Lolos Rikes, Persaingan Empat Kandidat Bupati Cirebon Makin Ketat

Lolos Rikes, Persaingan Empat Kandidat Bupati Cirebon Makin Ketat

408
0
SHARE

Cirebon (R) – Hasil pemeriksaan kesehatan (Rikes, red) bakal pasangan calon (bapaslon, red) Bupati dan Wakil Bupati Cirebon disampaikan oleh KPU, setelah mendapatkan hasil dari serangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan di RS Hasan Sadikin Bandung, 11 – 12 Januari 2018 kemarin.

Usai penyerahan hasil Rikes kepada empat Bapaslon, Ketua KPU Kab. Cirebon, Saefudin Jazuli mengatakan, hasil pemeriksaan bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, sudah disampaikan pihak RS Hasan Sadikin kepada pihak KPU. Semua bapaslon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cirebon, semuanya telah memenuhi syarat dalam hal kesehatan maupun kejiwaannya.

“Masalah kesehatan, tes darah, narkoba, penyakit berbahaya, kejiwaan, sudah dilakukan pemeriksaan. Tidak ada masalah dan itu sifatnya final, tidak ada pemeriksaan kembali. Secara kesehatan baik fisik dan psikis semua balon telah memenuhi syarat,” kata ketua KPU ini, Rabu (17/1/2018).

Dikatakan Asep, laporan keterangan sehat itu adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan di RS Hasan Sadikin Bandung beberapa waktu lalu, sebagai tahapan dalam proses pendaftaran bapaslon Kepala Daerah.

“Dalam peraturannya, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan di RS bertipe A sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Karena di Cirebon tidak ada RS dengan tipe A, akhirnya dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung,” ujar Asep.

Ketua KPU ini juga menjelaskan, dalam waktu 3 hari kedepan, tim masing – masing bapaslon harus segera melakukan perbaikan atas dokumen – dokumen yang sudah diteliti. Baik soal keabsahannya maupun soal kelengkapannya.

“Ada waktu sampai tanggal 20 Januari 2018 besok, agar tim masing – masing bapaslon dapat melengkapi kekurangan dokumen, sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Asep juga menjelaskan, setelah mereka memperbaiki dokumen yang wajib dipenuhi dalam persyaratan, pihak KPU selanjutnya akan memproses berkas persyaratan tersebut, sampai dengan tanggal 12 Februari 2018. Dan pada tanggal 12 Februari juga, KPU akan menetapkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang berhak dan memenuhi semua persyaratan sebagai Bakal Calon.

“Penetapan bakal calon itu tanggal 12 Februari mendatang. Penetapan itu juga melihat dari dokumen dan persyaratan yang ada. Termasuk salah satunya hasil pemeriksaan kesehatan masing – masing bakal calon,” jelasnya.

Ditegaskan Asep, ada dokumen – dokumen yang dikecualikan atau dibolehkan terlambat dalam penyerahannya, yaitu yang berhubungan dengan lembaga lain, yang secara regulasi harus ada. Seperti surat SK pengunduran diri dari instansi yang berwenang, jika bakal calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN,

“Untuk bakal calon yang berasal dari PNS, memang penyampaiannya boleh terlambat, tapi juga harus sesuai dengan ketentuan. Karena memang itu butuh proses. SK pemberhentian dari ASN paling telat disampaikan 30 hari sebelum pemungutan suara,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga menjadi syarat pokok, Asep meminta untuk segera dilakukan perbaikan, jika ada persyaratan yang harus diperbaiki. Menurutnya, kewenangannya itu ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bisa dilihat di website resminya KPK. Ada sebagian balon yang sudah melaporkan dan mungkin sisanya masih dalam proses pelengkapan data. Intinya batas akhir penyampaian LHKPN itu dua hari sebelum dilakukannya pemungutan suara atau tepatnya pada 25 Juni 2018 mendatang,” paparnya.

Diterangkan Asep, dalam waktu lima hari setelah penetapan Bakal Calon, pihak KPU juga akan meminta surat tanda terima pengunduran diri, jika bakal calon tersebut berasal dari PNS yang masih aktif.

“Setelah ditetapkan bakal calon, surat tanda terima pengunduran dirinya sebagai ASN, harus disampaikan kepada KPU. Itu sebagai bukti, bahwa atas nama yang bersangkutan, pengunduran dirinya dari PNS sedang dalam proses,” terang Asep.

Dijelaskannya, surat tanda terima pengunduran diri itu hanya berlaku sementara, yang menerangkan bahwa atas nama bakal calon yang bersangkutan, akan mengundurkan diri sebagai PNS karena ikut mencalonkan diri, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

“Kalau SK pemberhentian yang fixnya itu, 30 hari menjelang pemungutan suara, harus sudah ada SK pemberhentiannya sebagai ASN. Seandainya sampai waktu yang ditentukan belum ada surat SK tersebut, terpaksa pencalonannya kita batalkan,” tandas Asep. (Isno)

LEAVE A REPLY

5 × four =