Kejaksaan Kabupaten Cirebon Sosialisasi Program Jaga Desa

Kejaksaan Kabupaten Cirebon Sosialisasi Program Jaga Desa

310
0
SHARE
Sosialisasi Jaga Desa Program yang diluncurkan oleh Kejaksaan Kabupaten Cirebon, sebagai pembekalan dan penerangan hukum dalam mencegah perbuatan tindak pidana Korupsi ditingkat Pemerintah Desa.

CIREBON (R) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, melaksanakan program penyuluhan serta penerangan kepada pemerintah desa mengenai hukum, dengan titik sasaran 100 Kepala Desa atau Kuwu se – Kabupaten Cirebon.

Hal tersebut merupakan langkah dan upaya meminimalisir segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Desa (DD), serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang pada tahun ini jumlahnya meningkat mencapai Rp 70 Triliun lebih, yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk desa se – Indonesia.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Gunawan Wibisono SH., MH mengatakan, dalam menjaga desa pihaknya memiliki kepentingan dan kewajiban yang hampir sama, seperti yang dilakukan kepala desa atau kuwu, sebagai penanggung jawab ke wilayahan dan masyarakatnya.

“Kami dalam hal ini, ikut peduli dengan beberapa kasus yang menimpa beberapa kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Sehingga perlu kiranya kami mengadakan kegiatan sosialisasi jaga desa dan tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang bertemakan, mari bangkit dan bangun desa untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa,” ungkapnya dihadapan awak media, Senin (29/1/2019).

Gunawan Wibisono juga menegaskan, beberapa hal yang perlu diperhatikan para kepala desa dalam mengelola keuangan desa, yaitu kterlibatan yang aktif dari perangkat desanya. Pelaksanakan segala bentuk perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus berdasarkan musyawarah desa.

“Selama ini rata – rata mereka masih merasa one man show, seolah – olah para kepala desa merupakan penguasa keuangan tertinggi di desa. Padahal itu jelas kesalahan fatal. Jadi disini kami ingatkan kembali bahwa dana desa itu merupakan anggaran yang harus digelar utuk berbagai kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi merubah mindset ini yang harus kami lakukan,” tegasnya.

Pihaknya mengakui, salah satu titik lemah desa adalah sistem administrasi terkait pelaporan penggunaan anggaran. Sehingga hal tersebut menjadi penekanan sosialisasi jaga desa, untuk pelaksanan pemerintahan dan pembangunan desa satu tahun kedepan.

“Kami ingin Kabupaten Cirebon pada tahun ini zero perkara yang berasal dari kepala desa. Artinya tidak ada lagi penyelewengan dana desa. Namun jika masih ada, maka apa boleh buat, kami akan tindak tegas. Di awal tahun ini kami memulainya dengan pencegahan. Minimal kami sudah mengingatkan, jangan coba – coba apalagi iseng – iseng bermain dana desa,” tukasnya.

Sementara itu Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, mendukung program Jaga Desa dan TP4D yang dilaksanakan oleh Kejaksaan. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumber adalah salah satu upaya pembekalan hukum dan juga penerangan atas permasalahan – permasalahan yang ada didesa, utamanya soal pengelolaan anggaran desa.

“Kami rasa program Kejaksaan ini sangat baik. Ini adalah salah satu upaya untuk mengingatkan para kepala desa bahwa uang yang digunakan untuk pembangunan desa, sangat rentan bersentuhan dengan hukum. Jika kepala desa mampu menjalankannya sesuai dengan aturan, transparan dan tepat sasaran, insyallah semuanya akan berjalan baik,” paparnya.

Nanan juga berharap melalui kegiatan semacam itu, pemerintah bisa lebih sadar akan pengelolaan keuangan desa yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Karena selain beresiko hukum, pengelolaan keuangan desa pun harus melibatkan masyarakat, terutama saat musyawarah desa dalam menentukan arah pembangunan desa selama satu tahun kedepan.

“Kami tidak pernah bosan mengingatkan desa untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pembangunan di desanya masing – masing. Tapi kalau setelah diberi pembekalan hukum, masih tetap saja ada kepala desa yang melanggar dan terbukti melakukan tindakan korupsi. Kami serahkan prosesnya sepenuhnya kepada Aparatur Penegak Hukum (APH). Karena itu sudah bukan kewenangan kami,” pungkas Nanan. (ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

four × 1 =