LSM GMBI KSM Pasaleman Kritisi Proyek Jalan Cilengkrang-Tonjong, Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

LSM GMBI KSM Pasaleman Kritisi Proyek Jalan Cilengkrang-Tonjong, Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

3074
0
BERBAGI
LSM GMBI Distrik Cirebon Raya KSM Pasaleman saat melakukan fungsi social control pada proyek pekerjaan jalan Cilengkrang - Tonjong kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.

CIREBON (rq) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pasaleman, mengkritisi proyek pekerjaan jalan di Desa Cilengkrang, Kecamatan Pasalemam, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Ketua KSM LSM GMBI Kecamatan Pasaleman Ujen Susanto menjelaskan, pada Senin (17/5/2021) lalu, ia dan anggotanya ke lokasi proyek pengerjaan jalan tersebut dalam rangka menjalankan peran fungsi social control terhadap proyek yang didanai oleh pemerintah.

“Kita LSM GMBI yang juga sebagai unsur masyarakat, mempunyai hak untuk mengawasi pekerjaan yang didanai oleh pemerintah. Pengawasan itu juga bukan cuma dari instansi terkait saja, masyarakat juga berhak mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar supaya tidak terjadi kebocoran anggaran yang berdampak pada kwalitas pekerjaan,” jelasnya.

Karena, menurut Ujen, dengan pengawasan yang terencana dan cermat dapat mencegah terjadinya penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Sehingga, menurutnya, kwalitas infrastruktur dapat dicapai sesuai dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan. Dan tentunya tidak mengakibatkan kerugian Negara.

Material yang digunakan pada pekerjaan jalan Cilengkrang – Tonjong yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

“Kami menduga pada pekerjaan peningkatan jalan Cilengkrang -Tonjong dengan anggaran Rp 7,9 miliar lebih itu diduga tidak sesuai spesifikasi. Karena kami menemukan dilapangan banyaknya material pekerjaan jalan tersebut yang tidak sesuai dengan standar,” kata Ujen.

Tak hanya itu, Ujen pun menilai pihak pelaksanaan seolah tidak terbuka terkait anggaran pelaksanaan proyek miliaran tersebut. Bahkan pihaknya juga meminta kepada Bupati Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon untuk menghentikan sementara proyek pekerjaan jalan tersebut, agar bisa dilakukan audit karena diduga adanya kebocoran anggaran tersebut.

“Dengan adanya temuan ini, kami mendesak kepada Bupati Cirebon melalui Dinas PUPR untuk menghentikan sementara pekerjaan tersebut. Karena jalan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kwalitasnya juga harus benar – benar terjaga dengan baik. Jangan sampai karena pekerjaan yang tidak sesuai, belum satu tahun sudah kembali rusak,” pungkasnya. (is)

- Advertisement -