GMBI Audensi BKAD Kota Cirebon Soal Status Tanah FK UGJ

GMBI Audensi BKAD Kota Cirebon Soal Status Tanah FK UGJ

1309
0
BERBAGI
Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi (Kanan) audensi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Cirebon.

CIREBON (rq) – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya menggelar audensi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Cirebon, terkait status tanah yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati (FK UGJ), Rabu (29/9/2021).

Dalam audensi tersebut, LSM GMBI Distrik Cirebon Raya mempertanyakan terkait status tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Sunan Gunung Jati (YPSGJ) yang sebelumnya dimohonkan kepada Walikota Cirebon untuk dihibahkan dan saat ini masih digunakan oleh yayasan untuk pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati (FK UGJ).

Sekretaris Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Heri Suhardi kepada awak media mengatakan, agenda audensi tersebut menindaklanjuti surat yang sudah dikirimkan sebelumnya oleh LSM GMBI Cirebon Raya kepada pemerintah Kota Cirebon terkait persoalan FK UGJ.

“Alhamdulillah pada hari ini, BKAD Kota Cirebon selaku yang mewakili menyampaikan bahwa terkait perjanjian yang berkaitan dengan Fakultas Kedokteran UGJ semuanya dicabut pertanggal 26 Februari 2021,” jelasnya.

Dengan adanya pernyataan tersebut, ia berharap agar para pihak dalam persoalan tersebut bisa menyadari dengan situasi dan kondisi yang terjadi, terkait adanya ketidaksesuaian dalam perlaksanaan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Tindak lanjut dari persoalan ini, yang jelas kami GMBI Cirebon Raya akan to be continue atau secara bergelombang apabila tidak ada suatu bentuk itikad baik dari para pihak didalamnya. Saya pastikan GMBI akan menggelar aksi secara bergelombang di Kota Cirebon,” paparnya.

Sedangkan terkait persoalan tidak adanya PAD yang diterima Pemkot Cirebon, Heri mengaku tidak membahas persoalan itu. Karena menurutnya fokus GMBI adalah mengungkap terkait perjanjian awal tanah yang digunakan tersebut yang terjadi pada tahun 2018.

“Pada tahun 2018, status tanah tersebut masih milik Kemenkeu. Jadi dasar dari perjanjian pinjam pakai di awal itu seperti apa. Sementara Kementerian Keuangan, Dikti dan KPNF perjanjian itu tidak pernah dimasukkan. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan,” pungkasnya. (is)

- Advertisement -