GMBI Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Suap Perda RTRW Di Kabupaten Cirebon

GMBI Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Suap Perda RTRW Di Kabupaten Cirebon

757
0
SHARE
Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi (tengah) usai menyerahkan berkas pendukung pada KPK terkait dugaan suap pengesahan Perda RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2018 lalu.

CIREBON (R) – Santernya kabar yang berhembus, ihwal kedatangan KPK di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (21/6/2019) terdengar juga ke telinga Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi. Pasalnya selama ini, LSM GMBI Distrik Cirebon Raya juga ikut mendorong KPK agar dugaan suap perda RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan serius dan tegas.

Berdasarkan pengakuannya, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya, sempat mendatangi gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di jalan Kuningan Persada Kav. 4 Kuningan, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis (8/11/2018) lalu.

Kedatangan tim, beserta jajaran pengurus LSM GMBI Distrik Cirebon Raya tersebut, bermaksud untuk melakukan koordinasi, sekaligus menyerahkan berkas kepada KPK, terkait dugaan pelanggaran pengesahan Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038.

Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi kepada Republiqu mengungkapkan, kedatangannya ke KPK saat itu adalah untuk menjalin komunikasi dengan lembaga anti rasuah, terkait data – data dan berkas pendukung yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pengesahan Perda RTRW oleh DPRD Kabupaten Cirebon dan juga Pemkab Cirebon.

“Kami mendukung penuh KPK untuk melakukan pembersihan di tubuh pemerintah Kabupaten Cirebon dan jajaran birokrasinya. Pasca OTT Bupati Cirebon non aktif, Sunjaya Purwadisastra, yang sekarang sudah dijatuhi vonis atas kasus jual beli jabatan, kami menduga masih banyak permasalahan yang harus diungkap. Termasuk soal legislasi dan peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon,” tegasnya.

Maman menduga, beberapa peraturan strategis yang berkaitan dengan iklim investasi di Kabupaten Cirebon, terindikasi adanya “pesanan” dari investor yang akan berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di wilayah hukum Kabupaten Cirebon.

“Saya sangat yakin, penyidik KPK sangat paham dan pandai membaca modus operandi para pelaku kejahatan korupsi. GMBI meminta kepada Ketua KPK, untuk menjalankan tupoksi dan kewenangannya, sesuai dengan petunjuk dari bukti – bukti yang sekarang sudah dimiliki KPK,” ungkap Maman.

Ia juga menjelaskan, kasus dugaan pelanggaran pengesahan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038, masih bergulir di meja penyidik di Subdit pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

“Penanganan Kasus Tindak Pidana UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dengan Laporan Polisi Nomor : LP. B/900/IX/2018/JABAR Tanggal 13 September 2018 a.n Maman Kurtubi selaku Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Cirebon dengan Terlapor a.n Sdri. Selly Andriany Gantina selaku Plt. Bupati Cirebon (Wakil Bupati Cirebon) kala itu, yang diketahui telah mengundurkan diri,” ucap Maman mengutip surat yang diserahkan KPK.

Maman menerangkan, kedatangannya ke KPK juga untuk melakukan koordinasi dan supervisi atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap secara berjamaah terkait ketok palu pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2038.

“Pada intinya, kami GMBI Distrik Cirebon Raya meminta KPK untuk mengusut tuntas sampai ke akar, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cirebon non aktif Sunjaya Purwadisastra, dan semua unsur yang ada disekitarnya. GMBI juga meminta kepada KPK untuk menjadi Supervisi, terkait pelaporan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang yang sedang berlangsung di Polda Jawa Barat,” jelasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

thirteen + nine =