GMBI Geruduk PT. Trimitra Chitrahasta Pangenan Terkait Izin Pengelolaan Limbah

GMBI Geruduk PT. Trimitra Chitrahasta Pangenan Terkait Izin Pengelolaan Limbah

798
0
BERBAGI
Ratusan massa LSM GMBI Cirebon Raya saat berunjuk rasa di depan perusahaan PT. Trimitra Chitrahasta Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

CIREBON (rq) – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya, menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk perusahaan PT. Trimitra Chitrahasta kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, Senin siang (9/11/2020).

Dalam aksinya, massa LSM GMBI Cirebon Raya menuntut Pemerintah Kabupaten Cirebon, bertindak tegas perihal dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sparepart kendaraan tersebut. Pasalnya mereka menduga, selama perusahaan tersebut beroperasi, belum mengantongi izin pengelolaan limbah dari pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tak lama berselang, perwakilan LSM GMBI Distrik Cirebon Raya diperkenankan masuk untuk melakukan audensi dengan pihak perusahaan. Terlihat juga beberapa perwakilan dari pemerintah Kabupaten Cirebon, diantaranya Camat Pangenan, Bambang Setiadi, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Yuyu Jayudin, serta Kasat Intel Polresta Cirebon, Kapolsek Pangenan, Danramil Pangenan dan anggota pengamanan setempat.

Dalam audensi tersebut, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi mempertanyakan terkait izin pengelolaan limbah PT. Trimitra Chitrahasta kepada Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pasalnya ia menduga, selama perusahaan tersebut beroperasi, belum mengantongi izin pengelolaan limbah dari Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Terkait izin pengelolaan limbah PT. Trimitra Chitrahasta, apakah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, sudah mengeluarkan rekomendasi teknis. Kapan rekomendasi itu dikeluarkan. Kami menduga sampai dengan per saat ini, perusahaan PT. Trimitra Chitrahasta belum memiliki izin tersebut,” jelasnya.

Terkait persoalan tersebut, Maman meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk menghentikan sementara aktifitas produksi PT. Trimitra Chitrahasta sampai dengan izin pengelolaan limbah perusahaan tersebut terbit.

“Sehubungan dengan pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan perizinan pengelolaan limbah yang kami maksud, kami meminta pemerintah Kabupaten Cirebon menutup sementara aktifitas produksi perusahaan ini sampai dengan terbitnya izin,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Yuyu Jayudin, mengaku rekomendasi perizinan pengelolaan limbah PT. Trimitra Chitrahasta baru dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Juli 2020.

“Berdasarkan dokumen yang kami miliki, rekomendasi perizinan pengelolaan limbah PT. Trimitra Chitrahasta baru dikeluarkan pada bulan Juli 2020. Yang kami keluarkan hanya sebatas rekomendasinya saja, terkait perizinannya yang mengeluarkan itu dinas perizinan, bukan dinas lingkungan hidup,” terangnya.

Advertorial

Berdasarkan pengakuan pihak perusahaan, operasional produksi perusahaannya dimulai sejak tahun 2019 lalu. Namun berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Yuyu Jayudin, selama perusahaan tersebut beroperasi belum melaporkan pengelolaan limbah yang dihasilkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

“Jika melihat pada peraturan, mestinya selama beroperasi, minimal tiga bulan sekali, pihak perusahaan melaporkan hasil limbah produksinya kepada Dinas Lingkungan Hidup. Yang kami terima, hanya persyaratan pengajuan izin pengelolaan limbah, bukan laporan hasil limbah produksi,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Pangenan, Bambang Setiadi setelah mendengar langsung pengakuan dari pihak perusahaan dan dinas teknis atas temuan investigasi LSM GMBI Cirebon Raya, pihaknya menghimbau kepada pihak perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehubungan dengan keterangan yang kita dengar bersama, saya menghimbau kepada pihak perusahaan untuk tidak berproduksi terlebih dahulu sampai dengan dokumen perizinan perusahaan semuanya lengkap. Ini berbicara peraturan, jadi tolong jangan sampai dilanggar,” pintanya.

Situasi saat audensi LSM GMBI Cirebon Raya dengan perwakilan perusahaan PT. Trimitra Chitrahasta dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Camat Pangenan juga mengimbau kepada semua perusahaan yang ada diwilayah hukumnya, agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapapun yang berada didalamnya harus mentaati semua peraturan yang berlaku.

“Kami tidak menolak adanya investasi. Namun yang paling terpenting harus sesuai dengan peraturan. Kami tidak mau wilayah kami dirusak oleh perusahaan yang tidak mau patuh pada peraturan. Silahkan berinvestasi, mari membangun Kabupaten Cirebon, tetapi tidak boleh merusak lingkungan, karena ini adalah tempat tinggal kami, tempat tinggal masyarakat,” pungkasnya. (is/ta)

LEAVE A REPLY

2 × 3 =