GMBI Datangi KPK Soal Dugaan Suap Perda RTRW Kabupaten Cirebon

GMBI Datangi KPK Soal Dugaan Suap Perda RTRW Kabupaten Cirebon

1311
0
BERBAGI
Gedung KPK RI

JAKARTA (R) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya, mendatangi gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di jalan Kuningan Persada Kav. 4 Kuningan, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Kedatangan tim, beserta jajaran pengurus LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, bermaksud untuk melakukan koordinasi, sekaligus menyerahkan berkas kepada KPK, terkait dugaan pelanggaran pengesahan Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038.

Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi kepada Republiqu mengungkapkan, kedatangannya ke KPK dalam rangka menjalin komunikasi dengan lembaga anti rasuah, terkait data – data dan berkas pendukung yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pengesahan Perda RTRW oleh DPRD Kabupaten Cirebon dan juga Pemkab Cirebon.

“Kami mendukung penuh KPK untuk melakukan pembersihan di tubuh pemerintah Kabupaten Cirebon. Pasca OTT Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, kami menduga masih banyak permasalahan yang harus diungkap. Termasuk soal legislasi dan peraturan yang disahkan,” tegasnya.

Maman menduga, beberapa peraturan strategis yang berkaitan dengan iklim investasi di Kabupaten Cirebon, terindikasi adanya “pesanan” dari investor yang akan berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di wilayah hukum Kabupaten Cirebon.

“Saya sangat yakin, penyidik KPK sangat paham dan pandai membaca modus operandi para pelaku kejahatan korupsi. GMBI meminta kepada Ketua KPK, untuk menjalankan tupoksi dan kewenangannya, sesuai dengan petunjuk dari bukti – bukti yang sekarang sudah dimiliki KPK,” ungkap Maman.

Ia juga menjelaskan, kasus dugaan pelanggaran pengesahan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038, masih bergulir di meja penyidik di Subdit pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

“Penanganan Kasus Tindak Pidana UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dengan Laporan Polisi Nomor : LP. B/900/IX/2018/JABAR Tanggal 13 September 2018 a.n Maman Kurtubi selaku Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Cirebon dengan Terlapor a.n Sdri. Selly Andriany Gantina selaku Plt. Bupati Cirebon (Wakil Bupati Cirebon), yang diketahui telah mengundurkan diri,” ucap Maman mengutip surat yang diserahkan KPK.

Ketua Distrik LSM GMBI, Maman Kurtubi (tengah) berfoto usai menghadap KPK, Kamis (8/11/2018).Kop

Maman menerangkan, kedatangannya ke KPK juga untuk melakukan koordinasi dan supervisi atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap secara berjamaah terkait ketok palu pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2038.

“Pada intinya, kami GMBI Distrik Cirebon Raya meminta KPK untuk mengusut tuntas sampai ke akar, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cirebon, dan semua unsur yang ada disekitarnya. GMBI juga meminta kepada KPK untuk menjadi Supervisi, terkait pelaporan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang yang sedang berlangsung di Polda Jawa Barat,” jelasnya.

Sampai berita ini di publikasikan, belum ada keterangan resmi, baik dari Ketua DPRD maupun pimpinan dewan Kabupaten Cirebon serta pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (is)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

3 + fifteen =