Rencana Aksi ke KPK, GMBI Cirebon Raya Desak Tuntaskan Dugaan Suap RTRW

Rencana Aksi ke KPK, GMBI Cirebon Raya Desak Tuntaskan Dugaan Suap RTRW

1736
0
SHARE
Ketua Distrik LSM GMBI Distrik Cirebon Raya Maman Kurtubi memberikan arahan kepada anggota sebelum keberangkatan menuju gedung KPK, Selasa (5/11/2019).

CIREBON (R) – Kasus dugaan suap Perda RTRW Kabupaten Cirebon, terus mendapat pengawalan LSM GMBI Distrik Cirebon Raya. Pasca penangkapan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh KPK, LSM GMBI menduga masih banyak gratifikasi yang harus diungkap oleh KPK, termasuk adanya dugaan gratifikasi dalam pengesahan Perda RTRW tahun 2018.

Dalam isi surat pemberitahuan aksi unjuk rasa (unras) DPD LSM GMBI Cirebon Raya nomor : 120b/LSM-GMBI/Distrik-Crb/XI/2019, Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya Maman Kurtubi, mendesak pimpinan KPK RI untuk menuntaskan kasus dugaan suap Perda RTRW yang diduga melibatkan Oknum DPRD Kabupaten Cirebon, beserta para pejabat Pemkab Cirebon dan korporasi swasta.

Aksi yang dijadwalkan pada Rabu, 6 November 2019 itu melibatkan keluarga besar LSM GMBI yang terbagi beberapa Wilayah Teritorial (Wilter) diantaranya, Wilter Propinsi Jawa Barat, Wilter Propinsi DKI Jakarta dan Wilter Propinsi Banten, dengan estimasi massa mencapai 5.000 anggota peserta aksi unras di gedung KPK.

Disinggung terkait materi yang akan disampaikan, Maman sedikit membocorkan kepada Republiqu, yang akan LSM GMBI Cirebon desak adalah perihal penetapan tersangka baru, dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi Perda RTRW dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra.

“Kita lihat nanti. Yang pasti kami meminta dan mendesak kepada Pimpinan KPK, untuk segera menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus Sunjaya, mantan bupati Cirebon. Kami menduga bukan hanya Sunjaya yang menikmati aliran uang gratifikasi perda RTRW, melainkan oknum DPRD Kabupaten Cirebon periode 2014 – 2019 juga diduga banyak yang menikmati aliran dana itu,” ucapnya, Selasa (5/11/2019).

Maman sedikit menyinggung, dugaan pengesahan Perda RTRW tersebut, sarat akan kepentingan penguasa dan iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Dimana berdasarkan isi Peraturan Daerah tersebut, memperluas wilayah perizinan yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031.

“Beberapa proyek besar yang sedang dikerjakan di wilayah Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah perluasan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU II). Dalam perda yang baru disahkan, ada penambahan wilayah yang sebelumnya tidak diatur dalam Perda nomor 17 tahun 2011 tentang RTRW. Tidak cuma itu, kami pun menduga perizinan, PT. Avi Avian Industri Pipa juga diduga sarat praktik suap menyuap dalam proses pengurusan perizinannya. Itu akan GMBI bongkar semua dihadapan para Pimpinan KPK,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

19 + four =