Kriminalisasi Upah Hak Buruh, FSPS Desak Dewan Bertindak Tegas

Kriminalisasi Upah Hak Buruh, FSPS Desak Dewan Bertindak Tegas

683
0
BERBAGI

Cirebon (R) – Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) kabupaten Cirebon, menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (8/10/2018).

Dalam audensi tersebut, FSPS mengadukan terkait adanya pelanggaran normatif ketanagakerjaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan antara lain, PT. Riana Cipta Pangan, PT. Youngjin Indonesia dan PT. Makmur Arta Sejahtera.

Angota komisi IV DPRD kabupaten Cirebon, Hj. Eryati mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, telah membuka tabir bahwa di kabupaten Cirebon, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai UMK yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Ini semua akan kita sisir dan invertarisir. Perusahan mana yang belum menerapkan ketentuan normatif itu. Kita harus melindungi hak tenaga kerja kita,” terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan menindak lanjuti aduan tersebut dengan melakukan rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait, yang berwenang menangani hal tersebut.

“Dari data-data saat ini yang kami terima, akan menjadi pijakan kami untuk menertibkan perusahaan yang melanggar tadi. Tentu sesuai dengan kewenangan dan fungsi kami,” tambahnya.

Sementara itu, Ari Yanto selaku pengurus FSPS kabupaten Cirebon mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, kepada wakilnya yang duduk di kursi DPRD kabupaten Cirebon.

“Sebagai masyarakat kami punya hak untuk mengadu. Mereka seharusnya berterimakasih atas data yang kami berikan. Karena selama ini, apa yang di dengar tak seindah kenyataanya,” jelas Ari.

Dilanjutkannya, FSPS selaku serikat yang mengadu akan menunggu hasil dari tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak DPRD, dalam permasalahan tersebut.

“Yang pasti, kami akan meminta hasilnya seperti apa. Bila perlu, kami akan melayangkan surat, sehingga kami juga mendapatkan bukti jawaban tertulisnya juga,” tambahnya.

FSPS mengancam, jika apa yang diaspirasikan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, pihaknya akan mendesak pemerintah pusat agar melakukan tindakan tegas.

“Jika ini juga tidak berhasil kami akan turun kejalan dengan massa yang sangat banyak, karena sudah tidak ada cara lain agar nasib kami diperhatikan,” pungkasnya. (ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

nineteen + 6 =