Mayday Ditengah Pandemi, FSPS Cirebon : Jangan Jadikan Buruh Tumbal

Mayday Ditengah Pandemi, FSPS Cirebon : Jangan Jadikan Buruh Tumbal

540
0
BERBAGI
Aksi unjuk rasa ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) beberapa tahun lalu, saat memperingati May Day (Hari Buruh Internasional).

CIREBON (rq) – Laju peningkatan penyebaran Covid-19 makin pesat. Setiap hari angkanya makin signifikan. Data Kemenkes terakhir, per 30 April 2020, terkonfirmasi 10.118 Positif Covid-19. Sementara yang sembuh 1.522 dan meninggal 792. Data tersebut setiap hari terus berubah. Tentunya tak bisa dianggap enteng – enteng saja.

Sedih, pasti. Sengsara, apalagi. Rakyat harus berjuang ditengah keterbatasan kemampuan pemerintah. Kebutuhan makan harus terpenuhi. Sementara bantuan, tidak semua mendapatkan. Tentu pemerintah tak bisa disalahkan. Konsekuensinya, rakyat harus nekat. Tetap bekerja ditengah wabah untuk mencukupi kebutuhan pangannya.

Kesedihan itu juga berdampak langsung kepada buruh. Hari Buruh Internasional atau May day tahun ini, benar – benar berbeda dengan May day pada tahun – tahun sebelumnya. Dimana dalam memperingati May Day, yang biasanya diwarnai aspirasi dengan aksi unjuk rasa, saat ini para buruh hanya bisa berdiam dirumah, akibat adanya wabah Covid-19.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Kabupaten Cirebon, Amal Subkhan kepada Republiqu mengungkapkan, Peringatan May Day tahun ini benar – benar sepi. Tidak ada aksi untuk menyampaikan aspirasi. Padahal saat ini buruh harus berjuang menolak RUU Omnibuslaw ( RUU CIPTA KERJA), terutama agar mengeluarkan Cluster Ketenagakerjaan dari RUU CIPTA KERJA tersebut.

“Mungkin kalau tidak ada wabah Covid -19, seluruh elemen buruh di hari Mayday ini akan melakukan aksi unjuk rasa besar – besaran, menolak RUU Omnibuslaw. Karena sampai hari ini, bayang – bayang pengesahan RUU Omnibuslaw ditengah wabah covid -19 pun masih menghantui,” ujarnya melalui pesan singkat Whatsapp, Jumat (1/5/2020).

Untuk itu, lanjut Amal, Federasi Serikat Pekerja Singaperangsa (FSPS) di hari Mayday (Hari Buruh) ditengah Wabah Covid-19 dan rencana pengesahan RUU Omnibuslaw (Cipta Kerja) meminta kepada Pemerintah, untuk menolak pengesahan RUU Omnibuslaw (Cipta Kerja), menstop PHK ditengah Wabah Covid-19 dan jangan pangkas upah buruh ditengah wabah Covid-19.

“Hari ini kami memang tidak turun ke jalan. Tapi suara kami akan selalu lantang membela hak – hak buruh. Ingat, Lawanmu saat ini adalah Covid-19, bukan Buruh atau Pekerja yang kau jadikan tumbal. Bangkitlah saudara – saudara ku. Kesengsaraan harus terus dilawan,” paparnya.

Amal menghimbau, pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan. Pasalnya ditengah wabah covid-19 seperti saat ini, masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan wabah Covid-19, salah satunya adalah Social Distancing dan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

“Pemerintah pasti sangat paham pentingnya perputaran roda ekonomi. Makanya hanya lembaga nonprofit saja yg diliburkan. Sementara yang berkaitan dengan ekonomi, tetap berjalan seperti normal. Disitulah kenapa buruh sangat rentan terpapar virus. Karena social distancing tidak bisa seratus persen diterapkan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, persoalan PHK juga menjadi ketakutan buruh. Timbulnya dampak Covid-19 terhadap perekonomian perusahaan pun, sering dijadikan alasan pemecatan buruh. Hal tersebut juga menurut Amal, harus dipikirkan oleh pemerintah, agar jumlah pengangguran tidak melambung tinggi akibat dampak penyebaran virus corona.

“Nasib buruh sekarang ini seperti buah simalakama. Tidak kerja resiko dipecat. Tetap kerja khawatir tertular virus corona. Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk tegas kepada perusahaan. Terapkan SOP pencegahan virus sebelum dan sesudah bekerja. Buruh juga ingin hidup sehat. Jangan jadikan buruh sebagai tumbal perekonomian,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

five × 4 =