GMBI Desak Bupati Cirebon Stop Pembangunan PT. Longrich Indonesia

GMBI Desak Bupati Cirebon Stop Pembangunan PT. Longrich Indonesia

2563
0
BERBAGI
Bupati Cirebon, H. Imron (kanan) saat audensi dengan jajaran pengurus LSM GMBI Distrik Cirebon Raya perihal perijinan PT. Longrich Indonesia, Selasa (4/2/2020).

CIREBON (R) – Pembangunan pabrik PT. Longrich Indonesia di wilayah Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, tengah mendapat sorotan. Aktifitas pembangunan di lokasi perusahaan sepatu itu, diduga belum mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon.

Menyikapi persoalan tersebut, LSM GMBI Distrik Cirebon Raya mendesak kepada Bupati Cirebon, H. Imron, untuk menghentikan aktifitas pembangunan PT. Longrich Indonesia tersebut, yang diduga telah melanggar Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

Dalam audensi LSM GMBI Distrik Cirebon Raya dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selasa (4/2/2020), terungkap bahwa PT. Longrich Indonesia memang belum mengantongi IMB. Keterangan tersebut didapat dari Kasi Penetapan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Dadang Sulaeman, saat dikonfirmasi kebenarannya oleh H. Imron selaku Bupati Cirebon.

Dalam audensi tersebut Dadang mengatakan, awal PT. Longrich Indonesia mengajukan ijin fatwa ke DPMPTSP masih dalam tahap pembebasan lahan. Saat itu, luas areal yang diajukan ijinnya adalah 60 hektar, yang berlokasi di desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan. Namun seiring berjalannya waktu, PT. Longrich hanya mampu membebaskan lahan seluas 38 hektar. Sehingga sisanya didapat dari desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan.

“Karena awal mengajukan ijin 60 hektar di desa Sidaresmi, jadi yang tercatat dalam ijin fatwanya adalah desa Sidaresmi. Karena adanya perubahan, akhirnya ijin fatwa itu dicabut untuk diajukan ulang. Karena luas 60 hektar tersebut berada di dua desa yaitu desa Sidaresmi dan desa Babakan Losari kecamatan Pabedilan. Tapi sampai sekarang belum mengajukan lagi ijinnya pak Bupati,” ujarnya.

Sementara itu terkait ijin lokasinya, Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon, Uus Sudrajat menjelaskan, tim TKPRD Kabupaten Cirebon sudah melakukan analisa terkait lokasi yang diajukan oleh PT. Longrich Indonesia tersebut. Namun menurutnya saat proses berjalan, PT. Longrich Indonesia mengajukan Pertimbangan Teknis (pertek) ke BPN dan sudah keluar. Sehingga menurutnya berdasarkan PP 24 Tahun 2018 pertek tersebut berlaku efektif seperti ijin lokasi.

“Menurut PP 24 Tahun 2018 melalui OSS ketika pelaku usaha telah mengantongi ijin lokasi dari OSS betuknya ada dua, ada yang komitmen dan non komitmen. Kalau komitmen itu ijin lokasinya berlaku, harus melalui pertimbangan teknis dari BPN. Salah satunya tadi, adalah pertimbangan kesesuaian tata ruang dan penataannya seperti apa,” jelasnya.

Uus menambahkan, dari usulan PT. Longrich sekitar 60,7486 hektar yang diajukan ke BPN, keluar perteknya seluas 88 persen atau 53,3 hektar, itu peruntukannya sesuai untuk industri. Sisanya 7,4 hektar itu sempadan sungai dan tanaman pangan. Akhirnya berdasarkan peraturan tersebut proses TKPRD yang berjalan menjadi terhenti.

“Berdasarkan PP 24 Tahun 2018, ketika mereka memiliki pertek, otomatis ijin lokasinya berlaku secara efektif. Padahal TKPRD dan fatwa itu sebagai dasar ijin lokasi. Tapi berdasarkan PP 24/2018 karena perteknya sudah keluar, ya sudah selesai. Ngapain lagi ngurus ke TKPRD kalau perteknya sudah dikeluarkan. Artinya ijin lokasinya sudah berlaku efektif dan sudah bisa melanjutkan proses perijinan yang berikutnya yaitu IMB,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon Iwan Suroso, membenarkan adanya aktifitas pekerjaan di lokasi PT. Longrich Indonesia. Namun ia mengaku belum bisa menindak atau menghentikan pekerjaan tersebut lantaran belum adanya pertimbangan dan keputusan dari dinas terkait.

“Setelah kami menerima laporan dari GMBI, kami langsung bergerak meninjau lokasi dan ternyata memang benar ada aktifitas pekerjaan di lokasi PT. Longrich tersebut. Yang kami lihat dilokasi, ada pekerjaan pengurugan dan pemasangan tiang pancang,” ungkapnya.

Terkait proses peraturan yang diduga tumpang tindih tersebut, Bupati Cirebon, H. Imron akan membahas masalah tersebut ketingkat yang lebih serius. Ia berencana akan mengumpulkan tim teknis serta menggandeng Kejaksaan dan juga Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Hasil audensi tadi kan sudah jelas. Apakah aktifitas pekerjaan tersebut termasuk dalam pembangunan atau bukan, nanti biar dinas teknis yang mengkaji. Secepatnya kami akan membahas masalah ini agar secepatnya bisa diselesaikan. Yang pasti terkait sanksi, belum bisa kita putuskan. Nanti kita tunggu hasil dari tim teknis,” ungkapnya.

Menyikapi masalah tersebut, Sekretaris Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Heri Suhardi mengatakan, pihaknya hanya sebatas mengingatkan kepada tim TKPRD Kabupaten Cirebon yang mempunyai wewenang dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tata ruang, khususnya PT. Longrich yang berada di Kecamatan Pabedilan yang diduga tidak memiliki IMB.

“Kami selaku dewan pimpinan DPD GMBI Distrik Cirebon Raya meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bekerja secara profesional dengan mengedepankan peraturan. Jika persoalan ijin IMB tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk bagi iklim investasi di Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Heri menjelaskan, terkait dugaan tumpang tindihnya peraturan antara pusat dan daerah tersebut, dikhawatirkan dapat menimbulkan celah hukum bagi para investor nakal, untuk melakukan tindakan – tindakan diluar prosedural. Pihaknya berharap, Bupati Cirebon dapat segera bertindak tegas dalam menindak investor – investor yang diduga nakal.

“Jika berbicara peraturan, pelaksanaan pembangunan sebelum terbitnya IMB adalah sebuah pelanggaran. Maka dari itu harus segera ditindak tegas. Stop aktifitas pekerjaan yang dilakukan PT. Longrich Indonesia. Jangan seolah – olah adanya perbedaan persepsi antara peraturan pusat dengan daerah, dijadikan alasan untuk mentoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Longrich Indonesia,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

sixteen + nineteen =