GMBI Minta Satpol PP Tidak Ompong, Perda Bukan Barang Dagangan

GMBI Minta Satpol PP Tidak Ompong, Perda Bukan Barang Dagangan

629
0
SHARE
Bangunan kios Talun yang sempat disegel oleh Satpol PP karena tidak berizin, saat ini segel itu hilang dan sebagian pedagang kembali berjualan, Senin (28/10/2019).

CIREBON (R) – Menjadi garda terdepan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu tugas yang harus dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Setidaknya itulah satu dari setumpuk tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Perda Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Terkait kios tak berizin di Dusun Talun RT. 007 RW. 003 Desa Cirebon Girang kecamatan Talun, yang kini beroperasi kembali, Ketua DPD LSM GMBI Distrik Cirebon Raya Maman Kurtubi, meminta Satpol PP untuk tegas dan tidak “ompong”.

Pasalnya menurut Maman, penegakkan perda yang berlaku di Kabupaten Cirebon oleh Satpol PP terkesan setengah hati dan tidak tegas. Menurutnya, jika memang kios tersebut tidak berizin, seharusnya ditutup total dan tidak diperbolehkan beroperasi sampai dengan izin yang sah terbit dan legal secara hukum.

“Kami sangat menyayangkan sikap Satpol PP yang setengah hati itu. Penyegelan Satpol PP terkesan hanya kamuflase, semata – mata hanya untuk membatalkan kewajiban dalam menegakkan perda. Padahal secara aturan sudah jelas, Satpol PP berhak menutup atau menyegel bangunan yang tidak berizin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sampai dengan terbit izin yang sah,” ungkapnya, di Sekretariat GMBI, Senin (28/10/2019).

Maman juga sedikit menyinggung soal penyegelan Satpol PP saat itu. Ia mempertanyakan dasar keputusan Satpol PP, yang hanya menyegel satu kios. Padahal tujuan dari penyegelan adalah agar pemilik bangunan ataupun pemilik usaha mau mengurus izin yang sah sampai dengan selesai. Maman menduga penyegelan tersebut hanya “sandiwara” yang dilakukan Satpol PP. Pasalnya setelah satu minggu penyegelan, kios yang disegel itu kembali beroperasi .

“Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung sudah dijelaskan aturan – aturannya. Seharusnya Satpol PP bisa lebih tegas dalam menindak pengusaha – pengusaha yang nakal. Peraturan itu bukan dagangan, yang bisa dijual belikan, apalagi ditawar – tawar. Berdasarkan pantauan dilapangan, segel itu sekarang sudah tidak ada. Jadi untuk apa ada penyegelan, sementara oknum pengusahanya tidak patuh pada aturan dan terkesan melawan,” tegas Maman.

Terkait persoalan tersebut, Maman meminta Satpol PP menjalankan tupoksinya dengan tegas. Jika semua oknum pengusaha nakal diberikan hati atau toleransi, ia khawatir akan banyak oknum pengusaha nakal yang melanggar aturan. Bahkan Maman menduga, banyaknya bangunan ilegal yang muncul diduga karena Satpol PP lemah dalam pengawasan dan mandul dalam eksekusi penegakan peraturan dilapangan.

“Kami tentu mendukung langkah dan sikap tegas Satpol PP. Tapi jangan mandul juga dong. Yang salah ya salah. Jangan cari alasan ataupun pembenaran untuk melindungi oknum pengusaha yang nakal. Jika aturan hanya dijadikan alat untuk mencari keuntungan segelintir golongan, buat apa ada peraturan. Kami selalu mendorong Satpol PP untuk menegakan aturan. Kabupaten Cirebon butuh investor, tapi tidak butuh pengusaha nakal yang otaknya licik dan pikirannya kotor,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

18 − twelve =