Nasib 133 Desa Digantung Tanda Tangan Perda

Nasib 133 Desa Digantung Tanda Tangan Perda

622
0
BERBAGI
Kantor dinas DPMD Kabupaten Cirebon.

CIREBON (R) – Dengan adanya kejadian operasi tangkap tangan (OTT), bupati Cirebon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu ternyata menimbulkan dampak yang sangat nyata, salah satunya adalah terhambatnya pencairan dana desa tahap ke tiga.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, mekanisme penyaluran anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD), tidak terlepas dari regulasi pengelolaan keuangan daerah.

“Dalam hal ini APBD Perubahan tahun 2018 yang kami ketahui, Plh Bupati belum memiliki kewenangan untuk menandatangani, menetapkan atau mengesahkan perda anggaran perubahan tersebut,” jelasnya.

Nanan juga menjelaskan, terkait persoalan tersebut jelas menghambat pencairan dana desa dan anggaran dana desa, untuk termin yang ke tiga. Karena ADD dan Dana Desa itu angkanya nyata serta tertuang dalam APBD Kabupaten Cirebon.

“Karena perdanya belum ditetapkan, makanya ini mengganggu proses pencairan dana tersebut, yang seharusnya sudah bisa disalurkan untuk pembangunan,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, dengan terganggunya pencairan tersebut otomatis beberapa pelaksanaan pembangunan yang ada di desa belum bisa dilaksanakan.

“Apalagi ini sudah memasuki musim penghujan, proyek pembangunan infrastruktur terutama pengaspalan jadi terganggu dan dapat mengurangi kualitas hasil pekerjaan,” paparnya.

Dirinya menuturkan, dari jumlah 412 desa yang ada di kabupaten Cirebon, baru 279 desa yang sudah cair anggaran dana desa tahap ketiga.

“46 desa sudah mengajukan ke BKAD dan saat ini masih menunggu petunjuk kementerian. Sedangakan 87 desa belum mengajukan pencairan,” tuturnya.

Nanan juga menjelaskan, tupoksi dinasnya dalam hal ini tidak dapat memberikan intervensi untuk penyelesaian persoalan tersebut.

“Kami tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hal ini. Karena jelas mekanismenya sudah diatur dan sampai saat ini kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk persoalan ini,” jelasnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya persoalan tersebut pemerintah baik pusat maupun provinsi, secepat mungkin merespon dan memecahkan persolan tersebut.

“Kami ingin secepat mungkin, adanya pejabat yang berwenang untuk mengatasi permasalahan ini, karena menyangkut kepentingan orang banyak,” tuntasnya. (ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

eleven − 10 =