CIREBON (R) – Pelantikan kuwu serentak pada 28 Desember 2019 lalu, ditanggapi kritis oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Cirebon. Menurutnya, pelantikan 176 kuwu terpilih terkesan dipaksakan dan dinilai terburu – buru.
Arif Rahman, SHI salah satu pengurus LPBHNU Kabupaten Cirebon, juga sekaligus kuasa hukum penggugat hasil pilwu di desa Buyut dan desa Kanci mengatakan, pelaksanaan pelantikan pilwu pada 28 Desember 2019 lalu, terkesan dipaksakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.
Menurut Arif, Bupati Cirebon seharusnya bisa lebih cermat dalam pengambilan keputusan, terkait jumlah 176 kuwu yang dilantik. Arif menduga, Bupati Cirebon tidak mempertimbangkan aspek hukum lainnya, terkait sengketa dan proses hukum yang masih berjalan, terhadap beberapa kasus dugaan kecurangan pilwu.
“Dalam kasus yang kami tangani, yaitu dugaan kecurangan pilwu di desa Buyut dan desa Kanci, kami LPBHNU selaku kuasa hukum penggugat, sudah melayangkan surat penundaan pelantikan pada dua desa tersebut. Kami tengah mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Sumber, yang saat ini prosesnya masih berjalan,” ujarnya di kantor LPBHNU Kabupaten Cirebon, Minggu (29/12/2019).
Menurut Arif, seharusnya Bupati Cirebon mempertimbangkan proses hukum yang masih berjalan tersebut, guna mendapatkan kepastian hukum yang kuat dan mengikat terhadap dugaan kecurangan pilwu di dua desa tersebut. Namun pada faktanya, dikatakan Arif, Bupati Cirebon tidak mempertimbangkan dan tetap melantik kuwu yang diduga dalam perolehan suaranya terdapat praktik kecurangan.
“Di desa Buyut misalnya, kami menduga panitia pemilihan kuwu tidak netral dan berpihak kepada salah satu kuwu yaitu kuwu terpilih. Kami menduga jelang penghitungan suara selesai, panitia penghitungan suara desa Buyut, diduga dengan sengaja membuat perolehan suara calon kuwu lain tidak sah, dengan mencoblos kertas suara calon kuwu lain menggunakan jari didalam kotak suara. Sehingga perolehan suara kuwu terpilih menjadi unggul,” terangnya.
Diungkapkan Arif, awalnya penghitungan suara desa Buyut berjalan normal. Namun sekira pukul 17.00 WIB dan situasi mulai memanas, panitia penghitungan suara diduga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan perbuatan curang. Arif menduga panitia penghitungan suara membuat lubang sobekan didalam kotak suara agar perolehan suara calon lain menjadi tidak sah.
“Saat itu, saksi calon dari penggugat sudah mengajukan keberatan kepada panitia. Bahkan saat itu, saksi meminta panitia penghitungan suara, untuk membuka lipatan kertas suara diluar kotak suara, namun saat itu tidak digubris. Dalam fakta penyelesaian sengketa di tingkat Timwas Kabupaten pun, sempat akan dilakukan penghitungan suara ulang, sekaligus membuktikan dugaan kecurangan tersebut. Namun pada faktanya itu tidak pernah dilakukan,” jelas Arif.
Sementara itu, pada kasus dugaan kecurangan pilwu di desa Kanci kecamatan Astanajapura, Eko Febriansyah, SH. yang juga sebagai kuasa hukum penggugat Topang Nurjaya, SH. mengungkapkan, kecurangan pelaksanaan pilwu di desa Kanci diduga dilakukan secara masif oleh panitia pelaksana pilwu. Menurut Eko, ada faktor kesengajaan yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara dengan tidak menyertakan bukti cap jempol dalam undangan pemilih.
“Dari 176 desa yang melaksanakan pilwu, hanya di desa Kanci saja, yang tidak dilakukan verifikasi undangan pemilih saat pemungutan suara dilaksanakan. Sementara di seluruh desa lain yang melaksanakan pilwu, panitia memverifikasi undangan pemilih dengan membubuhkan cap jempol pemilih pada surat undangan memilih. Kami menduga, panitia sengaja melakukan itu untuk memudahkan memainkan praktik kecurangan penggelembungan suara,” ungkap Eko.
Terkait dugaan tersebut, Eko mengatakan, LPBHNU Kabupaten Cirebon sudah mengajukan gugatan kepada panitia pilwu desa Kanci kecamatan Astanajapura ke Pengadilan Negeri Sumber pada 13 Desember 2019 lalu, atas dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh panitia pilwu. Namun gugatan tersebut juga, menurut Eko, tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati Cirebon untuk menunda pelantikan kuwu terpilih desa Kanci yang proses hukumnya masih berjalan di PN Sumber.
“Kami menilai, proses penyelesaian sengketa pilwu di tingkat Timwas Kabupaten hanya sebatas persoalan perselisihan perolehan suara pilwu saja, bukan pada perbuatan melawan hukumnya. Sehingga kami berpandangan, semestinya Bupati Cirebon mempertimbangkan permohonan kami LPBHNU, selaku kuasa hukum penggugat untuk tidak melantik kuwu yang proses hukumnya masih berjalan di PN Sumber,” tegas Eko.
Terkait tahapan pelaksanaan pilwu serentak dan proses pelantikan kuwu tersebut, LPBHNU berencana mengajukan gugatan ke PTUN dengan memperhatikan sejumlah bukti – bukti selama proses pelaksanaan pilwu serentak tahun 2019 dilaksanakan. Termasuk salah satunya adalah peran tim pengawas yang diduga mandul dan fungsi, peran serta kewenangan Bupati Cirebon yang diduga tidak cermat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang terkait. (tim)
