GMBI Tanyakan Penanganan Sejumlah Kasus Ke Kejaksaan Negeri Sumber

GMBI Tanyakan Penanganan Sejumlah Kasus Ke Kejaksaan Negeri Sumber

625
0
SHARE
Suasana audensi Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon bersama Pengurus LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, perihal sejumlah perkara dan kepastian hukumnya, Kamis (31/10/2019)

CIREBON (R) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya, menggelar audensi dengan Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, yang dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Tommy Kristianto, Kasi Inteljen Aditya Rakatama dan Kasi Pidana Umum Yusuf Luqita, Kamis (31/10/2019).

Dalam audensi yang bertempat diruang serba guna Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, LSM GMBI Cirebon Raya mempertanyakan perihal sejumlah kasus perkara pengaduan masyarakat (Dumas), yang penanganan perkaranya sampai saat ini diduga terkatung – katung dan belum jelas proses penyelesainnya.

Ada 4 perkara pengaduan masyarakat yang dipertanyakan kejelasan penanganannya oleh LSM GMBI Distrik Cirebon Raya kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, diantaranya :

1. Laporan Dugaan Praktik Pungutan liar SMPN 2 Plumbon Kabupaten Cirebon
2. Laporan Perihal Dugaan Korupsi Dana Kapitasi Oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Perkembanganan penanganan perkara kasus BMT Global Insani atau PT. Surabraja Mandiri, yang tersangkanya sudah ditetapkan namun tidak ditahan
4. Perkembangan penanganan perkara kasus dugaan perbuatan melawan hukum oleh Kadisdik Kabupaten Cirebon beserta Jajarannya.

Ketua DPD LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi meminta penjelasan terkait sejumlah perkara tersebut, kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Menurutnya perkara yang dipertanyakan LSM GMBI, bukan semuanya perkara yang baru dilaporkan. Sehingga dalam audensi tersebut, LSM GMBI meminta informasi kejelasan hukum perihal proses penanganannya.

“Perihal pengaduan dugaan pungutan liar di SMPN 2 Plumbon yang dilaporkan pada awal Oktober lalu, kami menpertanyakan seperti apa penanganannya. Jika memang sudah berjalan, kami meminta dijelaskan nomor register perkaranya dan siapa saja jaksa yang menanganinya. Kami lampirkan semua bukti – bukti pengaduannya” ungkap Maman.

Selain itu, Maman juga mempertanyakan perihal pengaduan dugaan korupsi penggunaan dana Kapitasi oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurut Maman kasus tersebut macet sejak tahun 2017 dan sampai dengan saat ini, belum tuntas dan tidak jelas penanganan perkaranya seperti apa.

“Terkait dugaan korupsi dana kapitasi Dinas Kesehatan, kami meminta kejelasan dan kepastian hukumnya. Apabila memang tidak ditemukan alat bukti, kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Karena menurut kami perkara tersebut sudah terlalu lama terkatung – katung. Kami menunggu sejak tahun 2016, sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait penanganan kasus tersebut,” jelas Maman.

Sementara terkait kasus investasi bodong dengan terlapor BMT Global Insani atau PT. Surabraja Mandiri, Maman meminta penjelasan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, perihal komunikasi dan koordinasi penanganan perkaranya, dengan Polres Cirebon Kabupaten. Menurut Maman, sampai dengan saat ini, tersangka kasus investasi bodong BMT Global Insani, tidak ditahan dan masih bebas berkeliaran.

“Penetapan tersangka kasus BMT Global Insani, sudah lumayan lama. Tapi sampai saat ini, tersangkanya tidak ditahan dan masih bebas berkeliaran. Kami mempertanyakan sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang disampaikan Polres kepada Kejaksaan. Sudah sejauh mana penanganannya, kemudian siapa yang memberikan jaminan kepada penegak hukum, bahwa tersangka tidak akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti,” paparnya.

Terakhir, dikatakan Maman, terkait penanganan perkara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, berinisial As dan jajarannya, yang dilaporkan ke Polres Cirebon Kabupaten. Menurutnya, SPDP perkara tersebut sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon akhir tahun 2018 lalu. Namun sampai dengan saat ini, menurut Maman tidak ada kejelasan hukum perihal penangannya, apakah masih berjalan atau seperti apa.

“Kami menanyakan tindaklanjut daripada SPDP Polres Cirebon Kabupaten terkait dengan kasus laporan polisi nomor LPB/312/VII/2018/JABAR/RES CRB tanggal 12 Juli 2018, terkait dengan adanya satu bentuk dugaan pelanggaran melawan hukum UU Keterbukaan Informasi Publik. Kami mempertanyakan sejauh mana SPDPnya. Apakah berkas – berkasnya sudah dikirimkan oleh Polres Cirebon, atau belum. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut,” tanya Maman.

Menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Tommy Kristianto mengaku baru bekerja sebagai Kajari di Kabupaten Cirebon, terhitung mulai Senin, 28 Oktober 2019 lalu. Namun ia mencoba mempelajari sejumlah permasalahan yang ingin ditanyakan oleh LSM GMBI, dengan mengumpulkan informasi dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara itu.

“Kami mengapresiasi permohonan audensi yang diajukan oleh LSM GMBI. Kami menganggap ini adalah masukan dan kontrol masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan. Saya butuh masukan dan kontrol masyarakat, meski pengawasan ditingkat internal sudah ada, mulai dari daerah sampai dengan pusat,” jelasnya.

Kajari menerangkan, perihal pelaporan ataupun register perkara yang menjadi pertimbangan adalah legalitas pelapor, dugaan adanya tindak pidana terhadap sesuatu. Kemudian, lampiran bukti – bukti tindak pidananya. Serta kronologis terjadinya suatu tindak pidana, yang diduga dilakukan seseorang, yang diketahui atau dialami langsung oleh pelapor sendiri.

“Tidak semua laporan yang diadukan ke Kejaksaan bisa diproses oleh Kejaksaan. Contohnya adalah kasus pidana umum. Itu ranahnya ada di Polres, kami di Kejaksaan hanya melakukan proses penuntutannya. Setelah berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21, kami kemudian akan menerima pelimpahan baik berkas maupun tersangkanya, untuk dilanjutkan ke proses berikutnya,” jelas Kajari Kabupaten Cirebon Tommy Kristianto dihadapan peserta audensi.

Terkait dugaan pungatan liar di SMPN 2 Plumbon Kabupaten Cirebon, Kajari mengatakan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, sedang menelaah perihal dugaan yang diadukan oleh LSM GMBI. Menurutnya, proses itu adalah bagian daripada SOP yang dijalankan oleh Kejaksaan, untuk mencari bukti permulaan yang cukup.

“Kita sudah ditunjuk oleh Kajari lama untuk melakukan telaah. Dalam proses ini masih diperlukan pengumpulan dokumen – dokumen. Bahkan nanti saya perintahkan jaksa yang menangani, untuk aktif berkomunikasi dalam pengumpulan bukti – bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidananya. Itu dilakukan dalam mempercepat proses penyelesaian perkara,” terangnya.

Sementara persoalan Dugaan Korupsi Dana Kapitasi puskesmas dan Dinas Kesehatan, Kajari menjelaskan hasil audit dari Inspektorat, sudah ada pengembalian kepada negara. Itupun nilainya relatif. Menurutnya nilai kerugian negaranya itu kecil, ada yang Rp 7 Juta dan yang paling tinggi tidak sampai Rp 100 juta.

“Kami mengedepankan preventifnya. Kata peribahasa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Makanya kami lebih mengedepankan pengembalian kerugian negaranya ketimbang penindakan hukumnya. Tapi itu tentu tidak bisa dijadikan acuan bagi kami Kejaksaan untuk tidak menindaklanjuti perkara tindak pidana korupsi. Jika dikemudian hari ditemukan lagi bukti – bukti baru, silahkan laporkan kembali, kami akan proses,” paparnya.

Untuk penanganan perkara kasus BMT Global Insani atau PT. Surabraja Mandiri, menurut Kajari berkas itu saat ini masih di Polres. Ia mengatakan, saat ini posisinya sudah dicoret dari register di Kejaksaan. Kasus itu adalah kasus besar. Sehingga sangat sulit dalam pembuktiannya.

“SPDP dikembalikan kepada Polres. Posisinya (perkara BMT Global Insani) sekarang sudah dicoret dari Kejaksaan. Permasalahan ini kenapa saya juga gak ngerti. Karena kasus ini kasus besar. Banyak kalau tidak salah kerugiannya. Saya sudah tanya kasi Pidum berikut bukti – buktinya. Kronologis sudah dibuat. Surat sudah kita layangkan. Artinya secara administrasi sudah kita tempuh. Makanya yang bisa menjelaskan itu adalah Polres. Tapi tetap kami menghargai prosesnya,” ungkap Kajari.

Sedangkan, perihal pelaporan atas dugaan perbuatan melawan hukum UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan jajarannya, Kajari menyebut penanganannya berbeda dengan kasus pidana murni. Pada penanganan perkara tersebut, Kajari mengatakan perlu memahami tentang mekanisme pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, baik secara tugas pokok dan fungsi, serta juklak dan juknis dalam pelaksanaan peraturannya.

“Untuk perkara Keterbukaan Informasi Publik, biasanya ada sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah. Jika itu sudah ditempuh dan yang bersangkutan tidak menjalankan putusan sidang sengketa itu baru pidananya bisa dilaporkan. Namun terkait pelaporan Disdik itu, ranahnya bukan di kami tapi di Polres. Maka dari itu kami juga akan mempertanyakan, sudah sejauh mana penanganannya,” pungkas Kajari. (tim)

LEAVE A REPLY

five × four =