GMBI Desak Satpol PP Bongkar Ruko di Cirebon Girang

GMBI Desak Satpol PP Bongkar Ruko di Cirebon Girang

676
0
SHARE
Bangunan ruko yang berada di blok Dusun Talun desa Cirebon Girang, diduga ilegal karena tidak memiliki ijin dari dinas terkait.

CIREBON (R) – Diduga ilegal karena tidak memiliki ijin pembangunan resmi, LSM GMBI Distrik Cirebon Raya mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, membongkar paksa bangunan ruko yang berada di desa Cirebon Girang.

Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi, bangunan ruko yang berada di desa Cirebon Girang, tepatnya di Dusun Talun RT. 007 RW. 003 Desa Cirebon Girang, diduga belum memiliki ijin resmi dari pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Berdasarkan hasil investigasi kami, diduga kuat bangunan ruko tersebut tidak berijin. Sehingga dapat dipastikan, pembangunan ruko tersebut juga ilegal. Kami mendesak kepada Satpol PP agar bertindak tegas untuk membongkar bangunan tersebut. Jika tidak segera dibongkar, terpaksa GMBI akan menggelar aksi untuk menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Maman juga mengungkapkan, selain tidak mengantongi ijin, bangunan ruko tersebut juga diduga menggunakan sempadan jalan, sebagai lahan parkir ruko. Jika keadaannya demikian, bagaimana tanggapan PU mengenai hal itu. Apakah diperbolehkan menggunakan sempadan jalan untuk lahan parkir kios atau ruko. Apalagi itu dibuat permanen dengan cor atau beton.

“Silahkan PU mengkaji. Apakah penggunaan sempadan jalan untuk parkiran ruko diperbolehkan apa tidak. Berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang garis sempadan, disitu dijelaskan batas – batas minimal sempadan jalan. Silahkan dikaji, menyalahi atau tidak,” paparnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, Maman juga menyayangkan pegawasan dari pemerintah Kabupaten Cirebon, yang diduga kecolongan dengan membiarkan bangunan ruko tidak berijin bisa berdiri. Apalagi selama proses pembangunannya tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, untuk mensegel ataupun membongkar bangunan ilegal tersebut.

“Intinya kami GMBI mendesak pemerintah melalui dinas terkait untuk melakukan langkah – langkah tegas demi menyelamatkan PAD bagi Kabupaten Cirebon. Bila itu tidak dilakukan, kami GMBI sendiri yang akan turun tangan untuk mendesak penegak Perda melakukan pembongkaran paksa, karena dianggap tidak tunduk terhadap peraturan,” pungkas Maman. (is)

LEAVE A REPLY

3 × 1 =