Kasus Ketua DPRD Ditindaklanjuti, Deden : Hukum Tak Kenal Jabatan !

Kasus Ketua DPRD Ditindaklanjuti, Deden : Hukum Tak Kenal Jabatan !

721
0
BERBAGI
Deden Iskandar, meunjukkan surat pemanggilan dari Polresta Cirebon sebagai pihak yang mengadukan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi beberapa waktu lalu di Mapolresta Cirebon.

CIREBON (rq) – Pengaduan Masyarakat (Dumas) Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi, oleh salah satu warga Kanci, Deden Iskandar ke Polresta Cirebon, memasuki babak baru. Belum lama ini, ia diminta oleh penyidik Polresta Cirebon untuk menceritakan kronologis pengaduannya tersebut.

Kepada media Republiqu.com, Deden Iskandar mengungkapkan, pada Jumat 14 Agustus 2020, ia diminta menghadap penyidik Polresta Cirebon terkait pengaduannya yang mengadukan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi. Kedatangannya tersebut diakuinya sebagai tindak lanjut penyelidikan, atas perkara dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

“Saya dipanggil oleh Polresta Cirebon, untuk dimintai keterangan perihal kronologis pengaduan saya, terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh Luthfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Ada 14 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik waktu itu, yang intinya menanyakan soal informasi dan kronologis dugaan pelanggaran yang diadukan,” jelasnya melalui sambungan telepon, Rabu (19/8/2020).

Diakui Deden, pemanggilannya tersebut adalah bentuk keseriusan aparat penegak hukum Polresta Cirebon dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Ia berharap dengan adanya pengaduan tersebut, menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berani melaporkan dugaan pelanggaran hukum kepada pihak yang berwajib.

“Negara ini adalah negara hukum. Peraturan dibuat untuk ditaati bukan dilanggar. Sudah jelas saat itu dilarang mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang. Tapi oleh Luthfi selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, diduga tidak dihiraukan. Malah mengajak kuwu melalui FKKC mengadakan acara halal bi halal dan diskusi pembangunan. Jadi apa namanya kalau bukan melanggar peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Deden menambahkan, dengan adanya tindak lanjut pengaduannya tersebut, diharapkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh M. Luthfi selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu, bisa sampai ke meja hijau. Pasalnya ia menduga, bisa saja ada intervensi hukum yang dilakukan oleh pihak – pihak ataupun oknum yang dekat dengan Ketua DPRD, agar perkara tersebut bisa dihentikan.

“Saya menilai kejadian ini sebagai ujian penegakkan hukum di wilayah Kabupaten Cirebon. Karena yang diadukan adalah Ketua DPRD, yang mana notabene adalah pejabat tinggi di Kabupaten Cirebon. Saya cuma berharap, semoga pihak penegak hukum tidak melihat jabatan dalam menegakkan keadilan di bumi wali ini,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, aksi ratusan kuwu (kepala desa, red) yang menghadiri undangan halal bi halal oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi, pada Senin (8/6/2020) lalu, berbuntut panjang.

Pasalnya, diduga undangan halal bi halal tersebut, tidak mematuhi himbauan pemerintah sesuai standar protokol kesehatan dalam masa penanganan pandemi Covid-19.

Acara halal bil halal di gedung perwakilan rakyat tersebut, berujung kegaduhan. Ratusan kuwu yang hadir, tak lagi menghiraukan standar protokol kesehatan ditengah masa pandemi Covid-19.

Atas kejadian tersebut, seorang warga asal Kanci kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon, Deden Iskandar, mempolisikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi, yang diduga lalai dalam menjalankan anjuran pemerintah dengan menggelar acara halal bi halal ditengah masa pandemi. (is)

LEAVE A REPLY

19 − 18 =