Kasus UN Swissindo Dilimpahkan ke Kejari Kab. Cirebon

Kasus UN Swissindo Dilimpahkan ke Kejari Kab. Cirebon

902
0
BERBAGI
Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Yusuf Luqita memberikan keterangan pers terkait pelimpahan kasus UN Swissindo.

CIREBON (R) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon secara resmi menerima pelimpahan perkara pemalsuan surat sertifikat bank BRI dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tersangka atas nama Soegiarto Notonegoro alias Sino Presiden UN SWISSINDO, Senin (24/9/2018).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon melalui kasie Pidana Umum Yusuf Luqita mengatakan, pelimpahan perkara tindak pidana pemalsuan tersebut, secara resmi telah dilimpahkan dari Kejagung ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

“Kami akan melakukan penahanan selama 20 hari kedepan dan sebelum masa 20 hari selesai, kami akan serahkan yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Sumber,” terangnya.

Dikatakan Kasi Pidum, tersangka diduga telah melakukan penipuan dan pemalsuan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dikeluarkan United Nation World Trust International Orbit (UN Swissindo).

“Modus tersangka adalah meyakinkan masyarakat bahwa sertifikat Bank Indonesia bisa melunasi utang di bank atau lembaga pembiayaan lain. Produk yang ditawarkan UN Swissindo adalah pembebasan utang. Ramai juga disebut ini adalah sekte pembebas hutang atau penghapus utang,” paparnya.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI, Abdul Rouf SH. MH mengatakan, pelimpahan perkara tersebut merupakan langkah hukum Kejaksaan Agung setelah melihat berkas perkara terdakwa.

“Mengingat locusnya dan juga terdakwa beralamat di Cirebon maka yang berhak menangani dan mengadili adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Pengadilan Negeri Sumber sesuai dengan wilayah hukumnya,” paparnya.

Baca juga : FSPS Menuntut  Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan

Dia juga menambahkan, dari pelaporan beberapa bank dan perusahaan leasing, jumlah total kerugian bisa mencapai nilai ratusan juta rupiah.

“Korban tidak hanya di Cirebon dan sekitarnya, di Lampung Utara juga ada. Bahkan ada juga di wilayah Sulawesi yang menjadi korban akibat sertifikat palsu itu,” tambahnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan surat sertifikat tersebut, untuk keperluan dan kepentingan apapun.

“Surat itu jelas palsu dan tidak berkekuatan hukum. Pasalnya BI jelas-jelas mengatakan, tidak pernah mengeluarkan sertifikat seperti itu. Sehingga dapat di pastikan bahwa sertifikat itu palsu,” pungkasnya. (if/ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

5 × 3 =