Satpol PP Segel Kios Bodong Di Talun

Satpol PP Segel Kios Bodong Di Talun

964
0
SHARE
Iwan Suroso, Kepala Bidang Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon (baju batik) bersama Danramil dan Kapolsek Talun menyegel kios tak berizin di kawasan Talun.

CIREBON (R) – Kios bodong yang berlokasi di Dusun Talun RT. 007 RW. 003 Desa Cirebon Girang kecamatan Talun kabupaten Cirebon akhirnya sepakat di tutup. Keputusan tersebut diperoleh setelah pihak Satpol PP dan semua dinas teknis terkait memberikan masukan perihal dokumen perizinan atas bangunan kios yang sudah berdiri tersebut.

Dalam proses audensi, yang dihadiri juga oleh LSM GMBI Distrik Cirebon Raya sebagai kontrol sosial dan pelapor, semua dinas teknis mengaku belum mengeluarkan izin apapun, terkait bangunan kios yang berlokasi di Talun itu.

Dinas yang hadir tersebut diantaranya adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP), Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian terkait alih fungsi lahan dan beberapa instansi lain.

Dalam audensi tersebut, Kepala Bidang Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon Iwan Suroso mengatakan, tindakan yang dilakukan sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) Satpol PP, yang sudah dilayangkan kepada pengelola kios.

“Yang disegel hari ini cuma satu. Kalau semuanya, sesuai dengan SOP yang sudah terpenuhi ya baru satu, baru ini saja. Yang termasuk SOP itu adalah teguran satu, dua, tiga dan juga rapat koordinasi. Pada prinsipnya ini jelas melanggar Perda Nomor 7 tahun 2015, setiap pelaku usaha apapun sebelum memiliki IMB kan tidak boleh ada aktifitas,” jelasnya dilokasi penyegelan, Kamis (17/10/2019).

Menurut Iwan, terkait regulasi perizinan bukan menjadi ranah Satpol PP. Adapun pihak pengusaha ataupun pengembang mau menempuh proses perizinan, Iwan menyarankan ke Dinas teknis terkait, contohnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menangani perizinan.

“Untuk para pedagang yang masih berjualan, alhamdulillah sudah kami koordinasikan dengan Danramil dan Kapolsek, mereka sudah mengerti dengan keadaan. Mereka menyadari bahwa bangunan kios ini belum ada IMBnya. Penyegelan ini akan dilakukan sampai dengan IMB keluar,” paparnya.

Sementara terkait kios lain yang masih buka, Iwan mengaku yang baru memenuhi syarat untuk disegel baru satu kios. Menurutnya, satu kios yang disegel itu mewakili semua kios yang disegel. Ia menyebut kios satu yang disegel adalah sampel dari semua kios yang ada. Pedagang yang sudah buka (berjualan), sudah ia sosialisasikan dengan muspika setempat.

“Alhamdulillah para pedagang sudah menyadari. Dan mulai besok sudah tidak ada aktifitas (jual beli). Terhitung besok (Jumat) sampai dengan terbitnya IMB, pedagang yang sudah buka tidak berjualan untuk sementara. Mereka menyadari dengan keadaan yang sebenarnya,” ujar Iwan.

Sementara itu, Joko Susilo selaku pengembang kios yang berlokasi di Talun tersebut, bungkam saat diminta klarifikasi oleh sejumlah jurnalis yang meliput. Ia enggan memberikan keterangan terkait perizinan kios yang ternyata bodong. Berdasarkan informasi orang yang bersamanya, Joko Susilo dipanggil oleh Kapolsek. Entah apa alasan Joko dipanggil oleh Kapolsek.

Terkait penyegelan kios tersebut, Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengaku akan terus mengawal pelanggaran Perda tersebut sampai tuntas. Ia berencana membongkar semua dugaan praktek kotor yang dilakukan oleh oknum pemkab Cirebon. Termasuk oknum camat dan juga oknum kuwu yang meloloskan proyek pendirian kios tersebut.

“Tanah kiosnya milik desa Kerandon, wilayah administrasi perizinannya, wilayah desa Cirebon Girang dan kecamatan Talun. Ada pembangunan kios, kok masa tidak tahu izinnya di urus apa belum. Ada apa ini sebenarnya ? Isu yang berkembang, camat menerima uang koordinasi dari Joko sebesar Rp 1,5 Juta per kios. Diduga uang itu sebagai kompensasi pembangunan kios,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

two + 15 =