LPBHNU Bahas Eksistensi Penegak Hukum Dalam Pencegahan Korupsi Di Kab. Cirebon

LPBHNU Bahas Eksistensi Penegak Hukum Dalam Pencegahan Korupsi Di Kab. Cirebon

223
0
BERBAGI
Para Narasumber Seminar Hukum LPBHNU, yang terdiri pengurus LPBHNU Kab. Cirebon, Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon, Polresta Cirebon serta FKKC.

CIREBON (rq) – Dalam memperingati Hari Santri pada 22 Oktober 2020 kemarin, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Cirebon, menggelar acara seminar hukum yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon, Sabtu (24/10/2020).

Pada acara seminar hukum tersebut, LPBHNU mengangkat tema tentang Eksistensi Penegak Hukum Dalam Pencegahan Korupsi, dengan menghadirkan sejumlah tokoh seperti Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang diwakili Kasi Intel, Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon yang diwakili Kasat Reskrim, Inspektur Kabupaten Cirebon yang diwakili Irban Wilayah IV dan Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC).

Kepada media Republiqu.com, Ketua LPBHNU Kabupaten Cirebon, Arif Rahman mengaku, acara seminar tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi perihal pencerahan hukum dalam pencegahan korupsi khususnya di Kabupaten Cirebon.

“Akhir-akhir ini memang muncul keresahan dari para kuwu. Salah satunya adalah terkait kepastian hukum atas pelaksanaan bantuan Dana Desa (DD). Banyak kuwu yang mengaku dilema dengan adanya bantuan tersebut. Karena selalu muncul persoalan yang berbenturan dengan hukum,” jelasnya.

Advertorial

Dikatakan Arif, melalui acara seminar hukum tersebut, LPBHNU berupaya menjembatani persoalan para kuwu, melalui FKKC dengan para penegak hukum, agar tidak menjadi ketakutan yang berujung pada kebijakan kuwu yang ada di desa – desa di Kabupaten Cirebon.

“Permasalahan yang sering muncul adalah soal pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Karena itu sering dijadikan objek bagi rival politik kuwu untuk membuat kericuhan. Bahkan ada juga kuwu yang dilaporkan terkait pelaksanaan bantuan tersebut,” ujarnya.

Arif menerangkan, jika dilihat dari peraturan pelaksanaan bantuan tersebut, bukan saja mengacu pada Permendes PDTT, tetapi juga ada Peraturan Bupati Cirebon yang mengatur soal teknis pelaksanaan bantuan BLT DD tersebut.

“Tadi juga sudah dijelaskan oleh pihak Kejaksaan, yang terpenting pertanggungjawaban kuwu sesuai dengan peraturan. Minimalnya ada berita acara musyawarah desa khusus (Musdessus) yang mengesahkan calon penerima bantuan tersebut,” terangnya.

Diungkapkan Arif, persoalan yang masih terjadi di desa karena masih banyaknya tumpang tindih data penerima bantuan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial.

“Data penerima bantuan di Desa ini masih terkendala soal singkronisasi yang belum maksimal. Sehingga desa juga kesulitan mengetahui warganya yang mendapatkan bantuan dari pemerintah,” paparnya.

Sementara itu, Ketua FKKC, Rochmat Hidayat mengatakan pemerintah desa sebisa mungkin menjalankan nomenklatur perundang-undangan. Karena menurutnya azas desa semuanya normatif dan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Adapun dari sisi kultural, sisi emosional, desa menjadi bagian lain yang menjadi hak kearifan lokal pemerintah desa. Semua pihak elemen harus menjadi bagian terdepan, (sebagai) mitra desa untuk sama-sama mengawal pembangunan di desa,” pungkasnya. (is/ta)

LEAVE A REPLY

11 − nine =