Minimarket Sebelah Batik Trusmi Diduga Tidak Berizin

Minimarket Sebelah Batik Trusmi Diduga Tidak Berizin

1217
0
BERBAGI

CIREBON (R) – Keberadaan toko modern saat ini telah merubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Bukan hanya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan pun kini serasa “latah” untuk membeli kebutuhan sehari – harinya di minimarket.

Untuk menjalankan usahanya, para pengusaha minimarket tentunya harus patuh dan tunduk pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Termasuk soal perizinan yang harus ditempuh, agar dapat menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman.

Baru – baru ini, santer beredar isu yang menuding bahwa salah satu minimarket di sebelah toko modern Batik Trusmi diduga tidak berizin. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah benar dalam prakteknya perizinan bisa dikesampingkan bagi sebagian orang yang memiliki kekuasaan (kekayaan).

Menindaklajuti isu dugaan tersebut, Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi kepada Republiqu mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan setiap toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

“Sesuai peraturan, siapapun pengusaha toko modern, mau milik pribadi ataupun mitra (franchise) harus memiliki izin IUTM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya itu adalah sebagai kekuatan hukum, bahwa usaha yang dijalankannya adalah legal,” ungkapnya, Kamis (19/10/2018).

Maman menambahkan jika perusahaan ataupun perseorangan yang telah menjalankan usahanya lebih dari enam bulan, serta tidak mau menunjukkan izin toko modern dari usaha yang dijalankannya, patut diduga itu adalah ilegal.

“Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, minimarket ataupun toko modern yang hak patennya di miliki perusahaan seperti PT. Indomarco Prismatama (indomaret), harus memiliki IMB dan IUTM dalam pendiriannya,” terang Maman.

Terkait isu tersebut, Maman bersama dengan jajaran GMBI akan menyelidiki apakah sudah terdaftar ijinnya pada pemerintah daerah setempat atau memang belum terdaftar.

“Kita akan coba tanyakan kepada Dinas Perdagangan kabupaten Cirebon selaku leading sektor dalam permasalahan ini. Jika memang belum terdaftar, kami GMBI sebagai salah satu kontol sosial, akan melakukan tindakan dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas,” pungkasnya.

Sampai dengan berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT. Indomarco Prismatama, ataupun Dinas Perdagangan setempat, soal dugaan pelanggan izin tersebut. (is)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

four − four =