GMBI Menduga Ada Mafia Peradilan Dalam Kasus Pemukulan Dokter Sekaligus Dosen UGJ

GMBI Menduga Ada Mafia Peradilan Dalam Kasus Pemukulan Dokter Sekaligus Dosen UGJ

1539
0
BERBAGI
Puluhan massa LSM GMBI Cirebon Raya menggelar aksi moral didepan PN Kota Cirebon atas kasus dugaan penganiayaan dokter sekaligus dosen UGJ Cirebon.

CIREBON (rq) – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya, melakukan aksi moral didepan Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, Senin (30/8/2021).

Aksi tersebut dipicu lantaran diduga adanya Mafia Peradilan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Donny Nouphar, selaku kepala laboratorium FK UGJ terhadap korban dr. Herry Nur Hendriyana yang merupakan pelaksana harian di Klinik dan Apotek Cakrabuana yang bernaung dibawah FK UGJ.

Kepada Republiqu.com, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengatakan kaitan GMBI datang ke PN Kota Cirebon sebagai bentuk keprihatinan terkait supremasi penegakan hukum di Kota Cirebon yang dinilai menciderai rasa keadilan.

“Kaitannya kita datang kesini, satu sebagai bentuk keprihatinan kita kaitan dengan supremasi penegakan hukum di kota Cirebon yang dinilai telah menciderai keadilan. Sekaligus juga kita memberikan dukungan secara moriil kepada korban agar berani untuk melawan ketidakadilan dan kedzholiman ini,” tegasnya.

Maman juga mengaku memberikan dukungan secara moriil kepada korban agar berani untuk melaporkan pihak – pihak yang diduga terlibat dalam persekongkolan tersebut kepada pihak – pihak yang diatur dalam Undang – undang.

“Kalau kita melihat dari pasal yang diterapkan dan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa, dalam hal ini dua bulan, menurut cara pandang kami itu sudah menciderai rasa keadilan. Sehingga kita mendorong, memberikan dukungan secara moriil kepada pihak korban, agar berani untuk melaporkan persoalan tersebut kepada instansi atau pejabat yang diatas sesuai dengan Perundang – Undang yang berlaku,” terangnya.

Menanggapi pledoi terdakwa yang menganggap hukuman dua bulan terlalu berat, Maman mengatakan sah – sah saja. Karena menurutnya dalam melakukan pembelaan, penasihat hukum itu diatur dalam Undang – Undang. Tapi dalam konteks menuntut dan memutus itu ada mekanisme yang diatur melalui KUHAP.

“Sah – sah saja penasehat hukum melakukan Pembelaan. Dan majelis juga seyogyanya ketika memutuskan itu betul – betul muncul dari hatinya bukan karena hal – hal yang lain,” ungkapnya.

Terkait rencana agenda persidangan lanjutan pada Minggu depan, Maman mengaku akan mendatangkan anggota lebih banyak dan akan menduduki pengadilan.

“Kita akan datang lebih banyak dan kita akan menduduki pengadilan ketika dalam hal ini putusannya tidak adil, maka kita akan meminta untuk mengajukan banding,” pungkasnya.

Terdakwa dan penasehat hukumnya usai menjalani persidangan dengan agenda tanggapan pledoi oleh JPU.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Qorib kepada awak media mengatakan, bahwa jaksa tidak sependapat dan sepaham dengan pihak terdakwa dan jaksa meyakini bahwa yang dilakukan terdakwa adalah kesalahan.

“Ada yang perlu digaris bawahi tadi sanggahan jaksa bahwa dia mengakui, saksi – saksi tidak ada yang mengetahui kejadian ini. Itu catatan yang paling penting dan saya kira mudah – mudahan catatan ini akan menjadi catatan majelis hakim untuk membebaskan klien kami,” ucapnya.

Qorib juga menganggap, pasal yang diterapkan oleh jaksa tidak tepat. Bahkan ia juga meminta kepada majelis hakim agar kliennya dibebaskan dari tuntutan jaksa. Pihaknya juga keberatan dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 2 bulan penjara.

“Dituntut 2 bulan itu keberatan, menurut kami keberatan. Klien kami harus bebas. Disitu di dalam fakta – fakta persidangan tidak terbukti. JPU itu berpedomannya pada BAP. BAP di penyidik, di kepolisian. Itu jelas tidak bisa dijadikan acuan dan acuannya di dalam fakta persidangan. Jika dalam fakta persidangan tidak terungkap, ya tidak bisa diacukan ke BAP,” jelasnya.

Sementara terkait bukti visum milik korban, penasehat hukum terdakwa menganggap bahwa bukti visum tidak sesuai dengan fakta persidangan dan dokter yang memvisum pun tidak dihadirkan dalam persidangan.

“Kalau memang visum dijadikan acuan, mestinya dokter yang memvisum hadirkan dong. Jaksa tidak menghadirkan dokter yang memvisum korban,” paparnya.

Sedangkan pernyataan JPU yang mengatakan saksi mengetahui terdakwa menindih tubuh korban, Qorib mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaannya. Hanya saja menurut Qorib, saksi melihat dibagian akhir ketika posisi terdakwa menindih tubuh korban.

“Artinya jelas saksi tidak ada yang mengetahui tapi saksi melihat bagian terakhir posisi terdakwa sedang menindih tubuh korban. Tetapi yang mukul, siapa yang dipukul, itu tidak ada yang mengetahui sama sekali. gitu,” tutupnya.

Pada agenda sidang kali ini ialah pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Donny Nouphar.

Jalannya persidangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Donny Nouphar, selaku kepala laboratorium FK UGJ terhadap korban dr. Herry Nur Hendriyana yang merupakan pelaksana harian di Klinik dan Apotek Cakrabuana yang bernaung dibawah FK UGJ, diduga karena persoalan tanda tangan korban yang diduga digunakan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Kasus penganiayaan terhadap korban, diduga karena dr. Herry Nur Hendriyana mengajukan keberatannya terkait tanda tangannya yang di scan dan digunakan tanpa persetujuannya. Serta diduga ada kaitannya dengan kejanggalan pada harga pembelian rapid test yang lebih tinggi dari seharusnya. (is)

- Advertisement -