GRIB Dampingi Pekerja PT. Yamakawa Tolak PHK Sepihak Dampak Covid-19

GRIB Dampingi Pekerja PT. Yamakawa Tolak PHK Sepihak Dampak Covid-19

1365
0
BERBAGI
Aksi penolakan PHK sepihak PT Yamakama Rattan Industry oleh para pekerja yang menuntut agar pesangon diberikan, Selasa (26/5/2020).

CIREBON (rq) – Dewan Pengurus Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Baru (DPC GRIB) Kabupaten Cirebon, bersama 60 buruh PT. Yamakawa Rattan Industry, menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh perusahaan yang berlokasi di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tersebut.

Sebanyak kurang lebih 60 pekerja, beserta pengurus DPC GRIB mendatangi manajemen PT. Yamakawa Rattan Industry untuk melakukan klarifikasi dan mediasi, Selasa (26/5/2020). Pasalnya berdasarkan informasi di lapangan ada sekitar 238 pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry yang mengalami nasib serupa dengan alasan dampak Covid-19.

Ketua DPC GRIB Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi mengatakan, GRIB mengawal persoalan PHK Pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry berdasarkan surat kuasa pendampingan dari para pekerja korban PHK tersebut. Menurutnya, PHK yang dilakukan PT. Yamakawa Rattan Industry tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Sebanyak kurang lebih 60 pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry mengadu ke kami DPC GRIB Kabupaten Cirebon. Mereka menuntut supaya diberikan hak pesangonnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Edi mengungkapkan, hasil mediasi dengan pihak manajemen PT. Yamakawa Rattan Industry yang diwakilkan oleh Untung selaku HRD, berujung deadlock. Pihak perusahaan tetap bersikukuh hanya memberikan uang kompensasi, bukan pesangon.

“Kami sangat menyayangkan sikap perusahaan yang tidak berpegang pada peraturan perundang-undangan. Pekerja yang jadi korban PHK cuma diberi kompensasi sebesar Rp 4,4 juta tanpa pesangon. Semua dipukul rata tanpa melihat ketentuan pasal 164 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” paparnya.

Edi menyayangkan sikap perusahaan yang menjadikan dampak Covid-19 sebagai alasan. Ia mengaku dalam kondisi pandemi, semua merasa terkena dampak, tak terkecuali para pekerja. Menurut Edi, mestinya pihak perusahaan lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan yang berdampak bagi nasib para pekerjanya.

“Dasar pemberian kompensasi sebagai ganti pesangon itu atas kesepakatan siapa. Apa semua pekerja yang di PHK itu setuju. Peraturan perundang-undangan tidak bisa dikalahkan dengan kesepakatan. Apalagi kesepakatan itu dibuat tanpa dasar aturan dan mekanisme yang jelas,” terangnya.

Edi menduga, ada siasat terselubung dari surat kesepakatan yang dibuat oleh Serikat Pekerja Yamakawa Rattan Industry dengan pihak perusahaan, terkait pemberian kompensasi pengganti pesangon tersebut. Pasalnya, dari semua pekerja yang mengadu ke DPC GRIB mengaku tidak pernah menandatangani kesepakatan apapun dengan pihak Serikat Pekerja Yamakawa Rattan Industry terkait kompensasi tersebut.

“Serikat Pekerja Yamakawa Rattan Industry itu berpihak pada siapa. Pada pekerja atau perusahaan. Informasinya, pihak HRD Yamakawa, Untung dan Ketua Serikat Pekerja Yamakawa, Yusuf datang ke Disnakertrans Kabupaten Cirebon membahas soal PHK. Apa sudah ada pembahasan sebelumnya dengan Disnakertrans soal PHK tersebut,” jelasnya.

Mestinya menurut Edi, jika memang keputusan PHK tersebut sudah final, seharusnya mekanisme penyelesaiannya harus ditempuh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang. Ia meminta perusahaan memberikan pesangon kepada semua pekerja yang menjadi korban PHK tanpa terkecuali.

“Pemberian kompensasi itu tidak secara cuma-cuma. Pekerja yang diberhentikan, dengan alasan dirumahkan, diminta mengajukan surat pengunduran diri, supaya uang kompensasi itu bisa keluar. Itu apa namanya kalau bukan siasat. Artinya para pekerja di PHK tapi seolah-olah mengundurkan diri,” imbuhnya.

Jajaran pengurus DPC GRIB Kabupaten Cirebon saat mediasi dengan pihak perusahaan PT. Yamakama Rattan Industry.

Edi mengaku sudah menyurati pihak pemerintah, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon perihal aksi penolakan tersebut. Menurutnya jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, DPC GRIB beserta para pekerja korban PHK PT. Yamakama Rattan Industry, akan terus melakukan aksi solidaritas sampai tuntutan tersebut dikabulkan.

“Kami DPC GRIB akan terus mengawal dan memperjuangkan hak para pekerja korban PHK PT. Yamakama Rattan Industry sampai tuntas. Nasib pekerja lokal harus dilindungi dan diperjuangkan. Kami akan terus melakukan aksi sampai tuntutan kami dikabulkan,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan pekerja PT. Yamakama Rattan Industry, Abdul Rois, membenarkan telah meminta pendampingan kepada DPC GRIB Kabupaten Cirebon perihal PHK sepihak tersebut. Menurutnya, ia dan rekan-rekan korban PHK tersebut sudah dirumahkan sejak tanggal 15 Mei 2020 tanpa diberikan upah oleh pihak perusahaan.

“Saya dan rekan-rekan yang lainnya tidak pernah diajak musyawarah terkait PHK tersebut. Apalagi soal kompensasi, tidak ada pembicaraan apapun antara pihak serikat dengan para pekerja. Malah yang ada disuruh buat surat pengunduran diri supaya dapat kompensasi. Jelas kami menolak,” akunya.

Ia berharap, melalui pendampingan DPC GRIB Kabupaten Cirebon, perusahaan yang bergerak di bidang furniture itu mau memenuhi tuntutan para pekerja yang menjadi korban PHK perusahaan. Ia mengakui, para pekerja yang menjadi korban PHK mayoritas adalah buruh harian atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Kami berharap melalui DPC GRIB Kabupaten Cirebon, hak pesangon kami bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan. Kami tidak sepakat kalau diberhentikan cuma dapat kompensasi saja. Sementara pesangon yang menjadi hak wajib bagi kami, justru tidak diberikan,” tandasnya.

Sampai berita ini dipublikasikan, pihak perusahaan PT. Yamakama Rattan Industry belum bisa memberikan klarifikasi, baik lisan maupun tertulis, terkait persoalan tersebut. (is)

LEAVE A REPLY

seven + five =