Kejaksaan Kab. Cirebon Kembali Tetapkan Tersangka Oknum ASN Dinas Pertanian

Kejaksaan Kab. Cirebon Kembali Tetapkan Tersangka Oknum ASN Dinas Pertanian

826
0
BERBAGI
Tommy Kristanto, SH., M.Hum (tengah) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, didampingi Kasi Pidsus, Suwanto (kiri) dan Kasi Intel, Wahyu Oktaviandi (kanan).

CIREBON (rq) – Di hari peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 60, Tahun 2020, Kejaksaan Kabupaten Cirebon kembali menggelar konfrensi pers terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Rabu (22/7/2020).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,  Tommy Kristanto, SH., M.Hum, dalam konfrensi pers mengatakan, penyidik Kejaksaan kembali menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan Alsintan oleh oknum ASN Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

“Berdasarkan pengembangan kasus FF, penyidik kembali menemukan bukti baru dalam dugaan penyalahgunaan bantuan alat pertanian. Kaitannya memang tidak langsung dengan perkara FF. Tetapi ada hubungannya juga dengan penyalahgunaan bantuan Alsintan,” paparnya.

Kajari yang didampingi Kasi Pidana Khusus Suwanto dan Kasi Intel Wahyu Oktaviandi menjelaskan, tersangka tersebut memiliki peranan penting dalam pengelolaan bantuan Alsintan. Sehingga memungkinkan melakukan penyalahgunaan dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Tersangka yang kami tetapkan ini berinisial P, salah satu oknum ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Ia adalah salah satu pejabat dan memiliki peranan penting. Cuma kasusnya berbeda dengan tersangka FF. Kalau FF itu Eksavator, sementara P ini adalah traktor roda 4,” jelasnya.

Dikatakan Kajari, perbedaan kasus FF dengan P adalah mekanisme penyaluran bantuannya. Menurutnya penyalahgunaan bantuan oleh FF berasal dari Kementan melalui Dinas Pertanian. Sementara P, penyaluran bantuan tersebut langsung dari Kementan ke Kelompok Petani yang menerima.

“Perkara P ini berbeda dengan FF. Namun korelasinya sama. Kerugian negaranya masih kita hitung. Kalau bicara harga traktornya kisaran harga Rp 300 jutaan. Unitnya ada dua. Bantuan itu di tahun 2018,” jelasnya.

Terkait adanya kemungkinan keterlibatan Kepala Dinas Pertanian dan oknum pejabat lainnya, Kajari belum berani berspekulasi. Yang pasti menurutnya, ia terus mendalami kemungkinan-kemungkinan berdasarkan bukti petunjuk dan fakta-fakta penyidikan.

“Mengenai adanya dugaan keterlibatan Kepala Dinas (pertanian) atau oknum pejabat lainnya, kami belum mengantongi bukti. Yang pasti penyidikan ini masih terus berjalan. Kami terus berupaya untuk profesional, tidak tebang pilih. Jika nanti ditemukan bukti, pasti akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (is/ta)

LEAVE A REPLY

five − three =