Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon Raih Predikat WBK dari Menpan RB

Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon Raih Predikat WBK dari Menpan RB

377
0
BERBAGI
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Tommy Kristanto, SH., M.Hum., bersama jajaran dan pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menunjukan penghargaan dari Menpan RB, sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019.

CIREBON (R) – Meningkatkan mutu pelayanan tengah digencarkan oleh pemerintah, tak terkecuali birokrasi hukum di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Cirebon. Berbagai inovasi dan tertib administrasi mulai diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan disegala bidang, termasuk juga dalam pelayanan di bidang hukum.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sejak Januari 2019. Dari sejak itu, pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mulai di integrasikan dengan sistem melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,  Tommy Kristanto, SH., M.Hum., melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon, Wahyu Oktaviandi, SH., MH, mengungkapkan, penganugerahan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menpan RB pada 10 Desember 2019 kemarin, membuktikan keseriusan Institusi Kejaksaan dalam mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

“Berdasarkan instruksi dari Kejaksaan Agung dan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, semua pelayanan di Kejaksaan harus terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, khususnya mengenai persoalan hukum,” ujarnya, Senin (16/12/2019).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Tommy Kristanto, SH., M.Hum., menerima penghargaan dari Menpan RB, Tjahyo Kumolo sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Jakarta.

Ia mengungkapkan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Cirebon, sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk tertib dalam hal pelayanan hukum. Menurutnya semua administrasi yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar lebih memudahkan penanganan dan skrinning berkas administrasinya, apabila dibutuhkan dalam permohonan informasi bagi pemohon yang bersangkutan.

“Melalui sistem administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dipastikan semua berkas yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon akan tercatat dalam sistem dan memudahkan masyarakat untuk memonitor hasil perkembangannya. Intinya semua pelayanan, akan benar – benar tertib baik secara administrasi maupun penanganannya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kasi Intel juga menjelaskan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menerapkan sistem identity code melalui sidik jari atau finger print di setiap pintu masuk. Jadi menurutnya setiap orang diluar lingkungan Kejaksaan ataupun tamu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, tidak bisa masuk keruangan tanpa seijin dari pihak keamanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

“Semua pegawai di Kejaksaan Negeri Sumber, terdata dalam sistem kepegawaian sehingga mempunyai akses pintu masuk di kantor Kejaksaan yang menggunakan sistem keamanan identity code. Berbeda dengan tamu atau orang yang diluar pegawai, mereka tidak bisa masuk karena sistem keamanan mewajibkan menggunaan sidik jari sebagai akses pintu masuknya,” terangnya.

Ia berharap, dengan diraihnya predikat WBK dari Menpan RB dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan hukum yang pasti dan akurat. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta mendukung program Kejaksaan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) demi terwujudkan pelayanan hukum yang profesional dan adil di Kabupaten Cirebon.

“Dengan diraihnya predikat WBK, adalah salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon agar lebih optimal dalam hal pelayanan yang prima. Kami mohon dukungannya kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,” pingkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

9 + eleven =