruh ataupun tenaga kerja yang belum paham tentang peraturan dan hak – haknya sebagai buruh. Hal tersebut yang mendorong Otih untuk bisa berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan buruh di Jawa Barat.

“Yang pertama dan harus kita pahami terlebih dahulu adalah hak kita sebagai tenaga kerja. Kemudian kewajiban kita sebagai pekerja, juga harus dilaksanakan dengan baik. Jika itu sudah dilakukan, perusahaan juga harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hak yang harus diterima oleh para pekerja. Jangan sampai ada kerugian oleh kedua belah pihak, yang berujung pada pelanggaran. Karena prinsip dari ketenagakerjaan sendiri adalah saling menguntungkan,” pungkas Otih. (ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

17 + 9 =