LSM NKRI Ancam Polisikan Lurah Pejambon

LSM NKRI Ancam Polisikan Lurah Pejambon

972
0
BERBAGI
Aksi unjuk rasa LSM NKRI di Kantor Kelurahan Pejambon kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Selasa (3/12/2019).

CIREBON (R) – Ratusan masyarakat Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, di dampingi LSM Laskar NKRI DPD Kabupaten Cirebon, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kelurahan Pejambon, Selasa (3/12/2019).

Dalam aksinya, masyarakat meminta kejelasan Pemerintah Kelurahan Pejambon mengenai besaran anggaran yang tidak merata dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, yang di fasilitasi oleh pemerintah Kelurahan Pejambon melalui panitia PTSL setempat.

Dalam aksinya juga masyarakat mengancam akan menempuh jalur hukum, apabila permasalahan tersebut tidak menemui titik terang.

Ketua DPD LSM Laskar NKRI Kabupaten Cirebon, Muhammad Yahya Jaya mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan tindak lanjut atas adanya laporan masyarakat Kelurahan Pejambon, mengenai pembiayaan program PTSL yang di duga tidak sesuai aturan.

“Dalam hal ini, kami menindaklanjuti atas aduan masyarakat Pejambon perihal besaran biaya pengajuan program PTSL yang dinilai diluar ketentuan yang berlaku, yaitu menurut masyarakat sebesar Rp 1.250.000,- perbidang. Sedangkan kita ketahui bersama, ketentuannya sesuai SK Tiga Menteri cuma Rp 150.000,- perbidang. Oleh sebab itu kami pertanyakan kejelasan selisih pembiayaan ini,” jelasnya.

Usai aksi dan audiensi dengan pemerintah Kecamatan Sumber dan Kelurahan Pejambon, DPD LSM NKRI mendapatkan berkas rincian data pembiayaan pelaksanaan PTSL Kelurahan Pejambon yang selama ini dipertanyakan masyarakat serta surat keterangan secara tertulis dari Camat Sumber.

“Jawaban dari pemerintah Kelurahan Pejambon sudah kami sampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya seluruh berkas, termasuk surat keterangan dari Camat dan data dari Lurah Pejambon akan kami pelajari. Jika kami temukan adanya suatu hal yang unprosedural, maka kami tidak segan untuk melaporkan hal ini ke penegak hukum,” lanjutnya.

Sementara itu, koordinator aksi Erin Suherman menambahkan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Kelurahan Pejambon atas beberapa aduan masyarakat mengenai biaya PTSL.

“Aksi ini tidak akan terjadi apabila pemerintah Pejambon konsekuen dan mau memberikan jawaban atas pertanyaan kami mengenai kwitansi yang cuma tertulis Rp 150.000,- sedangkan masyarakat membayar sampai Rp 1.250.000,- terus mengenai uang Rp 1.100.000,- dalam proses itu penggunaanya untuk apa saja,” tambahnya.

Melihat hal tersebut, Camat Sumber Nanang Supriyatno mengatakan, progam PTSL di Kelurahan Pejambon sudah di mulai pada bulan Januari – Februari dengan membentuk kepanitian kepengurusannya. Kemudian dikatakan Nanang, panitia sudah mensosialisasikan kepada masyarakat Pejambon. Namun menurutnya ada sebagian kecil masyarakat yang tidak hadir.

“Dalam pertemuan ini, kami jelaskan kepada masyarakat. Terkait program ini dan besaran pembiayaannya, alhamdulillah masyarakat memahami itu. Disini juga kami sampaikan bahwa biaya PTSL itu, sesuai SKB Tiga Menteri Rp 150.000,- Namun di sini sesuai kesepakatan, kami menambahkan Rp 100.000,- untuk menambah operasional panitia,” ungkapnya.

Nanang juga menambahkan, untuk menghindari permasalahan setelah terbit sertifikat, bagi masyarakat yang sudah kepemilikannya tunggal atau masyarakat yang telah memiliki akta jual beli dan sejenisnya, pihaknya akan langsung meneruskan dan memproses menjadi sertifikat.

“Bagi yang belum memiliki, maka dibuatkan terlebih dahulu aktanya dan itu ada biayanya, karena menyangkut BPHTB. Kemudian pada saat proses mencetak akta tersebut membutuhkan kertas dan yang lainnya, sehingga kami mengenakan biaya dan nilainya pun variatif, mulai dari Rp 1.000.000,- untuk orang luar Pejambon yang memiliki tanah di sini, sampai Rp 500.000,- untuk mantan pejabat di Pejambon ini,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

fifteen − eight =