Kuwu Sutawinangun Terpilih Terancam Dipolisikan

Kuwu Sutawinangun Terpilih Terancam Dipolisikan

1251
0
SHARE
Masyarakat Sutawinangun menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan kepada Bupati Cirebon, perihal dugaan money politik pada pemilihan kuwu di desa Sutawinangun beberapa waktu lalu.

CIREBON (R) – Ratusan masyarakat desa Sutawinangun kecamatan kedawung Kabupaten cirebon, menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Bupati Cirebon, Kamis (21/11/2019).

Dalam orasinya, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Cirebon dan aparat penegak hukum, menindak tegas dugaan adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kuwu desa Sutawinagun beberapa waktu lalu.

Perwakilan pengunjukrasa melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Cirebon yang diwakili Kepala Dinas Kominfo, Kepala Kesbangpol, Kepala Bagian Humas Setda dan juga perwakilan DPMPD Kabupaten Cirebon.

Koordinator aksi, Andi Sujatmiko mengatakan, unjuk rasa tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan keberatan masyarakat desa Sutawinangun terhadap pelaksanaan pemilihan kuwu desa Sutawinangun beberapa waktu lalu.

“Dalam aksi ini kami masih menitik beratkan kepada gugatan dugaan money politik pilwu di desa kami. Namun dari jawaban yang disampaikan pemerintah Kabupaten Cirebon tidak memuaskan kami. Malah kami heran, adanya sebuah peraturan namun tidak ada sanksi yang memberatkan,” jelasnya.

Andi juga menambahkan, permasalahan money politik sendiri dalam pelaksanaan pilwu bukan suatu hal yang baru. Jadi menurutnya permasalahan ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan pilwu kedepan.

“Pemerintah melarang adanya money politik. Namun pemerintah sendiri hanya memberikan sanksi administrasi saja. Jadi untuk aksi selanjutnya, kami akan melakukan pelaporan ke Kepolisian maupun ke Kejaksaan secara individu dan secara terus – menerus, sampai kami mendapatkan keadilan,” tambahnya.

Sementara itu peserta aksi lainnya Ridwan memaparkan, ia mendukung dengan adanya aksi tersebut. Karena menurutnya, money politik itu merupakan suatu kejahatan. Hal tersebut juga menurutnya dapat berpotensi untuk menciptakan para koruptor – koruptor baru dengan alasan money politik.

“Dengan money politik Orang yang nyalon kuwu terkadang bisa menghabiskan dana sampai ratusan juta. Kemudian ketika dia dilantik, nantinya dia akan berupaya untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan tadi. Disinilah potensi adanya tindakan korupsi,” terangnya.

Ridwan juga menegaskan, permasalahan money politik, pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki kewenangan yang tegas. Maka dari itu pihaknya dalam hal ini akan sesegera mungkin, untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Kepolisian dan Kejaksaan.

“Jelas kami akan segera melaporkan hal ini ke penegak hukum. Karena jelas pemerintah Kabupaten Cirebon tidak memiliki kewenangan dalam persoalan ini. Kami juga akan secepatnya meminta pemerintah segera membuat peraturan yang mempertegas larangan money politik dan juga sanksinya agar pilwu kedepan lebih baik,” tegasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD, Nanan mengatakan, pihaknya tidak membenarkan adanya money politik dalam pelaksanaan sebuah pemilihan. Hal tersebut sudah tertuang dalam peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019, terkait tatacara pemilihan kuwu serentak tahun 2019.

“Sudah jelas di dalam Perbub 21 tahun 2019 pasal 42 ayat 1 huruf J, dilarang memberikan materi atau uang atau apapun saat melakukan kampanye. Namun penyikapan Perbup pilwu ini lebih ketataran sanksi administrasi. Maka dari itu, mana kala tindakan money politik masuk keranah atau unsur lainnya diluar administrasi, itu ada institusi penegak hukum yang membawahi,” jelasnya.

Nanan juga menegaskan, pihaknya dalam hal ini akan memperkuat terkait sisi regulasi penyelenggaraan pilwu serentak tahun 2021, terutama penerapan sanksi-sanksi yang tegas. (ta)

LEAVE A REPLY

three × two =