Kuwu Kalimekar Tantang PTUN, Ketua BARET : Yang Dipecat Siapa ?

Kuwu Kalimekar Tantang PTUN, Ketua BARET : Yang Dipecat Siapa ?

688
0
BERBAGI
Kuwu Kalimekar, Eka Baghiono saat menjawab sejumlah pertanyaan LSM BARET saat audensi di Kantor Kecamatan Gebang.

CIREBON (rq) – Perseteruan 7 perangkat desa Kalimekar Kecamatan Gebang yang distafkan, belum menemui titik terang. Hasil audensi yang diwakilkan LSM BARET Cirebon Raya di Kantor Kecamatan Gebang, Selasa (25/8/2020) bersama kuwu Kalimekar, Eka Baghiono dan muspika berujung deadlock.

Ketua DPW LSM BARET Cirebon Raya, Satori kepada Republiqu.com mengatakan, dari audensi tersebut terungkap sejumlah fakta – fakta yang terkuak, baik yang terucap dari kuwu Kalimekar sendiri maupun Camat Gebang perihal duduk persoalan yang memunculkan polemik tersebut.

“Dari hasil audensi itu terungkap, peralihan jabatan 7 perangkat desa Kalimekar menjadi staf adalah murni keinginan kuwu. Bahkan Camat pun membenarkan tindakan tersebut, karena itu hak prerogratif kuwu. Tapi ada fakta yang menarik. Ternyata sebelum distafkan oleh kuwu, 7 orang perangkat desa ini diminta oleh kuwu untuk mundur dari jabatannya pada Januari lalu, itu maksudnya bagaimana ?,” ungkapnya.

Dikatakan Satori, jika benar pada Januari kuwu meminta 7 perangkat desa yang distafkan itu mundur, berarti memang kuwu ingin ada pergantian jabatan perangkat desa yang lama ke perangkat desa yang baru. Menurutnya, hal tersebut tergolong wajar selama proses yang ditempuh sesuai dengan aturan. Tapi menurut Satori, yang dilakukan kuwu itu konyol, karena kuwu tidak mau memberikan haknya kepada perangkat desa yang lama.

“Sebelum di stafkan, 7 perangkat desa ini punya hak atas pengelolaan tanah bengkok milik desa. Dan saya sangat yakin kuwu paham itu. Kenapa Januari diminta mundur, dugaan saya, supaya hak garap itu tidak diberikan ke perangkat desa yang lama. Saya punya buktinya, tanah bengkok itu dijual oleh siapa,” paparnya.

Terkait tantangan PTUN oleh kuwu Kalimekar, Satori menanggapinya santai. Ia menganggap tantangan itu sebagai bentuk ketakutan kuwu menghadapi persoalan tersebut. Apalagi menurutnya, dalam agenda audensi itu, kuwu mengerahkan massa pendukungnya, untuk menghalau audensi agar tidak terlaksana.

“Kami paham, sengaja suasana itu dibuat seperti mencekam. Tapi kami santai, tujuan kami bukan mencari keributan apalagi permusuhan. Kuwu juga menantang jika keberatan atas kebijakannya, silahkan lewat jalur PTUN, kan lucu. Memangnya yang dipecat siapa pak kuwu ?,” ujarnya.

Untuk agenda selanjutnya, Satori masih mewacanakan sejumlah langkah yang akan ditempuhnya. Menurutnya, tak menutup kemungkinan ia juga akan menempuh jalur hukum atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh kuwu.

“Audensi mah cuma pembuka saja, agenda selanjutnya sudah kami siapkan. Tinggal tunggu waktu. Kita juga mungkin akan tempuh jalur hukum, tapi bukan PTUN melainkan pidananya, buktinya sudah ada kita kantongi,” tukasnya.

Sementara itu, Camat Gebang, Adang Kurnida, enggan menanggapi terkait adanya dugaan muatan politik dalam perputaran jabatan perangkat desa Kalimekar tersebut. Ia mengaku tidak mengerti dan enggan berkomentar terkait dugaan politik tersebut.

“Masalah politik atau bukan, gak ngerti saya. Yang saya tahu cuma aturan. Terkait rotasi jabatan perangkat desa itu mutlak hak prerogatif kuwu sebagai kepala pemerintahan desa. Wajar saja kalau kuwu ingin ada penyegaran di lingkungan birokrasinya. Itu hal biasa dalam pemerintahan. Yang penting tidak melanggar aturan,” tegasnya. (is)

LEAVE A REPLY

twenty − fifteen =