GMBI Desak Cabut Izin PT Avi Avian, Imron Akhirnya Turun Tangan

GMBI Desak Cabut Izin PT Avi Avian, Imron Akhirnya Turun Tangan

1290
0
SHARE
Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi mendengarkan pengaduan LSM GMBI yang disampaikan Ketua Distrik, Maman Kurtubi, perihal dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan PT. Avi Avian Pipa, Kamis (24/10/2019).

CIREBON (R) – Pengaduan dugaan mal administrasi proses perizinan PT. Avi Avian Pipa, mulai ditanggapi serius oleh H. Imron Rosyadi. Keseriusan tersebut terlihat saat Bupati Cirebon itu, hadir dalam audensi dengan LSM GMBI Cirebon Raya, yang bertempat di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (24/10/2019).

Agenda audensi tersebut adalah yang kedua kalinya antara LSM GMBI Cirebon Raya dengan Pemkab Cirebon. Bedanya saat pertama audensi, tidak dihadiri oleh Bupati Cirebon dan hanya diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Harry Safari, didampingi sejumlah pejabat teknis dan pejabat terkait.

Awalnya audensi tersebut dibuka oleh Harry Safari sebagai Asisten Pemerintahan dan Pembangunan. Tak berselang lama, Imron datang dan mengambil alih audensi tersebut. Bupati Cirebon meminta Maman Kurtubi, selaku Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, untuk menjelaskan kronologis pengaduan yang diadukannya itu secara rinci.

Dihadapan Bupati Cirebon, Maman membeberkan sejumlah bukti yang dimiliki diantaranya, dugaan penjualan tanah negara milik desa Gemulung Tonggoh dan desa Waruduwur kecamatan Pangenan, yang dibuktikan dengan kwitansi penjualan. Jual beli tanah itu Maman menduga dalam prosesnya penuh siasat dan permainan licik, yang diduga dilakukan untuk mengelabuhi hukum. Bahwasanya seolah – olah, tanah yang dibeli oleh PT. Bira Rejeki Agung, adalah tanah hak milik atau tanah warisan milik Kasimo, bukan tanah negara atau tanah kas desa.

“Awalnya kami mempertanyakan perihal perizinan PT. Bira Rejeki Agung diwilayah Pangenan, Ke BPPT, (sekarang DPMPTSP) dari situ SPH (Surat Pengakuan Hak) yang dikeluarkan adalah 100 hektar. Tetapi Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan (dari BPN) masih 50 hektar. Yang saya (GMBI) pertanyakan, apa dasar dari BPPT mengeluarkan 100 hektar. Sedangkan dari BPN itu hanya 50 hektar,” ungkapnya.

Dari data itulah, Maman kemudian menyebutkan, LSM GMBI turun langsung menginvestigasi dilapangan, perihal adanya selisih angka antara pertimbangan teknis pertanahan versi BPN dan versi BPPT. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian muncul nama Ineu Arida Basuki selaku notaris yang mengurusi tanah tersebut. Namun menurutnya, ada sesuatu yang janggal, yaitu tanah yang dijual belikan kepada PT. Bira Rejeki Agung, ternyata atas nama Kasimo. Bukan atas nama desa Waruduwur dan Gemulung Tonggoh.

“Kami menduga tanah kas desa Waruduwur dan Gemulung Tonggoh seluas 20.545 M2 yang berada di dalam 50 hektar itu, dijual belikan oleh oknum pemerintahan, dengan mensetting seluruh prosesnya atas nama Kasimo. Sehingga kami menduga proses jual beli tanah antara PT. Bira dengan saudara Kasimo, dibuat seolah – olah sesuai aturan dan tidak menyalahi hukum perundang – undangan,” terangnya.

Terkait persoalan izin PT. Avi Avian Pipa, Maman menerangkan, ada kaitan yang sangat erat antara keluarnya IMB PT. Avi Avian Pipa dengan proses perizinan PT. Bira Rejeki Agung. Pasalnya sampai dengan saat ini, ia menyebut proses perizinan PT. Bira Rejeki Agung masih berjalan dan belum tuntas. Menurut Maman, kejanggalan itu muncul setelah dikeluarkannya izin IMB PT. Avi Avian Pipa oleh BPPT, sementara dokumen izin tetangga yang digunakan adalah milik PT. Bira Rejeki Agung, bukan milik PT. Avi Avian Pipa.

“Kami mempertanyakan dasar yang digunakan oleh BPPT dalam mengeluarkan izin IMB PT. Avi Avian Pipa. Sementara menurut penjelasan dari Dinas PUPR, izin usaha boleh digunakan untuk satu usaha. Jika ada dua usaha yang berbeda, seharusnya izinnya dua. Masing – masing mengurus izinnya sendiri – sendiri. Kami menduga PT. Avi Avian memberikan sesuatu kepada DPMPTSP yang diterima oleh sekdis, untuk memuluskan proses perizinan PT. Avi Avian tersebut” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi mengapresiasi pengaduan LSM GMBI, dengan meminta salinan bukti – bukti yang dimiliki LSM GMBI. Ia berjanji akan segera merapatkan dan memanggil dinas – dinas teknis, perihal proses perizinan PT. Avi Avian yang diduga bermasalah tersebut.

“Persoalan ini kelihatannya rumit. Makanya kami akan memanggil dinas – dinas teknis untuk segera merapatkan persoalan yang diadukan LSM GMBI. Kuncinya mungkin ada di Dinas Perizinan (DPMPTSP). Kami akan minta penjelasan soal alurnya. Dalam pertemuan ini, Kepala Dinas (DPMPTSP) maupun sekdisnya tidak hadir. Makanya kami akan panggil secara khusus. Apalagi tadi ada dugaan, sekdis menerima sesuatu untuk pengurusan izin PT. Avi Avian, saya akan tanyakan itu langsung kepada yang bersangkutan,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

2 × five =