GRIB Kab. Cirebon Audensi Bank BJB Pusat Terkait Sertifikat Jaminan Nasabah

GRIB Kab. Cirebon Audensi Bank BJB Pusat Terkait Sertifikat Jaminan Nasabah

845
0
BERBAGI
Sekretaris DPC GRIB Kab. Cirebon Amal Subkhan bersama jajarannya.

CIREBON (rq) – Permasalahan Jaminan Kreditur masih Ditahan pihak Bank Jabar Banten (Bank BJB) Cabang Kota Cirebon di Jalan Siliwangi, DPC GRIB Kabupaten Cirebon melakukan audiensi dengan Bank BJB Pusat di Bandung (28/10).

Menurut Ketua DPC GRIB Kabupaten Cirebon melalui Sekretarisnya Amal Subkhan mengatakan, audiensi tersebut dilakukan karena belum adanya kesepakatan dengan Bank BJB Siliwangi Cirebon. Sehingga pihak Bank Jabar Pusat (Bank BJB pusat) perlu tahu, bahwa ada sebuah permasalahan pinjaman uang kreditur pada tahun 1999 melalui Koperasi Prima Citra dari Bank Jabar Siliwangi Cirebon, yang ternyata diduga sistem pengambilan jaminannya carut marut.

“Betul hari ini kita audiensi dengan Bank Bjb Pusat yang dihadiri Biro Hukum Bank Bjb Pusat. Kami menduga sistem pengambilan jaminan yang carut marut, tetapi dari biro hukum Bank Bjb Pusat, dalam audiensi tersebut, hanya mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan ini dan meminta waktu 2 minggu kedepan,” jelasnya.

Dikatakan Amal, DPC GRIB Kabupaten Cirebon akan terus mengawal permasalahan tersebut hingga tuntas dan apa yang menjadi hak kreditur diberikan oleh Bank Bjb tanpa dipersulit.

“Segala upaya akan kita lakukan. Dan dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi unjuk rasa di Bank Jabar Siliwangi Cirebon sebagai bentuk carut marutnya sistem pengambilan jaminan di bank plat merah itu,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Bidang Hukum DPC GRIB Kabupaten Cirebon Farid Yasin SH, usai audensi dengan Bank Bjb Cabang Kota Cirebon mengungkapkan, dalam kasus penahanan agunan tersebut status pemilik sertifikat adalah penjamin dari pihak Koperasi (Kopinkra Prima Citra) yang mengajukan pinjaman kepada Bank BJB Cabang Kota Cirebon.

“Jadi pemilik sertifikat yang meminta pendampingan kepada GRIB ini, bukanlah yang mengajukan kredit. Posisinya hanya sebagai penjamin. Sebagai debiturnya adalah Koperasi. Dan pemilik sertifikat ini juga sebagai anggota koperasi. Jadi sebenarnya yang punya masalah disini adalah Koperasi,” paparnya.

Farid juga mengatakan, pihak Bank BJB diduga telah melanggar asas kehati – hatian atau prudent dimana ada prinsip 5 C yang dilanggar. Harusnya, kata Farid, yang menjadi jaminan oleh pihak Bank adalah aset milik koperasi bukan aset milik pribadi.

“Koperasi itu kan badan hukum. Sama seperti orang, punya hak, punya kewajiban. Harusnya yang menjadi jaminan disini adalah aset milik koperasi. Karena debiturnya adalah koperasi. Tapi disinikan yang menjadi jaminan adalah aset milik perseorangan atau pribadi, bukan milik koperasi,” tukasnya. (ta/is)

- Advertisement -