Membunuh Hak Buruh, SPN Cirebon Tolak UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Membunuh Hak Buruh, SPN Cirebon Tolak UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

163
0
BERBAGI
Ratusan massa DPC SPN Cirebon saat menggelar aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kamis (13/2/2020).

CIREBON (R) – Ratusan massa yang tergabung dalam DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten dan Kota Cirebon menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (13/2/2020).

Mereka menyampaikan aspirasinya melalui DPRD Kabupaten Cirebon terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang mereka sebut UU Cilaka. Aksi tersebut adalah bentuk kekecewaan para buruh atas sejumlah aturan yang dirasa merugikan bagi kaum buruh.

Ketua SPN Cirebon Acep Sobarudin mengatakan, ada 8 poin yang dianggap akan memberangus hak – hak buruh. Diantaranya adalah pasal 59 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan perihal pembatasan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang jika dihapus, maka akan mengakibatkan sistem kerja kontrak terus menerus tanpa batas waktu (kontrak seumur hidup).

Selanjutnya adalah, uang perhitungan masa kerja dalam pasal 156 UU 13/2003, dikatakannya jika dihapus akan terjadi pengurangan atau dikurangi nilainya, dikarenakan masa kerja dihitung hanya 21 tahun lebih.

Kemudian uang pergantian hak bukan wajib lagi. Menurutnya, sekarang diganti dengan bahasa dapat memberikan uang pergantian hak. Lalu, sanksi pidana bagi pengusaha nakal yang membayarkan upah di bawah UMK akan dihilangkan.

Disebutkan juga, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan dihilangkan, yang ada Upah Kesepakatan dan Gubernur hanya menetapkan Upah Minimum Provinsi saja. Kemudian Upah masa tunggu proses PHK sebelum adanya penetapan Pengadilan Hubungan Industrial dihilangkan.

Selanjutnya, untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) bebas menduduki posisi atau jabatan, karena pasal 43, 44 dan 46 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang membatasi posisi TKA sudah dihapus.

Dan terakhir adalah hilangnya Upah Lembur dikarenakan akan diberlakukannya jam kerja melebihi dari 40 jam tanpa dihitung upah lembur bagi sektor tertentu. Itu lah 8 tuntutan yang dikatakannya sangat merugikan kaum pekerja atau buruh.

“Jika UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini disahkan Cilaka lah kaum pekerja atau buruh di negeri ini. Itu sama saja menggali kuburan massal bagi tenaga kerja lokal yang notabene adalah pribumi. Ini adalah sebuah pembungkaman yang terbungkus dalam peraturan perundang – undangan,” tegasnya.

Acep berharap, hasil dari audensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait. Sehingga aspirasi yang disampaikan kaum pekerja atau buruh ini, bisa di dengar oleh para pejabat tinggi di pusat pemerintahan.

“Kami mendukung investasi. Tapi kami menolak bila aturan tersebut membunuh kaum buruh. Pembangunan harus tetap berjalan tanpa harus merampas hak – hak buruh. Kami akan terus berjuang untuk kesejahteraan dan jaminan sosial kaum pekerja atau buruh,” pungkasnya. (is/ta)

LEAVE A REPLY

7 + 8 =