LSM BARET Desak Transparansi Pelaporan BLT DD se-Kecamatan Karangwareng

LSM BARET Desak Transparansi Pelaporan BLT DD se-Kecamatan Karangwareng

966
0
BERBAGI
Satori, Ketua LSM BARET Kabupaten Cirebon (kiri) bersama salah satu pengurusnya.

CIREBON (rq) – Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal (LSM BARET) Kabupaten Cirebon mendesak kepada pemerintah desa khususnya di Kecamatan Karangwareng, untuk transparan terkait pelaporan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2020.

Ketua LSM BARET Kabupaten Cirebon, Satori menduga banyak terjadi penyelewangan bantuan yang dilakukan oleh oknum – oknum pemerintahan desa dalam penyaluran bantuan tersebut. Bahkan menurutnya tak sedikit pula hak masyarakat yang mendapatkan bantuan, dipotong oleh oknum dengan alasan untuk pemerataan.

“Kalau sesuai dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan Kemendes, mestinya masyarakat yang dapat, terima uang 600 ribu untuk tiga bulan pertama dan 300 ribu untuk bulan berikutnya. Tapi faktanya, dilapangan ada pemotongan. Alasannya untuk pemerataan. Peraturannya siapa seperti itu tuh. Berarti kan membuat aturan sendiri,” ujarnya Jum’at (2/4/2021) siang.

Terkait dugaan tersebut, Satori telah memiliki sejumlah bukti. Bahkan sampai dengan persaat ini pun, pihaknya masih melakukan investigasi untuk melengkapi pembuktiannya tersebut. Dengan harapan hasil investigasinya itu bisa ditindaklanjuti oleh Aparatur Penegak Hukum, baik Polri maupun Kejaksaan Negeri.

“Di Peraturan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 itu jelas di atur pasal 8A ayat 3 (3b) bahwa besaran bantuan BLT DD untuk 3 bulan pertama April, Mei, Juni, sebesar 600 ribu. Sementara bulan berikutnya, Juli, Agustus, September 300 ribu. Tidak disebutkan diaturan, itu boleh dipotong apalagi dibagi rata. Ini yang bicara peraturan loh,” paparnya.

Satori berharap kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan penyaluran program bantuan tersebut, agar bisa kooperatif dan tidak menutup – nutupi fakta yang sebenarnya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan dengan penyaluran bantuan tersebut, agar tidak takut untuk melaporkan oknum – oknum yang memang terlibat dan mengarah pada perbuatan korupsi agar bisa segera ditindak.

“Apapun bentuknya, baik kecil ataupun besar. Korupsi itu jelas dilarang oleh negara dan agama. Maka dari itu harus kita perangi bersama. Masyarakat jangan takut, silahkan laporkan oknum – oknum pemerintah yang korup. Agar ada efek jera dan negara kita bisa lebih sejahtera,” pungkasnya. (on)

- Advertisement -