GMBI Pertanyakan Kejelasan Kasus BMT Global Insani Yang Rugikan Nasabah 77 M

GMBI Pertanyakan Kejelasan Kasus BMT Global Insani Yang Rugikan Nasabah 77 M

924
0
SHARE
Ratusan massa LSM GMBI saat menggelar aksi di depan Mapolres Cirebon terkait penanganan kasus Disdik dan BMT Global Insani, Kamis (27/12/2018) lalu.

CIREBON (R) – Kasus penipuan BMT Global Insani yang sempat heboh beberapa waktu lalu, saat ini belum terdengar lagi perkembangannya. Padahal pada Januari 2019 lalu, Polres Cirebon sudah menggelar jumpa pers terkait penanganan kasus tersebut. Bahkan sejumlah nama sudah ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya adalah HB, HA, YEB, AFB, ASK, dan HJ.

Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi yang juga ikut mengawal kasus tersebut mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan, sudah sejauh mana penanganan perkara BMT Global Insani yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Cirebon. Pasalnya sampai dengan saat ini perkara tersebut belum juga di meja hijaukan.

“Menurut cara pandang kita terkait dengan perkara tersebut terkesan terlalu bertele – tele. Dan diduga ada satu bentuk unsur kesengajaan bahwa perkara tersebut sengaja di ulur – ulur. Kami LSM GMBI yang dari awal menyikapi terkait dengan persoalan BMT Global Insani meminta kepada pak Kapolres untuk sesegera mungkin menuntaskan perkara tersebut,” ungkapnya di kantor Sekretariat LSM GMBI, Rabu (1/5/2019).

Dikatakan Maman, dalam perkara tersebut pihak Polres Cirebon sudah menetapkan tersangka. Namun ironisnya, sampai dengan saat ini, tersangka masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan oleh pihak Polres Cirebon. Oleh sebab itu dirinya meminta agar Polres Cirebon tegas dalam menuntaskan kasus BMT Global Insani, agar tidak ada opini negatif yang berkembang di masyarakat.

“Ini ironis bagi kami ketika tersangka masih bebas berkeliaran di luar. Terus juga sekarang tidak ada satu bentuk kejelasan di dalam penanganannya. Ketika memang perkara ini sudah ada SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), itu jedanya berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun untuk berkas itu dikirimkan dan dilimpahkan pemberkasannya ke Kejaksaan,” imbuhnya.

Maman mengatakan, sudah tiga bulan terhitung sejak konfrensi Pers yang dilakukan oleh Polres Cirebon, sampai saat ini belum juga ada kejelasan. Maka dari itu, apabila permasalahan tersebut terus berlarut – larut, LSM GMBI Distrik Cirebon Raya akan menurunkan massa yang lebih besar dari yang kemarin, untuk mempertanyakan kejelasan kasus BMT Global Insani tersebut.

“Kami LSM GMBI berharap besar Polres Cirebon dapat segera menuntaskan kasus tersebut, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apalagi dalam kasus tersebut pihak Polres Cirebon sudah menetapkan sejumlah tersangka dan sejumlah kerugian yang dialami oleh nasabahnya sebagai korban,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menerangkan, Polres Cirebon masih terus melakukan inventarisasi terhadap sejumlah dokumen barang bukti dan pendataan terhadap total jumlah kerugian dari semua nasabah. Kasus penipuan tersebut diduga telah merugikan uang korban sebesar Rp 77.987.045.000 dengan total jumlah nasabah 4.300 orang.

BMT Global Insani dibawah naungan PT Surabraja Mandiri Kabupaten Cirebon menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau investasi tanpa seijin Bank Indonesia, berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Beberapa program yang ditawarkan sebagai modusnya adalah, program simpanan anggota, tabungan aqiqah dan qurban, serta berbagai pembiayaan baik umroh dan haji.

Sementara itu, terkait proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Perkapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Pasal 25 Perkapolri No. 14 tahun 2012 menyebutkan antara lain, pengiriman SPDP dilakukan setelah sebelumnya diterbitkan surat perintah penyidikan oleh atasan penyidik. SPDP yang dikirimkan kepada penuntut umum sekurang-kurangnya memuat :

Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; Waktu dimulainya penyidikan; Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan Identitas pejabat yang menandatangani SPDP. (tim)

Penyunting : redaksi

LEAVE A REPLY

two × 4 =