Menakar Efektifitas Penerapan PSBB di Wilayah Kabupaten Cirebon

Menakar Efektifitas Penerapan PSBB di Wilayah Kabupaten Cirebon

314
0
BERBAGI
Penulis : Eko Febriansyah || * Penulis adalah adalah Advokat muda LPBHNU Kabupaten Cirebon.

OPINI (rq) – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang lebih dikenal PSBB se-wilayah Jawa Barat di wilayah Kabupaten Cirebon, resmi diterapkan pada tanggal 6 Mei 2020, yang rencana diberlakukan selama 14 Hari dan berakhir pada Tanggal 19 Mei 2020, jika tidak ada perpanjangan masa dibelakukannya PSBB tersebut.

Tujuan dari pemberlakuan PSBB ini guna memutus penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi dengan sedemikian rupa, untuk mencegah kemungkian penyebaran penyakit atau terinfeksi.

Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dari pemberlakuan PSBB ini. Mengingat angka yang dinyatakan positif dari hari ke hari semakin bertambah atau trennya selalu naik. Setidaknya pertanggal 10 Mei 2020 berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Barat mencapai 1437 kasus.

Jumlah pasien yang sembuh ada 202 orang dan meninggal 95 orang. Bahkan tidak sedikit mereka yang nekat untuk melanggar ketentuan PSBB dengan alasan harus tetap mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Juga didasari kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan.

Lemahnya Kesadaran Masyarakat Patuhi Aturan PSBB

Untuk memutus penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah banyak Regulasi atau aturan yang sudah dibuat antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Kepres RI No 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Juga ada Maklumat dari Kopolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tanggal 4 Mei 2020 menerbitkan Peraturan Bupati Cirebon No. 24 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan PSBB dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Cirebon.

Dari beberapa kebijakan atau Regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat atau Daerah, tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Karena hukum hanyalah sebuah sarana atau tool, yang dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada mereka yang mengendalikan hukum dan melaksanakan hukum tersebut.

Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penulis masih banyak menemui masyarakat yang tidak peduli aturan yang sudah disahkan oleh pemerintah, seperti masih banyak masyarakat yang beraktifitas diluar rumah tanpa menggunakan Masker atau pengendara sepeda motor yang masih berbocengan tanpa menghiraukan Psychal Distancing.

Disisi lain penegakan regulasi yang sudah disahkan pun tidak dijalankan optimal, dilaksanakan oleh pemegang otoritas.

Kesimpulan dan Harapan

agar tercapainya goal target dalam penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Cirebon, lebih serius lagi dalam Penegakan Regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah. Tidak bekerja ketika ada pimpinan atau agar terlihat eksis di Media.

Selama penerapan PSBB diberlakukan di Kabupaten Cirebon penulis berpendapat tidak ada langkah Kongkrit yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam memutus penyebaran Covid 19, penulis berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat melakuan Rapid Test yang dimulai dari Desa diseluruh kabupaten dengan menggunakan kekuatan RT dan RW yang di Pimpin oleh Babinsa setempat.

Tidak mesti semua Warga Desa melakukan Rapid Test cukup 1 Orang dalam 1 Rumah yang di test yang sering aktifitas diluar rumah. Untuk mencirikan yang sudah di Tes dan hasilnya Negatif meraka harus menggunakan Gelang berwana Hijau dan dapat beraktifitas normal. Sementara warga yang ada indikasi Covid-19 harus segera dibawa ke Pusat Pengobatan Covid-19 yang sudah disiapkan Pemerintah Kabupaten sehingga Desa tersebut masih dikategorikan Zona Hijau. Sehingga tidak perlu lagi adanya penutupan sejumlah ruas jalan protokol. Mereka yang boleh beraktifatas hanya yang menggunakan Gelang berwarna hijau.

Menurut pendapat penulis cara tersebut bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pasca batas Akhir penerapan PSBB penyebaran Covid-19 bisa dicontrol. Sehingga masyarakat kabupaten Cirebon bisa beraktifitas normal senormal-normalnya.***

LEAVE A REPLY

20 + 1 =