GMBI Desak BPN Bongkar Mafia Tanah Di Wilayah Pangenan

GMBI Desak BPN Bongkar Mafia Tanah Di Wilayah Pangenan

522
0
SHARE
Kasi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kabupaten Cirebon Ispriyadi Nurhantara, SH. Saat menerima audensi perwakilan massa GMBI terkait dugaan mafia kasus tanah.

CIREBON (R) – Ratusan anggota LSM GMBI Distrik Cirebon Raya mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, untuk membongkar praktik mafia tanah, yang terjadi di wilayah Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Siasat peralihan tanah tersebut, diduga dilakukan oknum pemerintah daerah, supaya seolah – olah peralihan tanah tersebut sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku.

Sekretaris Distrik LSM GMBI Cirebon Raya Heri Suhardi usai audensi dengan perwakilan pejabat BPN mengungkapkan, kedatangan GMBI ke kantor BPN Kabupaten Cirebon adalah untuk mempertanyakan dan meminta Kepala Kantor Pertanahan beserta jajarannya, bertindak dan menjalankan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel.

“Kedatangan kami ke Kantor BPN juga untuk meminta keterangan tertulis, terkait permasalahan dugaan adanya mafia kasus atau markus, dalam kasus tanah kas desa atau tanah negara di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, dengan modus dialihkan menjadi tanah milik adat,” terangnya.

Dikatakan Heri, permasalahan dugaan adanya mafia tanah tersebut, erat kaitannya dengan pembangunan PT. Avian yang dibangun di atas tanah negara atau tanah kas desa. Sehingga GMBI menindaklanjuti berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Notaris atau PPAT Ineu Arida Basuki, SH yang dalam bentuk surat keterangan tertanggal 28 Juli 2015.

“Yang kami pertanyakan dalam permasalahan ini adalah dugaan mafia kasus (markus) kasus tanah Kas Desa (Tanah Negara) yang diduga dijadikan hak milik, yang terletak di persil No. 2b Blok Kedongdong C.421 Klas S.III dengan luas tanah kurang lebih 2.545 m2 tercatat atas nama Sondari Timah berdasarkan leter C dengan nomor Akte Pelepasan Hak Nomor 119 tertanggal 28 Juli 2015 di wilayah Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Dilanjutkan Heri, pihaknya mensinyalir adanya sebuah rekayasa yang dibangun pada waktu itu, antara pihak – pihak yang terkait, baik dari Camat Pangenan waktu itu, dengan pihak – pihak lain seperti Notaris atau PPAT Ineu Arida Basuki, SH ataupun Pemerintah Daerah.

“Intinya GMBI mempertanyakan terkait surat yang dimaksud, yang diduga telah direkayasa sedemikian rupa. Kronologisnya bahwa jelas ini terjadi di tahun 2015. Secara logika, seharusnya sudah selesai prosesnya. Akan tetapi pihak BPN menyatakan lain. Bahwa dalam hal ini surat tersebut ataupun persyaratannya belum masuk ke BPN,” ucap Heri.

Pihak BPN, lanjut Heri, hanya menyampaikan proses akte perdamaian, atau dading tersebut, sudah atas dasar putusan dari Pengadilan. Sehingga GMBI juga akan melakukan langkah – langkah lain, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut sampai tuntas.

“GMBI akan bergerak ke Pengadilan Sumber ataupun pihak – pihak lain, yang saya sebutkan tadi. Selain permasalahan dugaan markus tanah, GMBI juga akan mempertanyakan perihal perijinan PT. Avian kepada dinas terkait. Karena berdasarkan investigasi di lapangan, pembangunan PT. Avian tersebut sudah mulai berjalan,” paparnya.

Heri menilai, pembangunan PT. Avian belum mengantongi ijin. Pasalnya risalah untuk menentukan terkait ijin lokasi, itu yang mengeluarkan adalah BPN. Sehingga nantinya akan terkuak semua “permainan” yang selama ini coba disembunyikan oleh para pelakunya.

“Artinya diduga bahwa tanah tersebut ada tanah milik kas desa dan itu sudah diakui oleh pihak BPN dalam bentuk berita acara. Apapun bentuknya GMBI akan kejar para pelakunya sampai permasalahan ini tuntas. GMBI masih menunggu sampai satu minggu jawaban lengkap dari BPN atas permasalahan tanah tersebut,” pungkasnya. (is/ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

fifteen + 19 =