Banyak Kontraktor Terjerat Korupsi, DPC APPI Bocorkan Penyebabnya

Banyak Kontraktor Terjerat Korupsi, DPC APPI Bocorkan Penyebabnya

515
0
SHARE
Ketua Umum DPN APPI usai melantik Pengurus DPC APPI Cirebon Raya, di salah satu hotel kota Cirebon, Minggu (24/11/2019).

CIREBON (R) – Proyek Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah memang menggiurkan. Selain anggaran yang tidak sedikit, proyek yang disediakan pun hampir setiap tahun muncul, baik melalui tender ataupun melalui penunjukan langsung (juksung). Tentu semua itu harus melalui proses, mekanisme dan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang – undangan ataupun peraturan yang mengikat.

Namun, itu semua ternyata masih sebatas “sampul” dari rumitnya mekanisme dan segala dugaan “permainan” dalam prosedur pengadaan barang dan jasa. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Dugaan adanya “pesanan” ataupun “titipan” sudah menjadi rahasia umum. Dari situlah semua permasalahan hukum dimulai, yang akhirnya menjerat para kontraktor masuk kedalam arus lingkaran korupsi.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Cirebon Raya, Periode 2019 – 2024, Sugali S.H., M.H., CPCLE, CPLC. menerangkan, banyaknya kontraktor yang terjerat jebakan korupsi dikarenakan kurangnya kehati – hatian dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, tidak sedikit kontraktor dilapangan yang orientasinya, hanya memprioritaskan keuntungan besar. Sementara terkait resiko hukumnya, cenderung diabaikan.

“Terkait persoalan korupsi, yang perlu dipahami adalah, korupsi memang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi, dengan cara memanipulasi ataupun mengurangi nilai takaran (spesifikasi) atau harga suatu barang, agar terdapat kelebihan dari anggaran yang semestinya dilaksanakan,” ungkapnya.

Menurut Sugali, modus korupsi yang sering terjadi umumnya adalah, laporan pertanggungjawaban fiktif yang tidak sesuai dengan fakta pekerjaan dilapangan. Ia mengatakan, banyak manipulasi harga satuan barang yang didalamnya, menerangkan harga sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi, tapi pada kenyataannya harga yang sebenarnya jauh lebih murah dari yang tertulis didalam laporan pertanggungjawaban tersebut.

“Manipulasi itu memang sering dijadikan modus para pelaku korupsi, untuk menutupi perbuatan jahatnya agar tidak ketahuan. Selain faktor dorongan kekayaan dan lifestyle ningrat, korupsi juga bisa dilakukan karena desakan atau ketidakberdayaan. Inilah yang kemudian disebut dengan sistem lingkaran korupsi. Karena merasa terdesak, akhirnya kontraktor yang tadinya jujur, malah ikut dalam permainan lingkungan yang korup, karena ketidakberdayaan,” terang Sugali.

Menurut Ketua DPC APPI Cirebon Raya yang resmi dilantik Minggu, (24/11/2019) kemarin ini, Sugali membeberkan perihal strategi dan langkah – langkah kontraktor atau pelaku pengadaan agar tidak terjerat kasus korupsi. Solusi yang sangat tepat, menurutnya adalah dengan memahami prosedur, persyaratan dokumen serta rambu – rambu pelaksanaan pekerjaan yang akan diikutinya tersebut.

Menurutnya, dengan memahami mekanisme dan aturan pelaksanaan pekerjaannya, ia berharap tidak ada lagi pengaturan pemenang tender ataupun penolakan pengajuan pekerjaan, oleh pelaksana tender. Karena menurutnya, kelengkapan dokumen atau persyaratan tender yang disyaratkan pelaksana tender, terkadang sering dijadikan modus oleh oknum orang dalam, untuk meminta sesuatu, agar dapat memenangkan kontraktor yang mau mengeluarkan “uang pelicin”.

