Ketua FSPS Cirebon : Hak Buruh Dikebiri Ditengah Pandemi

Ketua FSPS Cirebon : Hak Buruh Dikebiri Ditengah Pandemi

688
0
BERBAGI
Ketua DPC FSPS Singaperbangsa Kabupaten Cirebon, Amal Subkhan meminta pemerintah tegas mengawasi perusahaan yang nakal dengan memanfaatkan situasi Covid-19 untuk melepaskan kewajiban atas hak pekerjanya selama pemberlakuan PSBB.

CIREBON (rq) – Bak jatuh tertimpa tangga pula. Kurang lebih seperti itulah kondisi yang dialami buruh saat ini. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Provinsi Jawa Barat, tak ubahnya seperti pasir hisap. Terlihat aman dan tenang, namun bisa menelan apa saja yang ada diatasnya.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Kabupaten Cirebon, Amal Subkhan mengatakan, kebijakan penerapan PSBB oleh Pemprov dan sebagian daerah di Jawa Barat, sangat tidak menguntungkan pekerja/buruh. Menurutnya nasib pekerja/buruh yang terdampak kebijakan tersebut, jelas sangat memprihatinkan. Hilang pekerjaan dan tidak ada penghasilan dalam mengahadapi pandemi Covid-19.

“Nasib pekerja/buruh di Kabupaten Cirebon sangat merasakan dampak dari penerapan PSBB Provinsi Jawa Barat. Tak henti-hentinya hak buruh/pekerja dikebiri dalam situasi pandemi Covid -19 ini,” jelas Amal melalui pesan Whatsapp, Kamis (7/5/2020).

Amal mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah melakukan pemberlakuan PSBB mulai tanggal 6 Mei 2020. Tentu menurutnya, makin banyak pekerja buruh yang dirumahkan oleh pengusaha, karena sebagian besar perusahaan tidak beroperasi seperti biasanya, demi mematuhi kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19.

“Jika haknya sudah dijalankan, buruh/pekerja pun dengan senang hati dirumahkan. Yang terpenting tetap mendapatkan upah seperti biasanya, agar tetap bisa bertahan hidup dalam situasi sulit seperti sekarang ini,” paparnya.

Dilanjutkan Amal, belum selesai permasalahan upah pekerja yang dirumahkan, kini pekerja dihadapkan juga dengan regulasi pemberian THR dengan cara bertahap. Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha, sangat dibutuhkan untuk saat ini, dengan ketegasan dalam menegakkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Situasi ini makin diperparah dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kemenaker yg berkaitan dengan tunjangan hari raya keagamaan. Karena salah satu isinya yaitu membolehkan pengusaha membayar THR secara bertahap,” terangnya.

Sebelum situasi ini pun, Amal mengatakan, pekerja di Kabupaten Cirebon sudah dirugikan karena kurang tegasnya penegak hukum ketenagakerjaan yaitu UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dalam menindak pengusaha, yang masih membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“UPTD Pengawasan harus berani menindak tegas pengusaha yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, tanpa pandang bulu. Disnakertrans Kabupaten Cirebon juga harus segera melakukan pembinaan dan pendataan terkait perusahaan yg tidak melaporkan, karyawan yang dirumahkan dan Rencana pemberian THR yang kemungkinan banyak permasalahan pelaksanaannya,” tegasnya.

Amal meminta kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh/pekerja dengan serius bukan dengan main mata. Tindakan tersebut menurutnya, jangan hanya sekedar teguran, melainkan tindakan yg benar membuat jera pengusaha.

“Dalam situasi sulit seperti ini, tidak relevan ketika hanya Hak pekerja saja yg dikurangi selama wabah Covid-19. Tolong pemerintah juga mempertimbangkan, bagaimana keuntungan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu bagaimanakah kesiapan perusahaan dalam menghadapi situasi kebencanaan. Bukan itu semua sudah diperhitungkan. Jangan jadikan buruh kambing hitam atas kerugian perusahaan,” pungkasnya. (is/ta)

LEAVE A REPLY

one × 3 =