Musrenbang Kecamatan Plumbon Soroti Pembangunan Non Fisik

Musrenbang Kecamatan Plumbon Soroti Pembangunan Non Fisik

301
0
SHARE
Musrenbang Kecamatan Plumbon dihadiri berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat setempat dan perwakilan lainnya.

CIREBON (R) – Musyawarah perencanan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan atau stakeholder ditingkat kecamatan, untuk mendapatkan masukan atau usulan kegiatan prioritas pembangunan, di wilayah kecamatan terkait.

Hal tersebut berdasarkan masukan hasil musrembang tingkat Desa atau kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa atau kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Rencana tersebut juga dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan, yang akan dilanjutkan kepada SKPD yang berwenang, sebagai dasar penyusunan rencana kerja (renja) satuan kerja perangkat desa, pada tahun berikutnya.

Di awal tahun ini, hampir seluruh desa juga kecamatan sudah menggelar musrenbang. Termasuk juga salah satunya pemerintah kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, pada Kamis (7/2/2019) kemarin.

Usai kegiatan tersebut Camat Plumbon, Muhamad Fery Afrudin mengatakan, dirinya bersyukur pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan Plumbon, dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Pihaknya juga berharap, kegiatan tersebut sesuai RPJMD dan RKPD pemerintah Kabupaten Cirebon. Secara prioritas kegiatan tersebut menghasilkan beberapa usulan.

“Ada beberapa usulan yang dijadikan skala prioritas pembangunan di Plumbon, yaitu penanggulangan banjir, pemanfaatan ruang terbuka dan juga peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ada di wilayah kecamatan Plumbon. Kita juga menyampaikan terkait sarana penunjang untuk program kecamatan layak anak, pemberdayaan ekonomi dan juga peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkapnya kepada awak media.

Ia juga memaparkan, usulan – usulan program pembangunan tersebut, merupakan hasil dari rapat musrembang tingkat desa dan kemudian dilanjutkan ke pra musrembang tingkat kecamatan, yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Sementara pelaksanaan musrembang kali ini, merupakan langkah untuk mengambil kesepakatan bersama atas usulan tersebut.

“Mudah – mudahan segala usulan – usulan dalam musrembang ini, dapat terserap dan terealisasi di tahun depan sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya. Terutama dengan adanya pembangunan drainase di jalan Plumbon Pangkalan, tepatnya di bawah jalan tol Plumbon Palimanan. Dengan harapan permasalahan banjir yang setiap tahun terjadi di lokasi itu dapat teratasi,” tandasnya.

Sementara itu, Hj. Eryati anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, ia menyambut positif kegiatan tersebut. Pasalnya, sebuah pembangunan harus diawali dengan adanya sebuah perencanaan. Hal tersebut juga berlaku bagi pembangunan di tingkat kecamatan, yang dimulai dari musyawarah di tingkat dusun kemudian desa, kecamatan dan kemudian tingkat kabupaten.

“Secara sistematis nampaknya Kabupaten Cirebon sudah terbangun dengan baik. Namun, patut juga diberikan pengarahan atau pembekalan kepada masing – masing, mana pembangunan yang menjadi kewenangan tingkat desa, yang menjadi tanggung jawab kecamatan dan juga tanggung jawab tingkat kabupaten. Sedangkan ini adalah musrembang tingkat kecamatan. Jadi yang dititik beratkan adalah pembangunan yang kapasitasnya di ruang lingkup kecamatan,” terangnya.

Hj. Eryati juga menegaskan, pembangunan bukan orientasinya pada pembangunan fisik saja. Akan tetapi menurutnya, yang patut di garisbawahi dan yang terpenting adalah pembangunan sumber daya manusia, yang intinya bertujuan untuk mensejahterakan Kabupaten Cirebon.

“Saya soroti ini karena untuk kearah tingkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon, tentu saja harus diawali dari masyarakat yang tidak mampu, dalam kaitannya tidak berdaya dalam hal ekonomi. Pemerintah harus hadir disitu dan semuanya sudah ada, dari programnya maupun anggaranya. Baik untuk kesehatan, pendidikan maupun sosialnya. Namun nampaknya yang belum sistematis belum terinventarisir dengan baik adalah pendataan sasarannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berpesan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk membuat formulasi bagaimana mendata ulang sasaran masyarakat miskin dengan program – program yang di berikan pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Cirebon. (ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

9 − eight =