Mayora Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Garuda Lepas Tangan

Mayora Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Garuda Lepas Tangan

674
0
SHARE
Proses mediasi yang diadakan oleh pemerintah desa dan Muspika Pangenan, terkait tuntutan masyarakat perihal pembayaran hak pekerja dan material pembangunan gudang Mayora.

CIREBON (R) – Permasalahan wanprestasi antara PT. Cipta Niaga Semesta (Mayora Group) dengan PT. Garuda Antarnusa Prima (Garuda) berbuntut panjang. Pasalnya, sebanyak 6 supplier bahan bangunan dan sekitar 130 pekerja bangunan, menuntut hak yang belum dibayarkan oleh PT. Garuda Antarnusa Prima, selaku main cont (kontraktor utama) pembangunan gudang Mayora.

Pembangunan yang berlokasi di desa Jagapura Lor Kecamatan Pangenan itu, ditaksir menelan biaya Rp 40 Milyar. Dengan estimasi lama pengerjaan kurang lebih 6 bulan. Namun dari bulan Maret sampai September 2019, progress yang sudah dikerjakan hanya sekitar 10 persen. Itulah yang kemudian menyebabkan Mayora merasa dirugikan dan memutus kontrak dengan pihak Garuda. Dengan menuntut ganti rugi pengembalian uang DP sebanyak 30 persen dari nilai total, yaitu Rp 12 Milyar.

Perwakilan PT. Cipta Niaga Semesta (Mayora Group) Heru mengungkapkan, penyerahan uang DP sebesar Rp 12 Milyar itu, diharapkan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. Namun sampai waktu yang dijanjikan, realisasinya tidak maksimal. Ia bahkan sempat meminta kejelasan terkait progress pembangunan yang lamban, namun pihak Garuda selalu mengundur waktu dengan alasan akan diselesaikan.

“Kita sudah kasih kesempatan untuk perpanjangan (waktu pengerjaan). Meski waktu kontrak sudah habis, tapi kita masih perpanjang terus kontraknya. Karena kita melihat putera daerah. Tapi sampai waktu yang dijanjikan, tidak juga ada perubahan. Kalau waktunya mundur terus kami Mayora sebagai pihak yang dirugikan,” paparnya dihadapan masyarakat.

Terkait pertanggungjawaban PT. Garuda Antarnusa Prima dengan masyarakat pekerja dan para supplier material, Heru mengaku tidak tahu menahu. Ia menganggap itu adalah urusan pihak Garuda dengan manajemennya. Kewajiban Mayora menurutnya, sudah diserahkan ke pihak Garuda. Jika kemudian muncul tagihan – tagihan Heru mempersilahkan masyarakat meminta pada pihak Garuda.

“Proses penyelesaian masalah (wanprestasi) ini, sudah berjalan cukup lama. Mayora sudah mengeluarkan teguran sampai SP3, tapi tetap tidak ada perubahan. Akhirnya kami (Mayora) menstop sementara kegiatan, kemudian melakukan audit. Jadi total uang yang sudah kami berikan, kurang lebih Rp 15,2 Milyar yang masuk ke pihak Garuda,” terangnya.

Terkait persoalan tuntutan pembayaran para pekerja dan supplier, Heru mengaku hubungan kerjasama antara Mayora dengan Garuda secara hukum sudah selesai. Adapun beberapa wanprestasi yang dilakukan pihak Garuda, itu sudah dibicarakan. Adapun kerugian yang timbul bagi pihak Mayora, menurutnya sudah tercover dalam Bank Garansi (BG).

“Karugian yang kami alami, akan kami klaim melalui BG itu. Sekarang yang jadi problem adalah para supplier yang belum dibayarkan oleh pihak Garuda. Sementara untuk permasalahan hukumnya, Mayora masih menempuh jalur persuasif. Karena kami sudah ada jaminan dari Garuda melalui Bank Garansi, sekitar Rp 7 Milyaran. Baru jika itu tidak selesai, kita akan menempuh jalur hukum,” paparnya.

Sementara itu salah satu supplier PT. Garuda, Kaji Tulis mengaku masih memberikan toleransi atas surat pernyataan yang dibuat pihak Garuda. Menurutnya para supplier dan para pekerja hanya menuntut haknya agar segera dibayarkan. Namun apabila sampai waktu yang dijanjikan belum juga dibayarkan, ia tidak menjamin kesabaran para pekerja masih bisa ditahan.

“Intinya kami para supplier hanya menuntut hak kami. Dari mulai pembangunan Maret sampai sekarang, belum ada pembayaran yang masuk. Padahal material sudah saya kirim. Pasir, batu, besi, kayu, sudah saya drop ke lokasi proyek. Tapi sampai sekarang belum dibayar. Sudah hampir tujuh bulan, kami digantung nasibnya,” ujar Kaji Tulis.

Ia meminta PT. Garuda tidak menganggap sepele tuntutan masyarakat pekerja dan para supplier, terkait pembayaran haknya. Menurutnya masyarakat pekerja yang upahnya juga belum dibayar, sudah sangat emosi dan bisa melakukan tindakan apa saja diluar kontrol. Namun ia bersama pemerintah desa dan Muspika berupaya menempuh jalur musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Sehingga kondusifitas dan keamanan bisa tetap terjaga.

“Kami selama ini masih bisa menahan emosi para pekerja dan masyarakat. Tapi apabila masalah ini terus berlarut – larut, saya tidak bisa menjamin kesabaran masyarakat masih bisa ditahan. Kerugian saya saja Rp 902 juta, itu dari material yang saya kirim. Nominal segitu bukan duit sedikit mas. Apalagi kita usaha juga perlu modal. Kami tidak mau tau persoalan yang terjadi antara PT. Garuda dan Mayora, itu urusan mereka. Kami cuma menuntut hak kami segera dibayar,” ungkapnya.

Sementara itu, Asep Hanafi selaku Direktur PT. Garuda Antarnusa Prima mengaku siap bertanggung jawab atas permasalahan itu. Ia meminta waktu untuk menyelesaikan pembayaran tersebut selama 14 hari kedepan. Menurutnya sangkutan antara PT. Garuda dan Mayora akan diselesaikan tanpa melibatkan masyarakat. Ia mengakui, keterlambatan pembayaran itu dikarenakan ada sekidit perbedaan data antara pihak PT. Garuda dengan Mayora. Tapi masalah itu akan dibicarakan secara internal perusahaan.

“Kami mewakili perusahaan PT. Garuda memohon maaf kepada masyarakat dan supplier. Kejadian ini tidak diharapkan oleh kita semua. Masalah pembayaran baik kepada pekerja dan supplier sepenuhnya tanggung jawab kita (Garuda). Tagihan – tagihan yang sudah terlampir, yang diketahui para supplier, kita akan bayarkan semua dalam kurun waktu 14 hari kerja,” jelasnya.

Asep juga meminta kepada para pihak untuk bersabar. Ia berjanji dalam surat pernyataannya akan menyelesaikan masalah pembayaran tersebut sesuai dengan bukti – bukti tagihan dan audit pekerjaan dengan para supplier. Ia juga siap menghadapi segala resikonya apabila dalam kurun waktu 14 hari pembayaran itu tidak terealisasi.

“Keterlambatan pembayaran ini dikarenakan ada sedikit miss antara kami dengan Mayora. Uang yang semestinya dibayarkan kepada supplier dan pekerja, justru diklaim oleh Mayora dimasukkan dalam Bank Garansi. Ini yang kemudian membuat pembayaran pekerjaan tertunda. Kami siap dengan segala resikonya apabila masalah pembayaran ini tidak selesai,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

3 × 1 =