“Dilapangan masih banyak kontraktor yang kurang menyadari hal ini. Hanya sedikit yang mau didampingi oleh kuasa hukum ataupun pengacara. Biasanya kuasa hukum atau pengacara, hanya dilibatkan ketika kontraktor berurusan dengan hukum. Sementara saat proses tender ataupun pengerjaan, jarang ada pengacara ataupun kuasa hukum yang dilibatkan. Dari situlah kemudian banyak kontraktor yang terjerat masalah hukum,” paparnya.

Sugali menjelaskan, keberadaan kuasa hukum ataupun pengacara dalam suatu proyek pengadaan, sangat penting dilakukan oleh kontraktor. Sebab menurutnya, segala aktifitas yang dikerjakan kontraktor dalam tugasnya, rentan bergesekan dengan permasalahan hukum. Peran itulah yang kemudian dijalankan oleh kuasa hukum ataupun pengacara, untuk melindungi kontraktor dari segala resiko dan jeratan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Fungsi dari APPI ini adalah pendampingan dan pemberian bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi. APPI akan melakukan pencegahan kedalam proses pemenangan tender yang terindikasi sarat permainan suap menyuap. Umumnya praktek itu biasa dilakukan untuk memuluskan pemenang tender. Disitu APPI akan berusaha masuk dan mengawasi prosesnya sebagai kuasa hukum dari kontraktor yang mengikuti tender tersebut,” terangnya.

Secara singkatnya, Sugali menjelaskan APPI adalah organisasi advokat yang berkecimpung dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Bukan hanya proyek pemerintah saja, menurutnya pekerjaan swasta pun bisa mendapatkan pendampingan dari APPI.

“Tugas APPI adalah sebagai pencegahan sekaligus memberikan jasa asistensi hukum dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pelaku pengadaan barang/jasa. Dengan melibatkan pendampingan hukum sejak awal atau sejak tahap perencanaan diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi para pelaku pengadaan barang/jasa kedepan,” ungkapnya.

Sugali juga mengatakan, tahap awal yang akan dilakukan setelah dirinya dilantik sebagai Ketua DPC APPI Cirebon Raya adalah mengadakan rapat internal pengurus dan akan dilanjutkan audensi serta sosialisasi tentang keberadaan APPI di wilayah Ciayumajakuning.

“Kami berharap keberadaan APPI dapat memberikan solusi bagi pembangunan daerah, khususnya diwilayah Ciayumajakuning. Serta dapat meminimalisir terjadinya korupsi yang dapat menghambat investasi. Saya berharap semoga DPC APPI Cirebon Raya dapat menjalankan seluruh statuta dalam AD/ART APPI,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APPI, Sabela Gayo S.H., M.H., Ph.D, CPL, CPCLE, ACIArb. mengharapkan pengurusan DPC APPI Cirebon Raya periode 2019 – 2024 dapat bertanggung jawab penuh sebagai bentuk partisipasi bagi kemajuan dan penegakan hukum di bidang pengadaan publik di wilayah Ciayumajakuning, serta patuh terhadap AD/ART Peraturan Organisasi dan Operasional Prosedur Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia.

“APPI bertujuan untuk melakukan riset di bidang pengadaan barang dan jasa. Menyusun standar kompetensi pengacara dan melaksanakan sertifikasi bagi pengacara di bidang pengadaan barang dan jasa. Memberikan jasa konsultasi, penyusunan draf kontrak, pendampingan hukum, audit hukum, opini hukum bagi pelaku pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Ditambahkan Ketua Umum Sabela Gayo, APPI juga memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat di bidang pengadaan barang dan jasa. Juga melaksanakan sosialisasi dalam rangka memingkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“APPI berupaya melakukan mitigasi resiko dalam proses pengadaan barang/ jasa agar tidak terjadi permasalahan hukum bagi para pelaku pengadaan barang/jasad baik pihak swasta maupun pemerintah sehingga dampaknya dapat merugikan masyarakat luas. Saat ini banyak pelanggaran – pelanggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. APPI adalah wadah khusus bagi advokat/pengacara pengadaan barang/jasa. Sudah banyak Advokat yang bergabung ke APPI. Mudah – mudahan dengan adanya APPI dapat membantu Indonesia terbebas dari praktik – praktik korupsi,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

3 × five =